Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT

PEMBATALAN MEREK ANTARA PT. NATURAL NUSANTARA DAN SUDIRMAN DKk (STUDI PUTUSAN MA NOMOR: 107/Pdt.Sus-HKI/2019) Erika Puspitasari; Muhammad Sood; Lalu Wira Pria Suhartana
Jurnal Education and Development Vol 8 No 3 (2020): Vol.8.No.3.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (79.753 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pertimbangan Dirjen HKI mengeluarkan merek Crystal X di kelas barang/jasa 3 milik Sudirman setelah dikeluarkannya merek Crystal X dikelas barang 10 milik PT. Natural Nusantara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini pertama pertimbangan Dirjen HKI mengeluarkan merek di kelas 3 yaitu segala syarat dan prosedur pendaftaran merek telah terpenuhi. Serta merek milik Sudirman berbeda kelas/jenis dengan merek Crystal X milik PT. Natural Nusantara. Kedua, landasan argumentasi (ratio decidendi) hakim yaitu Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 76 ayat (1), serta Pasal 77 ayat (1) dan (2). Ketiga, implikasi dari putusan tersebut bagi Sudirman merek Crystal X di kelas 3 tidak boleh dipergunakan karena terbukti melakukan pendaftaran merek dengan itikad tidak baik, dan bagi PT. Natural Nusantara juga tetap tidak dapat menggunakan merek Crystal X di kelas 10, untuk produk sabun kelas 3, sebagaimana produk yang dipasarkan maka pilihannya adalah PT. Natural Nusantara harus mendaftarkan merek Crystal X di kelas 3 agar sesuai dengan produk yang dipasarkan atau mengganti produk yang dipasarkan selama ini (sabun) dengan barang/produk kelas 10.
KAJIAN YURIDIS KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (STUDI DI KOTA MATARAM) Diella Angela Dwi Handayani; Muhammad Sood; Eduardus Bayo Sili
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.838 KB)

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Kontrak Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Adapun hasil penelitian ini Penyediaan infrastruktur melalui suatu kerjasama tersebut memerlukan pengaturan yang khusus. Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.Pemerintah dalam kontrak BOT mempersiapkan modal baik berupa barang atau jasa pada kontrak ini, namun pihak swasta dituntut untuk lebih berperan dalam menanggulangi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam proyek pembangunan infrastruktur yang akan dibangun, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan serta tahap operasionalnya.Pada perjanjian atau kontrak, hak dan kewajiban biasanya dilihat dari keseimbangan berkontrak, keseimbangan sendiri merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PENAMBANGAN MINERAL NON LOGAM (PASIR) TINJAUAN DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 32 TAHUN 2009 Rika Puspa Yatni; Salim HS; Muhammad Sood
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.308 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar masalah yang menyebabkan masyarakat melakukan penambangan pasir dan dampak kegiatan penambangan pasir tersebut serta untuk mengetahui penegakan hukum administrasi kegiatan penambangan pasir di Desa Sesaot dan Desa Suranadi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Dalam mengkaji penelitian ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan masyarakat melakukan kegiatan penambangan pasir salah satunya yaitu karena kondisi tanahnya yang berbukit. Dimana kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat mengakibatkan dampak tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga masyarakat sehingga aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk mencegah dampak kegiatan penambangan pasir ini dengan menerapkan sanksi administrasi yaitu penutupan.