Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Ni'matul Huda
Universitas Islam Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Penyelesaian Perselisihan perburuhan Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara Ni'matul Huda
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 1 No. 3 (1995)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol1.iss3.art7

Abstract

Hampir bisa dikatakan, bahwa problematika yang berkaitan dengan perburuhan adalah muncul bersamaan dengan munculnya perindustrian yang kian pesat, sejauh mana usia perindustrian kita, setua itu juga usia problema perburuhan. Tentu, semenjak itu juga penyelesaian terhadap masalah itu harus ditangani, meski, baru dengan lahirnya UU No.5 tahun 1986 masalah itu masuk kompetensi PTUN. Ternyata, ada sisi-sisi perbedaan sebelum kelahiran Undang-Undang tersebut dibandingkan dengan sesudah kelahiran undang-undang tersebut.
Penerapan Prinsip Kekebalan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara Ni'matul Huda
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol3.iss5.art4

Abstract

Dalam beberapa kasus terlihat, bahwa penerapan prinsip kekebalan negara terhadap BUMN masih bersifat kasuistis, karna memang, dalam hal itu belum ada standar/kriteria yang jelas. Ni'matuI Huda, memberikan aksentuasi bahwa amat penting di masa mendatang melalui kaidah-kaidah hukum internasional perlu diterapkan semacam general conditions dan guidelines yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan prinsip kekebalan negara yang dibentuk atas dasar kesepakatan negara-negara melalui perjanjian internasional.
Peningkatan Peran Wakil Presiden Melalui Keppres No. 121 Tahun 2000 Ni'matul Huda
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 7 No. 14: Agustus 2000
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol7.iss14.art8

Abstract

The issuance of the Presidential Decree No. 121,2000 about sharing duties of the President to the vice president in conducting the techniques of managing daily governmental affairs constitutes a real effort to optimize the vice president's role and ministerial works which have so far been considered very weak. However, this decree could be as warning signal for the vice presiden Megawati to prove hercapability, whether or not she is able to run the government well.
Co-Authors Ali Ridho Jamaludin Ghafur, Jamaludin