Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Jurnal Ius Constituendum Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Yayuk Whindari
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGATURAN INVENSI PEGAWAI (EMPLOYEE INVENTION) DALAM HUKUM PATEN INDONESIA Yayuk Whindari
El-Mashlahah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.081 KB) | DOI: 10.23971/el-mas.v8i2.1317

Abstract

Employee invention adalah invensi yang dihasilkan oleh penemu atau inventor yang bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi. Pengaturan mengenai employee invention di Indonesia dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai bagi para pihak terutama bagi pihak pekerja atau employee bila dibandingkan dengan negara maju umumnya termasuk Korea Selatan. Penelitian ini berfokus pada politik hukum sebagai upaya untuk merubah pengaturan mengenai employee invention di Indonesia agar lebih memberikan perlindungan yang memadai bagi hak para inventor. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa batasan ruang lingkup yang sangat luas yang diberikan oleh Undang-Undang Paten terhadap invensi dalam employee invention akan merugikan pihak employee, sehingga diperlukan adanya perubahan pengaturan mengenai employee invention di Indonesia yang lebih berpihak pada perlindungan hak pekerja sebagai inventor dengan mengadopsi prinsip hired to invent dan shop right. Perubahan pengaturan yang dimaksud juga agar sesuai dengan tujuan Undang-Undang Paten dan cita-cita Bangsa yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
PENGATURAN INVENSI PEGAWAI (EMPLOYEE INVENTION) DALAM HUKUM PATEN INDONESIA Yayuk Whindari
El-Mashlahah Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mas.v8i2.1317

Abstract

Employee invention adalah invensi yang dihasilkan oleh penemu atau inventor yang bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi. Pengaturan mengenai employee invention di Indonesia dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai bagi para pihak terutama bagi pihak pekerja atau employee bila dibandingkan dengan negara maju umumnya termasuk Korea Selatan. Penelitian ini berfokus pada politik hukum sebagai upaya untuk merubah pengaturan mengenai employee invention di Indonesia agar lebih memberikan perlindungan yang memadai bagi hak para inventor. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa batasan ruang lingkup yang sangat luas yang diberikan oleh Undang-Undang Paten terhadap invensi dalam employee invention akan merugikan pihak employee, sehingga diperlukan adanya perubahan pengaturan mengenai employee invention di Indonesia yang lebih berpihak pada perlindungan hak pekerja sebagai inventor dengan mengadopsi prinsip hired to invent dan shop right. Perubahan pengaturan yang dimaksud juga agar sesuai dengan tujuan Undang-Undang Paten dan cita-cita Bangsa yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
Mewujudkan Pemilu Berintegritas melalui Optimalisasi Peran Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yayuk Whindari; Lintang Nabila Ain Salma
Al-Balad: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Bawaslu adalah karakteristik khas Indonesia, di mana Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk untuk mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima pengaduan, dan menangani pelanggaran administrasi serta pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah: (1) Standar komponen pemilu yang berintegritas, dan (2) Peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berintegritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam metode ini, digunakan dua pendekatan yaitu status approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemilu yang demokratis tidak menjamin terselenggara pemilu yang berintegritas pula. Berdasarkan teori kepastian hukum, peran Badan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berintegritas sangat penting. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu meliputi pemuktahiran data pemilih, pencalonan, dana kampanye, pemungutan, perhitungan serta rekapitulasi hasil, bahkan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, hingga proses penyelesaian sengketa
Derden verzet as a Legal Protection Effort for Third Parties In Realising Sustainable Development Goals (SDGs) Siti Zulaichah; Yayuk Whindari; Sheila Kusuma Wardani Amnesti; Nurul Istiqomah
Jurnal Ius Constituendum Vol. 11 No. 1 (2026): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v11i1.12669

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of derden verzet as a legal protection mechanism for third parties in civil execution disputes in Indonesia and to assess its relevance to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 16 on peace, justice, and strong institutions. Employing normative legal research with a case approach, this article examines Decision No. 372/Pdt/2020/PT.Bdg and relevant procedural norms under the HIR/RBg framework, supported by doctrinal and human-rights-based justice literature. The findings show that derden verzet is conceptually designed to safeguard third-party property rights affected by final court judgments; however, its implementation remains constrained by procedural formalism, a heavy burden of proof, limited public awareness, and inadequate procedural safeguards in summons and evidentiary examination. In the analyzed case, the third party’s attempt to reclaim property rights was impeded despite indications that the transfer of rights occurred in the absence of good faith, demonstrating a gap between procedural compliance and substantive justice. This condition undermines legal certainty and weakens access to justice, contradicting the institutional objectives promoted by SDG Goal 16. The novelty of this study lies in repositioning derden verzet not merely as an extraordinary procedural remedy but as a substantive rights-protection instrument within a human-rights-oriented civil justice reform agenda, while identifying key normative deficiencies such as unclear standing requirements and undefined criteria of “harmed interests.” Accordingly, the study recommends clearer judicial guidelines and standardized procedural rules to strengthen third-party standing assessment, improve structured evidentiary review, and reduce excessive formalism to ensure more effective protection and a more accountable civil justice system.
Co-Authors Lintang Nabila Ain Salma NURUL ISTIQOMAH Sheila Kusuma Wardani Amnesti SITI ZULAICHAH