Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.588

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Gorontalo Law Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Journal On Teacher Education (Jote) Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Prosiding Conference on Research and Community Services AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Wijaya Putra Law Review Semanggi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Kajian Hasil Penelitian Hukum Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra

Sekaring Ayumeida Kusnadi

Universitas Wijaya Putra

Author-ID : 3087149

Religion Arts Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN KEHUTANAN SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN DI JAWA TIMUR Wijaya, Andy Usmina; Indriastuty, Dwi Elok; Kusnadi, Sekaring Ayumeida
Prosiding Conference on Research and Community Services Vol 1, No 1 (2019): Prosiding Conference on Research and Community Services)
Publisher : STKIP PGRI Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Issue yang paling aktual di tahun 2019 ini adalah kekalahan Pemerintah Indonesia atas gugatan kasasi di Mahkaman Agung terhadap citizen law suit berkaitan dengan pencegahan dan penegakkan hukum untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya disharmonisasi pengaturan tentang pengelolaan kehutanan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu, dalam penelitian ini berupaya untuk melakukan serta menyusun model harmonisasi pengelolaan hutan sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran di hutan Jawa Timur untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan di Provinsi Jawa Timur sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan serta menyusun model harmonisasi peraturan perundang-undangannya. Metode penelitian jurnal yang dipergunakan adalah yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji aturan-aturan hukum positif dan asas-asas hukum. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian kajian ini menunjukkan bahwa perlu harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah terkait mitigasi kebakaran hutan di Provinsi Jawa Timur.

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI Sekaring Ayumeida Kusnadi
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2021): Pandemi, HAM dan Kebijakan Publik
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath.v2i1.127

Everyone must have personal data. Personal data is something that is inherent in everyone. Personal data is something that is sensitive. Personal data is something that must be protected because it is the right of everyone's privacy. The right to privacy is a constitutional right of citizens which has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. A constitutional right is the obligation of a state towards its citizens. In Indonesia, there are currently many legal problems that misuse someone's personal data for personal gain. However, currently the handling of these legal issues has not been maximized due to the absence of norms in the legal protection of personal data. The purpose and focus of this research is to find out the essence of legal protection of personal data as a right of privacy and a form of legal protection of personal data as a right of privacy in Indonesia. The research method used in this research is normative juridical, through a conceptual approach. The result of this research is that the essence of legal protection of personal data as privacy rights is a constitutional right of citizens. Indonesia does not yet have laws and regulations that form the legal basis for the protection of personal data. Therefore, in the legal protection of personal data, Indonesia experiences a vacuum of norms so that it cannot optimally protect the personal data of citizens.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Sekaring Ayumeida Kusnadi; Chamdani Chamdani; Starry Kireida Kusnadi; Vika Andarini; Husni Anggoro
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.23126

Anak termasuk dalam kelompok rentan dari bagian masyarakat. Anak sebagai korban suatu tindak pidana tentu membutuhkan perlindungan hukum yang tepat dan maksimal. Dewasa ini tindak pidana banyak yang melibatkan anak sebagai korban. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, tindak pidana saat ini banyak yang menyalahgunakan data pribadi seseorang guna kepentingan pribadi maupun kelompok. Data pribadi seorang anak juga banyak yang disalahgunakan untuk kepentingan seseorang tanpa memikirkan dampak kerugian yang dialami anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, melalui pendekatan konsep (conseptual approach). Langkah Penelitian ini adalah penyusunan konsep, prinsip atau asas yang memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ditentukan hubungan antara konsep, prinsip atau asas dan naskah akademik dengan menggunakan logika deduktif-induktif guna mendapat preposisi dan konsep baik definisi, deskripsi serta klasifikasi yang dapat dipercaya sebagai hasil penelitian yang bersumber dari penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, diidentifikasi, klasifikasi konsep, prinsip atau asas, dan undang –undang yang memiliki keterkaitan kemudian dikelompokkan sesuai dengan sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hakikat perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana adalah hak konstitusional setiap anak yang melekat dan harus diwujudkan karena hak konstitusional adalah kewajiban bagi pemerintah, pemerintahan serta warga negara lain untuk turut mewujudkannya. (2) Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang undangan khsuus mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi termasuk perlindungan hukum terhadap data pribadi seorang anak. Dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, maka dalam segi yuridis, Indonesia masih memiliki kekosongan norma. Children belong to a vulnerable group from this section of society. Children as victims of a crime certainly need proper and maximum legal protection. Today many criminal acts involve children as victims. With the rapid development of technology, many criminal acts are currently abusing a person's personal data for personal or group interests. Personal data of a child is also widely misused for the benefit of someone without thinking about the impact of the loss suffered by the child as a victim. The research method used in this research is normative juridical, through a conceptual approach. This research step is the preparation of concepts, principles or principles that are related to the relevant laws and regulations. Then determine the relationship between concepts, principles or principles and academic texts using deductive - inductive logic in order to get prepositions and concepts, both definitions, descriptions and classifications that can be trusted as research results sourced from primary legal materials, secondary legal materials, identified, classification concepts, principles or principles, and related laws are then grouped according to the legal system. (1) The nature of legal protection of children faced with the law in criminal acts is the constitutional right of every child that is inherent and must be realized because constitutional rights are an obligation for the government, government and other citizens to participate in making it happen. (2) Currently Indonesia does not have special laws and regulations regarding the legal protection of personal data including legal protection of the personal data of a child. In the absence of special rules governing the legal protection of children as victims of criminal acts of misuse of personal data, then in terms of juridical, Indonesia still has a void of norms.

Pelatihan Pasar Tangguh Kepada Relawan Untuk Pencegahan Penyebaran Covid 19 Di Surabaya Raya Andy Usmina Wijaya; Wahyu Kurniawan; Sekaring Ayumeida Kusnadi
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Pelatihan Pasar Tangguh Kepada Relawan Untuk Pencegahan Penyebaran Covid 19 Di Surabaya Raya Andy Usmina Wijaya (FH Universitas Wijaya Putra, usmina7@gmail.com)Wahyu Kurniawan (FH Universitas Wijaya Putra)Sekaring Ayumeida Kusnadi, S.H., M.H. (FH Universitas Wijaya Putra) Pandemi Covid 19 sampai saat ini masih berlangsung di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran mata rantai Covid 19 secara terukur, terkoordinasi dan intensif. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah menjadikan program pasar tangguh Covid 19. Kegiatan pelatihan pasar tangguh kepada relawan ini merupakan bentuk implementasi dari program pemeritah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam memutus rantai penyebaran Covid 19 di Surabaya Raya. Tujuan kegiatan dari pelatihan pasar tangguh ini adalah membekali para relawan dalam melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada pengelola, pedagang dan pengunjung pasar terkait upaya-upaya untuk melindungi diri dari virus Covid 19 serta memutus rantai penyebaran virus Covid 19 selama berada di pasar. Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan pelatihan kepada para relawan pasar tangguh di Surabaya Raya yang meliputi (1) pemahaman tentang konsep tentang pasar tangguh; (2) edukasi mengenai protokol kesehatan tentang Covid 19; dan (3) peningkatan kemampuan dalam komunikasi publik. Hasil yang diharapkan adalah para relawan pasar tangguh dapat memahami konsep tentang pasar tangguh serta mampu melaksanakan hasil pelatihan pada pasar pasar yang ada di Surabaya Raya, sehingga dapat memutus rantai penyebaran Covid 19.

PELATIHAN PUBLIC SPEAKING SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN RASA PERCAYA DIRI PADA REMAJA KOMUNITAS KAPPAS SURABAYA SURABAYA Starry Kireida Kusnadi; Nur Irmayanti; Sekaring Ayumeida Kusnadi; Husni Anggoro; Kemilau Senja Berlian Agustina
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 4 (2021): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Mewujudkan Pemulihan dan Resiliensi Masya
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Bahasa merupakan media berkomunikasi, tercakup semua cara untuk berkomunikasi dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan dua individu atau lebih mengekspresikan berbagai ide, arti, perasaan dan pengalaman. Ketidakmampuan berkomunikasi dapat menyebabkan seseorang tidak percaya diri ketika ia tampil didepan umum. Bagi mereka yang memiliki rasa takut untuk berbicara didepan publik, akan muncul rasa panik yang sangat mengganggu pikiran. Sebelum mulai berbicara didepan umum, tubuh yang belum siap akan mulai menunjukkan tanda-tanda awal dari reaksi panik akibat tekanan harus tampil. Salah satu penyebab hal ini terjadi adalah karena kurangnya pengetahuan tentang pidato, latihan dan membiasakan berbicara di depan umum. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri remaja Komunitas Kappas Surabaya melalui pelatihan public speaking. Metode pelaksanaannya adalah pelatihan public speaking pada remaja Komunitas Kappas Surabaya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini para remaja Komunitas Kappas Surabaya dapat memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang ilmu public speaking sehingga lebih memahami dan dapat mengaplikasikan teknik berbicara didepan umum. Selain itu rasa percaya diri yang dimiliki menjadi lebih tinggi sehingga remaja Komunitas Kappas Surabaya yakin dengan kemampuannya, optimis, objektif, bertanggungjawab, bertindak rasional dan realistis.

KEKUATAN PEMBUKTIAN SATU SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Sekaring Ayumeida Kusnadi; Andy Usmina Wijaya; Fifin Dwi Purwaningtyas
Wijaya Putra Law Review Vol 1 No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v1i1.64

Perdagangan orang kini telah menjadi permasalahan yang mendunia dan terjadi di seluruh belahan dunia. Hal ini menjadi permasalahan yang serius untuk dicegah dan diselesaikan secara luar dan mendalam karena perdagangan orang menghancurkan kehidupan masa depan setiap korban praktiknya. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Saat ini tindak pidana perdagangan orang semakin terselubung. Banyak tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Saat ini tindak pidana perdagangan orang banyak dilakukan oleh korporasi dengan berbagai modus bisnis untuk tujuan mengeksploitasi seseorang baik eksploitasi ekonomi dan seksual. Hal ini menjadikan tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam tindak pidana khusus dimana dalam penyelesaiannya harus terdapat bukti yang kuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, dalam UUTPPO menyatakan satu saksi adalah cukup sebagai alat bukti. Hal ini bertentangan dengan asas unus testis nullus testis. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap saksi dan kekuatan pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari UUTPPO

Sosialisasi Aplikasi InaRISK Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Atas Pentingnya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Sekaring Ayumeida Kusnadi
SEMANGGI : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 01 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Wijaya Putra

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat bersejarah bagi masyarakat di seluruh dunia. Di Tahun 2020, status pandemi COVID-19 untuk seluruh dunia ditetapkan. Banyak perubahan dan penyesuaian yang harus dilakukan demi kepentingan umum. Penggunaan masker, Alat Pelindung Diri (APD), rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas masyarakat. Dengan adanya perubahan dan penyesuaian pola kehidupan ini, maka perlu adanya pemahaman atas bahayanya COVID-19. Pemahaman ini bisa didapatkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Masyarakat juga harus turut berupaya menyebarkan informasi yang baik tentang pentingnya pencegahan penyebaran COVID-19. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya tersebut. Kegiatan ini diawali dengan adanya kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Universitas Wijaya Putra dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM). Dewasa ini masyarakat sangat bergantung dnegan teknologi berbais internet. Melalui aplikasi InaRISK yang dimiliki BNPB, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan. Dengan dilakukan sosialisasi penggunaan aplikasi InaRISK, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya pencegahan penyebaran COVID-19. Kesadaran itu harus ditanamkan mulai kelompok terkecil dari masyaraakat, yaitu diri sendiri dan keluarga. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan memberikan edukasi tentang penggunaan aplikasi InaRISK kepada warga kelurahan kebraon melalui sosial media dan grup Whatsapp.

PENERAPAN PUTUSAN SELA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 Chamdani Chamdani; Budi Endarto; Sekaring Ayumeida Kusnadi; Nobella Indradjaja
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v6i2.5516

Almost all of the employers who terminate the employment relationship of their workers terminate their rights and obligations as employers to the workers concerned because they are no longer responsible or have ended their employment relationship with the work so that their rights and obligations are also cut off, including the decision on termination of employment determined by the entrepreneur. The purpose of this study is to analyze and determine the form of obligations of workers and employers that must be carried out during disputes over the termination of employment and to analyze the application of decisions between cases of termination of work after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. This research is a normative legal research or document or literature study carried out or aimed only at Article 96 of Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes and Chapter IV Manpower Article 81 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The interlocutory decision, as referred to in Article 96 paragraph (1) of Law No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, is an interlocutory decision with the type of Interlocutor decision. Still, in its application, it is often referred to as a provisional decision and the wages granted in the interlocutory decision are called the regulated suspension wages. In the provisions of article 81, number 46 of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, namely Article 157A paragraph (2) of Law no. 13 of 2003 concerning Manpower.

Dukungan Sosial dengan Stres Pengasuhan pada Ibu yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Starry Kireida Kusnadi; Ressy Mardiyanti; Sekaring Ayumeida Kusnadi; Lisa Latul Dwi Maisaroh; Eli Elisnawati
Journal on Teacher Education Vol. 4 No. 2 (2022): Journal on Teacher Education
Publisher : Universitas Pahlawan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jote.v4i2.10716

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dengan stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Seperti diketahui bersama anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial atau emosional dibandingkan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan khusus. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner Parental Stress Scale (PSS) milik Berry & Jones. Teknik analisis menggunakan teknik uji korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan stres pengasuhan pada ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus dengan nilai Sig. (2-tailed) 0,001 yang artinya bila dukungan sosial yang diterima ibu tinggi, maka stres pengasuhan akan rendah. Sebaliknya bila dukungan sosial yang diterima ibu rendah, maka stres pengasuhannya akan tinggi.

Green Taxonomy Role As Green Bonds Standardized Policy Instrument Suci Ariyanti; Andy Usmina Wijaya; Sekaring Ayumeida Kusnadi
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 6 No 1 (2023): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v6i1.18939

The increasing environmental problems and the steps taken to solve them are becoming a very important topic in today's society. With this in mind, the Financial Services Authority as one of the regulators in the field of investment issues a green taxonomy as a classification and qualification process for dividing sectors of sustainable economic activity. Relevance of the issuance of green taxonomy with the expected goals and can motivate the growth of green bonds as an alternative investment in sustainable and environmentally sound economic development. This research aims to increase the relevance of this matter. This research was conducted using normative touristic research using a statutory approach. From the research results it was found that Indonesia's green taxonomy 1.0 is an instrument that has relevance to the sustainable finance roadmap phase I (2015-2019) - phase II (2021-2025) and is expected to be the first step in developing the next regulation.

Co-Authors Alfadani, Ahmad Zakariyah Amelia, Fernanda Andriansyah, Muhammad Wahyu Andy Usmina Wijaya ARIYANTI, SISKA Budi Endarto Chamdani Chamdani Daiyati, Helmi Dwi Elok Indriastuty Dwiki Arief Darmawan Eli Elisnawati Fifin Dwi Purwaningtyas Fikri Hadi Husni Anggoro Husni Anggoro Inna Ayu Romadhona Iqbal Firmansyah Yudianto Isang, Herlina Kemilau Senja Berlian Agustina Lisa Latul Dwi Maisaroh Lystiadi, Intan Predita Moch Faisal Dwi Alfian Muhamad Chaidar Nindi Bimantari Nobella Indradjaja Nur Hidayatul Fithri Nur Irmayanti Nuryanto A. Daim Ping, Manuel Farsi Putri, Angely Lina Putri, Dina Wanda Setiawan Putri, Dina Wanda Setiawan Putri, Tasya Eka Ressy Mardiyanti Starry Kireida Kusnadi Suci Ariyanti Vika Andarini Wahyu Kurniawan

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search