Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Sekaring Ayumeida Kusnadi; Chamdani Chamdani; Starry Kireida Kusnadi; Vika Andarini; Husni Anggoro
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.23126

Abstract

Anak termasuk dalam kelompok rentan dari bagian masyarakat. Anak sebagai korban suatu tindak pidana tentu membutuhkan perlindungan hukum yang tepat dan maksimal. Dewasa ini tindak pidana banyak yang melibatkan anak sebagai korban. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, tindak pidana saat ini banyak yang menyalahgunakan data pribadi seseorang guna kepentingan pribadi maupun kelompok. Data pribadi seorang anak juga banyak yang disalahgunakan untuk kepentingan seseorang tanpa memikirkan dampak kerugian yang dialami anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, melalui  pendekatan konsep (conseptual approach). Langkah Penelitian ini adalah penyusunan konsep, prinsip atau asas yang memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ditentukan hubungan antara konsep, prinsip atau asas dan naskah akademik dengan menggunakan logika deduktif-induktif guna mendapat preposisi dan konsep baik definisi, deskripsi serta klasifikasi yang dapat dipercaya sebagai hasil penelitian yang bersumber dari penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, diidentifikasi, klasifikasi konsep, prinsip atau asas, dan undang –undang yang memiliki keterkaitan kemudian dikelompokkan sesuai dengan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hakikat perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana adalah hak konstitusional setiap anak yang melekat dan harus diwujudkan karena hak konstitusional adalah kewajiban bagi pemerintah, pemerintahan serta warga negara lain untuk turut mewujudkannya. (2) Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang undangan khsuus mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi termasuk perlindungan hukum terhadap data pribadi seorang anak. Dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, maka dalam segi yuridis, Indonesia masih memiliki kekosongan norma. Children belong to a vulnerable group from this section of society. Children as victims of a crime certainly need proper and maximum legal protection. Today many criminal acts involve children as victims. With the rapid development of technology, many criminal acts are currently abusing a person's personal data for personal or group interests. Personal data of a child is also widely misused for the benefit of someone without thinking about the impact of the loss suffered by the child as a victim. The research method used in this research is normative juridical, through a conceptual approach. This research step is the preparation of concepts, principles or principles that are related to the relevant laws and regulations. Then determine the relationship between concepts, principles or principles and academic texts using deductive - inductive logic in order to get prepositions and concepts, both definitions, descriptions and classifications that can be trusted as research results sourced from primary legal materials, secondary legal materials, identified, classification concepts, principles or principles, and related laws are then grouped according to the legal system. (1) The nature of legal protection of children faced with the law in criminal acts is the constitutional right of every child that is inherent and must be realized because constitutional rights are an obligation for the government, government and other citizens to participate in making it happen. (2) Currently Indonesia does not have special laws and regulations regarding the legal protection of personal data including legal protection of the personal data of a child. In the absence of special rules governing the legal protection of children as victims of criminal acts of misuse of personal data, then in terms of juridical, Indonesia still has a void of norms.
INSIDER TRADING DALAM PASAR MODAL TERDESENTRALISASI: DAMPAK HUKUM Sonny Dwi Asmoro Putra; Vika Andarini
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2025.v5i2.965-982

Abstract

This study examines insider trading within decentralized capital markets, focusing on its legal implications. The primary objective is to understand how insider trading affects market integrity, investor trust, and the broader regulatory environment in decentralized finance (DeFi). Using a qualitative approach, the research analyzes case studies of reported insider trading incidents in blockchain-based platforms and evaluates existing legal frameworks governing such activities. Data is collected through literature reviews, legal document analysis, and expert interviews. The findings reveal significant gaps in the regulatory oversight of insider trading in decentralized markets due to the pseudonymous nature of blockchain and the absence of centralized regulatory authorities. Furthermore, the study highlights that while blockchain technology offers transparency, it also poses challenges in identifying and prosecuting offenders. The research concludes that strengthening international cooperation and creating adaptive legal frameworks are essential to mitigate insider trading risks in decentralized markets. Such measures will enhance investor protection, foster trust, and promote fair market practices in the rapidly growing DeFi ecosystem.
PERSPEKTIF DAN SOLUSI ANTARA HUKUM PERKAWINAN DAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA: PERSPEKTIF DAN SOLUSI ANTARA HUKUM PERKAWINAN DAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA Ersa Indayani; Surya Aulya Benito Aziz; Vika Andarini
Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi) Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Pusat Studi GESI - UWP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/gesi.v4i2.197

Abstract

Penghapusan diskriminasi merupakan upaya yang tidak mudah. Dalam upaya mewujudkan kesetaraan lelaki dan perempuan atau kesetaraan gender itu, banyak halangan yang dihadapi. Halangan tersebut antara lain pemahaman ajaran agama, tradisi, budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan tersebut. Sebagai hak yang bersifat universal, Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat pengakuan berbagai bangsa dan negara di dunia. Perempuan adalah manusia juga, seperti halnya jenis manusia lain yakni kaum lelaki. Dua jenis manusia ini memiliki kedudukan, tanggung jawab dan hak yang sama, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perspektif masyarakat Indonesia tentang kesetaraan gender dalam hukum perkawinan dan apa saja solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan di Indonesia. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan berarti peneliti menggunakan khususnya instrumen hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia yang diatur dalam, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan instrumen hukum yang lainnya, sampai saat ini belum memenuhi harapan kaum perempuan, atau belum memberikan jaminan keadilan bagi kaum perempuan. Di dalamnya masih memuat hukum yang bias gender, mengukuhkan budaya patriarkhi, atau diskriminatif.