Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Rancangan Tata Kelola Organisasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi (Organization Governance Design of Information Security Management System Bekasi Communications and Information Technology Agency) Alhadi Saputra
IPTEK-KOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi Vol 20, No 1 (2018): Jurnal IPTEK-KOM (JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI)
Publisher : BPSDMP KOMNFO Yogyakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33164/iptekkom.20.1.2018.17-29

Abstract

Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi sedang mengimplemen­ta­sikan sistem manajemen keamanan Informasi. Untuk mengukur proses pengimplemen­ta­siannya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan proses audit kepatuhan menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Dari Hasil audit kepatuhan terdapat ketidaksesuaian dengan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013, salah satu temuannya terkait dengan klausul tentang organisasi keamanan informasi. Organisasi keamanan informasi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika belum mencakup keseluruhan peran dan tanggung jawab yang disyaratkan pada kerangka kerja ISO 27001:2013. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan penyesuaian dengan membuat rancangan tata kelola organisasi dengan memetakan peran dan tanggung jawab yang disyaratkan pada ISO/IEC 27001:2013 dengan yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil rancangan tata kelola organisasi sistem manajemen keamanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu, Kepala Diskominfo berperan pada 1 kontrol objektif, Bidang Standarisasi teknologi dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi berperan pada 5 kontrol objektif, Seksi penerapan teknologi informasi dan komunikasi berperan pada 2 kontrol objektif, Sekretariat berperan pada 2 kontrol objektif, Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi berperan dalam 5 kontrol objektif, dan Seksi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi berperan dalam 4 kontrol objektif.
EVALUATION OF INFORMATION SECURITY RISK MANAGEMENT USING COBIT 5 SUBDOMAIN EDM03 (ENSURE RISK OPTIMIZATION) Fransisca Tiarawati Riadi; Augie David Manuputty; Alhadi Saputra
Jurnal Terapan Teknologi Informasi Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Terapan Teknologi Informasi
Publisher : Fakultas Teknologi Informasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.388 KB) | DOI: 10.21460/jutei.2018.21.53

Abstract

Pentingnya penggunaan Teknologi Informasi (TI) tidak bisa dipisahkan dari risiko-risiko yang akan mungkin terjadi. Satuan organisasi XYZ sendiri telah menerapkan manajemen risiko keamanan informasi menggunakan standar ISO 31000:2009 untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko keamanan informasi dilakukan agar satuan organisasi XYZ dapat mengetahui optimasi risiko yang dikelola satuan organisasi XYZ sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan. Sehingga satuan organsasi XYZ perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat kapabilitas dalam memastikan optimasi risiko yang telah dilaksanakan satuan organisasi terhadap layanan TI. Framework COBIT 5 digunakan untuk melakukan evaluasi manajemen risiko keamanan informasi dengan melakukan pengukuran tingkat kapabilitas yang memfokuskan pada subdomain EDM03 (Ensure Risk Optimisation). Hasil penelitian ini pada subdomain EDM03 memiliki tingkat kapabilitas pada level 1 performed process kategori largely achieved dengan nilai 78,29%. Pada level ini proses yang diimplementasikan organisasi mencapai tujuan prosesnya. Manfaat penelitian ini bagi satuan organisasi XYZ dapat membantu manajemen risiko keamanan informasi dan pengimplementasi framework ISO 31000 mencapai nilai optimal dalam mendukung layanan TIK di Lembaga ABC.
IMPLEMENTASI SISTEM ABSENSI FACE RECOGNITION BERBASIS WEB PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BEKASI suprapto; Isarianto; Alhadi Saputra; Handala Simetris Harahap; Ahmad Fauzi
Jurnal SIGMA Vol 15 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Teknik Informatika, Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/sigma.v15i1.5067

Abstract

At this time, Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi still uses finger print attendance, the attendance process using finger print is often problematic on machines that do not detect fingers, so the attendance process is done manually by writing on the attendance form. Plus, to carry out the attendance process, employees have to queue, so it is quite a waste of time. During the Covid-19 pandemic, finger print attendance is still dangerous because of physical contact when going to the attendance process. The attendance process needs to be improved again so that its use is more flexible, safe and efficient. By utilizing face recognition technology, face recognition-based attendance is attendance that is carried out using the detection of parts of the human face. Then in the design of the face recognition-based attendance system, the researcher uses a system modeling with Undefined Modeling Language (UML) and developed with the prototype method. This research shows that with the construction of this web-based facial recognition face attendance system, Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi can be easier and safer from the Covid-19 outbreak in carrying out attendance in every condition, then in the recapitulation of the list of employees who attend Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi it is easier because it is already stored in the database.
THE POSITION OF AN APOSTASY WIFE AS A CAUSE FOR THE DISSOLUTION OF A MARRIAGE IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND ITS IMPLICATIONS FOR POST-DIVORCE RIGHTS Alhadi Saputra; Hanif Nur Widhiyanti; Nur Chanifah
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 1 (2026): January - ON PROGRESS
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i1.4448

Abstract

Conversion to religion (apostasy) in Islamic marriage is a complex phenomenon that gives rise to debate between legal norms and social reality. In the context of Indonesian national law, apostasy has not been explicitly regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This legal gap is filled by the Compilation of Islamic Law (KHI), which, in Article 116 letter (h), stipulates that conversion to religion or apostasy can be grounds for divorce. However, in religious court practice, there is a disparity in decisions between courts that interpret apostasy as grounds for fasakh (annulment) and those that interpret it as grounds for divorce (talaq). This disparity has legal implications for women's rights after divorce, particularly regarding the right to maintenance during the iddah period, mut'ah, maskan, and kiswah. This study aims to explain the position of a wife who apostatizes as a cause of marital dissolution from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and analyze its legal consequences for post-divorce rights. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and analytical approach. The results of the study indicate that a wife who apostatizes causes the marriage contract to be annulled (fasakh), but in practice, religious courts often still process it through the divorce mechanism (divorce talak) to ensure orderly legal administration. This disparity impacts the different treatment of the rights of apostate wives. From the perspective of legal utility, judges should consider the value of substantive justice and protection for women, even if the woman concerned has left Islam.