Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Ninin Ernawati
Padjajaran University
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Konsekuensi Hukum Penerapan Dua Kebijakan Australia Selaku Anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 di Tinjau Dari Konvensi WINA 1969 Ninin Ernawati
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.255 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i1.591

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang dibuat oleh Australia sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konvensi 1951 yang berkaitan dengan para pengungsi dan untuk menganalisis bagaimana VCLT 1969 menilai contracting states yang mengabaikan penerapan perjanjian yang telah diratifikasi karena alasan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah literatur terkait, menganalisis berbagai referensi hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk dianalisis lebih lanjut secara kualitatif dan deskriptif. Ini dilakukan dengan menerapkan tinjauan mendalam dan holistik dari berbagai referensi, dan mengevaluasi bahan hukum sebagai gambaran peraturan kebijakan Australia yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan OSB dan pacific solution telah melanggar the principle of Non Refoulment dan the principle of treatment as favorable and possible, not less favorable than accorded to aliens generally pada konvensi 1951 tentang pengungsi dan Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (VCLT) 1969 seperti prinsip rebus sic stantibus dalam pasal 27 dan ius cogens dalam pasal 53, contracting states yang mengabaikan pelaksanaan perjanjian yang telah diratifikasi tidak dapat menggunakan alasan nasional sebagai alasan mendasar untuk mengabaikan perjanjian internasional.
Legal Enforcement for IUU Fishing in Indonesian Sovereignty And Jurisdiction: A Case Analysis of The Capture of Foreign Vessels by The Indonesian Government Ninin ernawati; Maya Shafira; Deni Achmad; Rehulina Tarigan; Ninne Zahara Silviani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1078

Abstract

The cases of IUU Fishing often occurred in Indonesia. This is due to the lack of supervision by the Indonesian government towards foreign vessels that are still fishing in Indonesian territorial and EEZ.  IUU fishing caused huge losses to the country. One of the perpetrators of this illegal act was the Thai Silver Sea 2 ship. The ship entered Indonesian territorial waters precisely in Sabang waters, by flying the Indonesian flag to trick the Indonesian government patrolling around Sabang waters. However, gradually the Indonesian government became aware of the existence of foreign vessels which had been suspected by Indonesia for a long time because it often turned off VMS so that its existence could not be detected by the Indonesian government. This study will examine more deeply related to whether the action conducted by Silver Sea 2 Vessels violate Indonesian regulation and UNCLOS 1982? And is the legal enforcement of Illegal Unreported and Unregulated Fishing taken by Indonesian government compatible with UNCLOS 1982?. This research is a normative legal research with a statute approach, and a conceptual approach. Legal material collection techniques are carried out by examining the relevant literature, analyzing various legal references relevant to the problem related to the study to be analyzed further qualitatively and descriptively. The results showed that the actions of SS2 ships violated Indonesian legislation and UNCLOS 1982 and were appropriate when this case was handled by the Sabang district court.
Co-Authors Deni Achmad Maya Shafira Rehulina Tarigan Silviani, Ninne Zahara