Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Refleksi Pembelajaran Inovatif Journal of Islamic and Law Studies (JILS)
Anang Zubaidy
Universitas Islam Indonesia
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Formalisasi Syariat Islam Di Tasikmalaya Anang Zubaidy
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 15 No. 3 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol15.iss3.art1

Abstract

Together with the occurrence of democracy in Indonesia through reformation in 1998, the practice on state administration is in dynamic way. One of the dynamics is the existence of the regional autonomy whose implementation triggered a wide interpretation among society. One of the pros and cons around regional autonomy is the existence of shariah regional regulation in some places in Indonesia; one of them is in Tasikmalaya regency. Those who agree on this regulation based themselves on regional autonomy. Meanwhile, the ones who against the regulation have argument on the basis that religion business is on the hand of a central authority which is not given as a part of the autonomy
The Sharia Legislation in Tasikmalaya Anang Zubaidy
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 15 No. 3 (2008): English Version
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bersamaan dengan hadirnya demokasi di Indonesia lewat Reformasi pada tahun 1998, praktek penyelenggaraan Negara berlangsung secara dinamis. Salah satu kedinamisannya adalah otonomi daerah yang implementasinya telah memicu interpretasi yang luas dikalangan masyarakat. Salah satu perihal yang mengundang pro dan kontra dalam hal otonomi daerah adalah keberadaan peraturan daerah syariah di beberapa tempat di Indonesia; satu diantaranya adalah pada Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu mereka yang tidak setuju mempunyai alasan bahwa urusan agama adalah pada tangan pemerintah pusat dan tidak diberikan sebagai bagian dari otonomi.Kata kunci: formalisasi syariah, pemerintah daerah
Pengembangan Model Pembelajaran Student Centered Learning (SCL) Berbasis Aktivitas Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Di Fakultas Hukum UII Karimatul Ummah; Dian Kus Pratiwi; M Syafi’ie; Anang Zubaidy
Refleksi Pembelajaran Inovatif Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/rpi.vol2.iss1.art1

Abstract

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaran dirancang sebagai pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saling berkaitan. Untuk itu, penyampaikan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dituntut menggunakan model pembelajaran yang efektif agar tercapai capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk meningkatkan minat dan pemahamah mahasiswa pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Penulis mengembangkan model pembelajaran student centered learning berbasis aktifitas. Strategi pembelajaran yang digunakan meliputi: Problem Based Learning (PBL) dan Problem Solving; group discussion dan group investigation; dan observasi. Metode pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Problem Solving digunakan dalam pembelajaran mengenai hak asasi manusia. Metode pembelajaran perpaduan antara group discussion dan group investigation digunakan untuk pembelajaran materi demokrasi. Sedangkan metode observasi digunakan dalam pembelajaran mengenai kepatuhan hukum yang menjadi bagian pembahasan hak dan kewajiban warga Negara. Strategi pembelajaran yang digunakan ini telah menghasilkan semangat belajar yang tinggi pada diri mahasiswa. Mahasiswa sangat antusias untuk menyampaikan hasil diskusi tentang pentingnya pemilih pemula menyampaikan gagasannya. Momentum baik juga tergambar saat mahasiswa memaparkan hasil pengamatan lapangan terkait pelanggaran lalu lintas.
Urgensi Dan Gagasan Konsep Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Saifudin Saifudin; Anang Zubaidy
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.026 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i2.3812

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) mengamanatkan dibentuknya pengadilan khusus Pilkada. Meskipun terbentuknya pengadilan khusus Pilkada mempunyai landasan yuridis, akan tetapi sampai sekarang pengadilan itu belum terbentuk. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai apa urgensi dibentuknya pengadilan khusus Pilkada dan bagaimana konsep kelembagaan pengadilan khusus Pilkada ke depan. Penggalian data penelitian dilakukan melalui metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan pengadilan khusus pemilihan kepala daerah mendesak karena amanat UU Pilkada serta untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Ada tiga model konsep yang ditawarkan yaitu, Pertama, Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); Kedua, Pembentukan Pengadilan Khusus yang Bersifat Ad hoc; Ketiga, Pembentukan Pengadilan Khusus yang Bersifat Permanen.
Co-Authors Dian Kus Pratiwi M. Syafi’ie Saifudin Saifudin