Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

BENTUK TANGGUNGJAWAB NEGARA MENGHADAPI COVID-19 DALAM PERSEPKTIF OTONOMI DAERAH (Telaah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar) Haqkidah Kancana; Dauri Dauri; Ummi Rahmatinnur; Nadya Waliyyatun Nisa; Retias Dewi J
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v15i2.13959

Abstract

This study aims to look at the state's responsibility in protecting Indonesian citizens who have been affected or who have tested positive for co-19 in accordance with the 1945 Constitution and the health law and the policy of implementing Large Scale Social Restrictions (PSBB) for each region. The method used is Normative Juridical and Empirical Juridical, by examining documents and regulations and facts that occur in the community. The results of this study show that the responsibility of the state in dealing with COVID-19 is to protect its citizens by implementing PSBB which is considered to be able to reduce the transmission of the virus. In addition to providing medical aid assistance to food needs to the community so they can carry out daily life. The conclusion is the PSBB itself is one of the government's strategies in preventing the possibility of spreading the corona virus.
PARADIGMA INTERPRETIF KONSEP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Hanifah Nuraini; Dauri Dauri; Thio Haikal A.; Ricco Andreas
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.361 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280

Abstract

Transaksi bisnis antara pelaku usaha dan konsumen akan selalu dipertemukan dengan suatu perjanjian atau perjanjian yang mengikat para pihak. Khususnya dalam perjanjian kredit perbankan, pihak bank mencetak formulir perjanjian kredit secara massal dan kolektif yang klausulanya disusun sepihak oleh kreditur tanpa keterlibatan debitur. Fenomena ini memberikan pandangan seolah kreditur menggunakan kekuasaannya dengan memanfaatkan ketidakberdayaan debitur untuk kepentingan sepihak sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini membahas tentangparadigma interpretif penyalahgunaan keadaan pada perjanjian kredit perbankan. Tujuan penelitian untuk mengetahui paradigma konsep penyalahgunaan keadaan kreditur terhadap debitur dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual sebagai terobosan atas permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini menyajikan paparan interpretasi penyalahgunaan keadaan yang seharusnya pada perjanjian kredit perbankan dan harus terkait dengan tindakan nyata yang merugikan debitur baik pada saat melaksanakan perjanjian.