Sekhar Chandra Pawana
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Konsepsi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun Milik Sebagai Sebuah Panjer Sekhar Chandra Pawana
Acta Comitas Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i02.p15

Abstract

Tulisan ini adalah penelitian yang membahas tentang konsepsi perjanjian pengikatan jual beli rumah susun milik sebagai sebuah panjer dalam perspektif hukum adat dan perundang-undangan. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana konsepsi perjanjian pengikatan jual beli rumah susun milik sebagai sebuah panjer. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder. Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat dimaknai secara dua perspektif. Perjanjian Pengikatan Jual beli dapat dikatan sebagai panjer apabila tidak mengatur tentang adanya uang muka yang mengurangi harga jual.
TITAH RAJA KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF TEORI BESLISSINGENLEER TER HAAR Sekhar Chandra Pawana
Justitia et Pax Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v36i1.2260

Abstract

This paper discusses on the theoretical perspective of Beslissingenleer Ter Haar on decree of the king of Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. The issue of this paper is how the perspective of Ter Haar’s beslissingenleer theory on decree of the king of Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat as the functionary of adat law. This paper was conducted under the basis of normative method with statute approach, as secondary data were obtained from the literature related with the topic. The existence of decree of the king is a form of the exixtence of legal functionaries that can make a law in the fellowship of adat law, especially the Kraton Kasultanan of Yogyakarta.
Pewarisan Kepada Anak Tunggal Atas Kematian Kedua Orang Tua Sekhar Chandra Pawana
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2022): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v1i1.724

Abstract

Pembagian  harta  waris kerap  menimbulkan  berbagai  problematika  antar  ahli  waris, terutama dala hal pewaris memiliki harta yang banyak. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab dan menganalisis perbandingan proses  pewarisan bagi GS selaku anak tunggal atas kematian kedua orang tua menurut sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian normative dengan pendekatan yang digunakan didalam penelitian adalah pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). KHI sebagai hukum materiil bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Hal ini ditunjukkan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tua GS yakni VA dan BA dilakukan ke Kantor Urusan Agama. Kondisi GS yang masih berusia anak tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Proses perhitungan waris dengan mencari asal masalah menurut hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam KHI belum dapat dilakukan. GS selaku anak sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dalam hal ini kedua kakek dan nenek GS dari BA merupakan wali berdasarkan garis nasab kebapakan yang melekat kepadanya