Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Kasus: Itar-Tass Russian Agency Melawan Russian Kurier Agency) Tarigan, Rehulina
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kasus Itar-Tass Russian Agency melawan Russian Kurier Agency yang berkaitan dengan hak cipta, perkara ini dimulai ketika warga negara Rusia menggandakan dan menyebarluaskan karya sastra warga negara Amerika Serikat, penggandaan ini dilakukan di Inggris dan disebarluaskan di Cina. Dalam Perkara ini terdapat 4 negara, yaitu Rusia (negara pelaku pelanggaran), Amerika Serikat (orang yang hak ciptanya dilanggar), Inggris (tempat terjadinya pelanggaran) serta Cina (tempat penyebarluasan). Apabila warga negara Amerika hendak menuntut ganti rugi kepada warga negara Rusia yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak ciptanya, maka kemanakah tuntutan tersebut harus diajukan, Hukum apakah yang akan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa ini, merupakan permasalahan yang hendak ditemukan jawabnya. Berdasarkan kajian teoretis ditemukan jawaban bahwa peradilan yang berhak menangani perkara ini adalah peradilan Amerika Serikat. Sedangkan untuk menentukan hukum yang digunakan menyelesaikan perkara tersebut, hakim menggunakan kualifikasi bertahap, pada tahap pertama hakim Lex Fori mengunakan hukum atas dasar; karya cipta dalam sengketa adalah hasil karya dari warga Negara Rusia, Karya cipta ini pertama kali dipublikasikan di Rusia dan County of Origin-nya adalah Rusia, setelah hakim Lex Fori memutuskan bahwa hukum Rusia yang di gunakan makan hakim melakukan kulifikasi tahap kedua, pada tahap ini hakim melihat bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Rusia perkara ini masuk dalam klasifikasi berdasarkan kepemilikan, dan hukum Rusia menunjuk hukum yang belaku bagi kepemilikan adalah hukum pemilik.artinya, hukum Amerikalah yang berwenang untuk itu.Kata kunci : Pelanggaran Hak Cipta, internet dan perdata internasional.

Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet (Studi Kasus: Itar-Tass Russian Agency Melawan Russian Kurier Agency) Rehulina Tarigan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no1.370

Kasus Itar-Tass Russian Agency melawan Russian Kurier Agency yang berkaitan dengan hak cipta, perkara ini dimulai ketika warga negara Rusia menggandakan dan menyebarluaskan karya sastra warga negara Amerika Serikat, penggandaan ini dilakukan di Inggris dan disebarluaskan di Cina. Dalam Perkara ini terdapat 4 negara, yaitu Rusia (negara pelaku pelanggaran), Amerika Serikat (orang yang hak ciptanya dilanggar), Inggris (tempat terjadinya pelanggaran) serta Cina (tempat penyebarluasan). Apabila warga negara Amerika hendak menuntut ganti rugi kepada warga negara Rusia yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak ciptanya, maka kemanakah tuntutan tersebut harus diajukan, Hukum apakah yang akan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa ini, merupakan permasalahan yang hendak ditemukan jawabnya. Berdasarkan kajian teoretis ditemukan jawaban bahwa peradilan yang berhak menangani perkara ini adalah peradilan Amerika Serikat. Sedangkan untuk menentukan hukum yang digunakan menyelesaikan perkara tersebut, hakim menggunakan kualifikasi bertahap, pada tahap pertama hakim Lex Fori mengunakan hukum atas dasar; karya cipta dalam sengketa adalah hasil karya dari warga Negara Rusia, Karya cipta ini pertama kali dipublikasikan di Rusia dan County of Origin-nya adalah Rusia, setelah hakim Lex Fori memutuskan bahwa hukum Rusia yang di gunakan makan hakim melakukan kulifikasi tahap kedua, pada tahap ini hakim melihat bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan Rusia perkara ini masuk dalam klasifikasi berdasarkan kepemilikan, dan hukum Rusia menunjuk hukum yang belaku bagi kepemilikan adalah hukum pemilik.artinya, hukum Amerikalah yang berwenang untuk itu.Kata kunci : Pelanggaran Hak Cipta, internet dan perdata internasional.

Tanggung Jawab Negara Asal Wabah terhadap Pandemi Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pandemi Covid-19) Nadia Apriliyawati; Melly Aida; - Rehulina
LOGIKA : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol 12 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/logika.v12i01.3756

The covid-19 case has spread to almost all countries in the world causing harm, so some countries want to hold China accountable as the country suspected of being the origin of the virus. This research aims to know, understand, and analyze the regulatory responsibilities of countries in international law and whether or not the country of origin of the covid-19 outbreak is held accountable for a global covid-19 pandemic. This research is normative legal research with a statutory approach. The results of this study explain that there are characteristics that must be met to hold China accountable for the covid-19 case, but it is not easy for China to be held accountable for this covid-19 case.Kasus covid-19 telah menyebar di hampir semua negara di dunia yang menyebabkan kerugian, sehingga beberapa negara ingin meminta pertanggungjawaban kepada Tiongkok selaku negara yang diduga menjadi asal virus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam hukum internasional dan dapat atau tidak negara asal wabah covid-19 dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu pandemi covid-19 yang meluas secara global. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat karakteristik yang harus dipenuhi untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tiongkok atas kasus covid-19, tetapi sangat jelas tidak mudah untuk Tiongkok dimintai pertanggungjawaban atas kasus covid-19 ini.

Pengaturan Sektor Jasa Pendidikan Indonesia Dalam Kerangka Liberalisasi WTO Rehulina Rehulina; Ria Wierma Putri; Yunita Maya Putri
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 15 No 1 (2021): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2071

Pengaturan perdagangan jasa dalam General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations dalam bidang jasa diatur pada pada putaran Doha bersama dengan 12 Sektor perdagangan lainnya yang merupakan kompromi antara negara berkembang dengan negara maju. Pengaturan liberalisasi perdagangan jasa dalam General Agreement on Trade and Services-World Trade Organizations pada sektor pendidikan di Indonesia telah terimplementasi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi. Kata Kunci: GATS, Liberalisasi Pendidikan, , WTO

Prisma Application as A Measuring Instrument of Corporate Obligations to Respect Human Rights Rehulina Rehulina
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v16no4.2575

The corporation’s obligation to human rights is not a moral but a legal obligation. Although in international law, the regulation regarding this corporate obligation is at the level of the Resolution (UN Framework Protect, Respect and Remedy on Business and Human Rights/General Assembly Resolution) and not a convention which is one of the sources of law known in international law. Because many countries follow this provision, it can be categorized as a source of customary international law, which is also a source of international law. However, this paper will not discuss the UN resolution on Human Rights and Business in the sources of international law, but rather how the state implements the resolution and respects or follows the corporation. In September 2014, Indonesia launched the draft National Action Plan (NAP) for Business and Human Rights. Until now, the NAP has not been legalized. However, the Indonesian government has made a policy to ensure that business actors (corporations) respect human rights in running their businesses. In 2021, through the Ministry of Law and Human Rights, the Indonesian government launched an application called PRISMA (Business Risk Assessment and Human Rights). This application aims to help corporations analyze the possibility of violating human rights when they carry out their business activities. This article aims to study and analyze whether the application of PRISMA from a due diligence principal point of view can be an effective tool to measure state duty to protect and corporate compliance with human rights.

Legal Enforcement for IUU Fishing in Indonesian Sovereignty And Jurisdiction: A Case Analysis of The Capture of Foreign Vessels by The Indonesian Government Ninin ernawati; Maya Shafira; Deni Achmad; Rehulina Tarigan; Ninne Zahara Silviani
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 10, No 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1078

The cases of IUU Fishing often occurred in Indonesia. This is due to the lack of supervision by the Indonesian government towards foreign vessels that are still fishing in Indonesian territorial and EEZ. IUU fishing caused huge losses to the country. One of the perpetrators of this illegal act was the Thai Silver Sea 2 ship. The ship entered Indonesian territorial waters precisely in Sabang waters, by flying the Indonesian flag to trick the Indonesian government patrolling around Sabang waters. However, gradually the Indonesian government became aware of the existence of foreign vessels which had been suspected by Indonesia for a long time because it often turned off VMS so that its existence could not be detected by the Indonesian government. This study will examine more deeply related to whether the action conducted by Silver Sea 2 Vessels violate Indonesian regulation and UNCLOS 1982? And is the legal enforcement of Illegal Unreported and Unregulated Fishing taken by Indonesian government compatible with UNCLOS 1982?. This research is a normative legal research with a statute approach, and a conceptual approach. Legal material collection techniques are carried out by examining the relevant literature, analyzing various legal references relevant to the problem related to the study to be analyzed further qualitatively and descriptively. The results showed that the actions of SS2 ships violated Indonesian legislation and UNCLOS 1982 and were appropriate when this case was handled by the Sabang district court.

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG PADA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Tarigan, Rehulina; Budhy Raharjo
Jurnal Sistem Informasi Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jsii.v8i1.2978

Abstrak - Pada instansi pemerintah seperti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Serang, persediaan merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasional dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Persediaan merupakan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional misalnya barang habis pakai dan barang tak habis pakai. Sistem informasi perseSdiaan yang ada di pemerintahan khususnya pada BBPOM Serang saat ini belum dilakukan secara optimal. Sistem tersebut belum mampu mengantisipasi kelebihan dan kekurangan barang persediaan yang diperlukan user atau pelanggan internal. Dengan kata lain, pada sistem belum ada inventory control yang dapat melakukan perhitungan berapa jumlah minimum, berapa jumlah maksimum, berapa safety stock untuk setiap barang persediaan. Untuk menjaga keberlangsungan pelayanan terhadap user di BBPOM Serang, diperlukan beberapa jenis barang tertentu dalam jumlah minimum tersedia di gudang, supaya jika sewaktu-waktu ada permintaan user yang bersifat urgent dapat langsung dipenuhi. Tetapi barang yang disimpan dalam persediaan juga jangan terlalu banyak, ada batas maksimumnya, agar biayanya tidak menjadi terlalu mahal. Selain itu, proses permintaan barang di BBPOM Serang menunjukkan adanya kendala yaitu pegawai (user) dalam melakukan permintaan barang tidak dapat mengetahui stok barang terkini secara realtime, sehingga harus menghubungi pengelola persediaan sebelum melakukan permintaan barang. Kendala ini mengakibatkan proses operasional dapat terhambat karena harus menunggu respon dari pihak pengelola persediaan. Untuk mengatasi masalah seperti yang diuraikan di atas, maka perlu dibangun dan dikembangkan suatu sistem informasi persediaan barang di BBPOM Serang. Metode yang dipergunakan untuk mengetahui jumlah maksimum, jumlah minimum dan safety stock suatu barang di gudang adalah metode Min-Max stock level. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi literatur, observasi atau pengamatan secara langsung dan wawancara sehingga mendapatkan data-data yang akurat. Metodologi yang digunakan untuk perancangan dan pengembangan sistem adalah metode waterfall yang merupakan bagian dari System Development Life Cycle (SDLC). Sedangkan pemodelan proses bisnis menggunakan Data Flow Diagram (DFD) atau Data Alir Diagram (DAD). Aplikasi yang dibangun atau dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dengan cepat, di mana setiap pihak terkait dapat mengetahui stok secara realtime. Sistem tersebut juga diharapkan mampu melakukan inventory control dengan baik yaitu perhitungan atau pengendalian mengenai jumlah suatu persediaan dapat dihitung secara otomatis. Kata Kunci : Aplikasi Persediaan, BBPOM Serang, Instansi Pemerintah, Min-Max Stock Level.

Legal Enforcement for IUU Fishing in Indonesian Sovereignty And Jurisdiction: A Case Analysis of The Capture of Foreign Vessels by The Indonesian Government ernawati, Ninin; Shafira, Maya; Achmad, Deni; Tarigan, Rehulina; Silviani, Ninne Zahara
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 3: December 2022 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v10i3.1078

Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing cases often occur in Indonesia. This is due to the lack of supervision by the Indonesian government towards foreign vessels conducting fishing activities in Indonesia’s territorial waters, and exclusive economic zone (EEZ). IUU fishing has caused huge losses to the country. One of the perpetrators engaged in this illegal act was the Thai Silver Sea 2 ship. The ship entered Indonesian territorial waters specifically in Sabang waters, by flying the Indonesian flag to trick the Indonesian government patrolling around the area. However, gradually the Indonesian government became aware of the existence of foreign vessels which had been suspected by Indonesia for a long time because it often turned off VMS so that its existence could not be detected by the Indonesian government. This study delves deeper into whether the actions conducted by Silver Sea 2 Vessels violate Indonesian regulations and UNCLOS 1982. Additionally, it examines the compatibility of the Indonesian government’s legal enforcement of IUU Fishing with UNCLOS 1982. The results indicate that the actions of SS2 ships violated Indonesian legislation and UNCLOS 1982. Furthermore, the handling of this case by the Sabang District Court was deemed appropriate.

PENGATURAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun 1998) Fitriani, Ade Irma; Tarigan, Rehulina; Putri, Ria Wierma
Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.59

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang menjadi tanggung jawab negara adalah perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia (Pembela HAM). Namun, gerakan yang kritis dan sering kali tidak sejalan dengan pemerintah membuat pembela HAM terancam, salah satu kasusnya terjadi pada 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada permasalahan pengaturan perlindungan pembela HAM menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, serta tanggung jawab negara dalama memberikan kepastian hukum terhadap 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia mengakui dan mengatur secara jelas perlindungan terhadap pembela HAM. Kedua, berdasarkan pengaturan yang ada maka negara bertanggung jawab untuk melindungi pembela HAM termasuk 13 aktivis dari tindakan penghilangan paksa dengan mencari dan menemukan para korban tersebut termasuk mengadili dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab

Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Limbah Plastik Di CV. Setia Cepti Efendi, Rustam; hendra, yul; Tarigan, Rehulina
Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi Vol 8 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi
Publisher : Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47080/saintek.v8i1.3047

CV Setia Cepti is engaged in processing plastic waste from raw materials into semi-finished materials. Plastic collected from collectors is crushed into small pieces and stored according to the type of plastic waste. So far, recording transactions for purchasing raw materials from collectors and selling semi-finished materials is still done manually, namely by recording them in books. This creates new problems, namely that sometimes recapitulating all these transactions requires relatively long work and is prone to errors. Apart from that, stock updating errors often occur between the recording and the physical, this happens because officers often miss updating stock because it is still done manually. In developing this system, the author uses the Waterfall method, where system development must be carried out in stages.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search