Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Undang: Jurnal Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesian Journal of International Law Jurnal Hukum Prioris Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Author: Hanafi
Universitas Islam Indonesia
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
REZIM ANTI-MONEY LAUNDERING: PERKEMBANGAN KE ARAH INTERNASIONALISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP DASAR KEDAULATAN NEGARA (ANTI-MONEY LAUNDERING REGIME: DEVELOPMENTS TO WARD INTERNATIONALIZATION AND IMPLICATIONS TO THE BASIC PRINCIPLES OF STATE SOVEREIGNTY) Hanafi Amrani
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v5i1.208

Abstract

The objective of this article is to analyze the development of anti-money laundering regime towards internationalization and its implication on the principles of sovereignty. The core problem that is presented in this article asks how these developments have originated and how it affects the existing rules of sovereignty. Regarding the challenge on sovereignty, this article examines the implementation of the anti-money laundering regime from the standpoint of national sovereignty. The basic concern that needs to be addressed is that the implementation of the FATF standards on the non-members, however, is regarded contrary to the right of a country’s own sovereignty. Even, this implementation is regarded as one of state intervention in the domestic affairs of another state. This condition is contrary to the principle of ‘sovereign equality’ where every sovereign state possesses the same legal right as any other state. At the same time, it is also contrary to the principle of ‘non-interference’ because no nation could apply its laws and regulations to conduct occurring within the physical territory of another nation.ABSTRAKArtikel ini menganalisis perkembangan rezim anti-money laundering ke arah internasionalisasi dan implikasinya terhadap prinsip dasar kedaulatan negara. Insternasionalisasi rezim anti-money laundering termanifestasikan ke dalam standard internasional berupa Empat Puluh Rekomendasi FATF yang diberlakukan terhadap Negara anggota maupun non-anggota FATF. Permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan standard internasional tersebut terhadap negara non-anggota FATF yang diangap bertentangan dengan hak suatu negara untuk membuat dan menerapkan peraturan di wilayah territorialnya masing-masing dan menjalankan fungsinya tanpa campur tangan negara lain. Bahkan dikatakan bahwa implementasi standard internsional itu dianggap sebagai intervensi suatu negara terhadap urusan domestik negara lain. Kondisi seperti ini bertentangan dengan prinsip ‘persamaan kedaulatan’ di mana setiap negara berdaulat mempunyai kesamaan hukum. Pada saat bersamaan, kondisi seperti ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip ‘non-interference’ karena tidak ada satu negarapun dapat menerapkan ketentuan undang-undangnya di dalam yurisdiksi negara lain.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK BISNIS CURANG DAN UPAYA PENEGAKANNYA MELALUI SARANA HUKUM PIDANA Hanafi Amrani
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v6i2.254

Abstract

This article aims to analyze consumer protection against fraudulent business practices and the problems of law enforcement by means of criminal law. Three categories of fraudulent business practices vulnerable to violations of consumer rights which are discussed in this article are food products and medicines that are harmful to health, the provision of false information on products or services, and misleading advertisement. However, in practice, there is a different viewpoint in determining fraudulent business practices, whether classified as ‘business tort’ or has entered into the category of ‘business crime’ so that the policy of criminalization can be done. In addition, there is also a difference in viewpoint associated with whether an act is still in the category of legal or at least unethical, or has entered into the illegal category that should be subject to criminal sanctions. Criminal law as a means to provide consumer protection against fraudulent business practices seems to still face many obstacles. These obstacles could cause problems in the level of law enforcement. These problems include legislation issues, evidentiary issues, inadequate facilities, the professionalism of law enforcement officer, the problem of mental attitude of apparatus and businessment, and the ‘political will ‘of the government related to consumer protection.ABSTRAKArtikel ini bertujuan menganalisis perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis curang dan problematika penegakan hukumnya melalui sarana hukum pidana. Tiga kategori praktik bisnis curang yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen yang dibahas dalam artikel ini adalah produk makanan dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan, pemberian keterangan yang tidak benar terhadap suatu produk barang atau jasa, dan iklan yang menyesatkan. Praktik bisnis curang yang masuk ke dalam ketiga kategori tersebut dalam praktiknya terjadi perbedaan sudut pandang, apakah tergolong ‘business tort’ ataukah sudah masuk ke dalam kategori ‘business crime’ sehingga kebijakan untuk melakukan kriminalisasi dapat dilakukan. Di samping itu juga adaperbedaan sudut pandang terkait dengan apakah suatu perbuatan masih dalam kategori legal atau paling tidak unethical ataukah sudah masuk ke dalam kategori illegal yang harus dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana sebagai salah satu sarana dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap praktik bisnis curang nampaknya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebuttentu saja menimbulkan problematika dalam penegakan hukumnya. Masalah-masalah yang diidentifikasi dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum ini meliputi masalah perundangundangan, masalah pembuktian, masalah sarana atau fasilitas yang tidak memadai, masalah profesionalisme aparat penegak hukum, masalah sikap mental aparat dan Pelaku Usaha, dan yang tidak kalah penting adalah ‘political will’ dari pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen.
Upaya Pemberantasan Korupsi dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional Hanafi Amrani
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1173.609 KB) | DOI: 10.25105/prio.v4i2.382

Abstract

Terdapat hubungan yang erat antara korupsi dengan money laundering. Pelaku tindak pidana korupsi cenderung menggunakan proses money laundering untuk menyamnarkan asal usul asset yang dikorupsi. Rezim anti-money laundering yang telah dibangun melalui konvensi internasional dan diterapkan di berbagai negara adalah upaya untuk memberantas keajahatan asal, yang salah satunya adalah korupsi. Membangun rezim anti-money laundering berarti mencegah dilakukannya praktek money laundering. Dengan diperkecil keberhasilan melakukan moey laundering terhadap uang hasil korupsi, maka dapat dikatakan bahwa rezim anti-money laundering turut berperan di dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Rezim anti-money laundering yang efektif akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberantasan korupsi, setidak-tidaknya dengan dua cara. Pertama, rezim tersebut dapat membantu untuk mengungkap tindak pidana korupsi melalui identifikasi transaksi yang mencurigakan, sehingga diharapkan memberikan peluang yang luas terhadap keberhasilan penuntutan. Kedua, rezim tersebut juga dapat menelusuri asset hasil korupsi sehingga dapat dikembalikan kepada negara yang bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.
The Urgency Of Criminalizing Illicit Enrichment And The Prospect Of Its Law Enforcement In Indonesia Fitri Maharani; Hanafi Amrani
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 6 NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The UNCAC has regulated illicit enrichment in Article 20 as the acquisition of improper assets by public officials whose legitimate origin cannot be proven. Indonesia has ratified the convention, which imposes a mandatory obligation to regulate illicit enrichment as a criminal offense. However, until now, Indonesia has not yet criminalized illicit enrichment. This study aims to determine the urgency of criminalizing illicit enrichment and the prospects for its law enforcement in Indonesia. This research is normative legal research with descriptive qualitative data analysis. The results of this study show that the criminalization of illicit enrichment is important to do because of international obligations as a logical consequence of the ratification of UNCAC. Furthermore, the criminalization of illicit enrichment is an effort to reform the law, especially anti-corruption law enforcement in Indonesia, including the optimization of asset recovery mechanisms. The prospect of law enforcement that can be projected for the criminalization of illicit enrichment can be studied through the perspective of material criminal law which requires delict and sanction arrangements, as well as in the perspective of formal criminal law, which requires the LHKPN report as initial evidence, the application of reversal burden of proof, and NCB asset recovery.
Penegakan Hukum Dan Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Muhammad Alfata Birza; Hanafi Amrani
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 6 NOVEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the election criminal offenses that almost always occurs during general elections is money politics. Gakkumdu as an institution tasked with handling election crime cases will not remain silent. Gakkumdu has taken various preventive measures. The data released by Bawaslu shows that Gakkumdu's handling efforts have not been successful, so there are questions about Gakkumdu's performance and the problems he faces in enforcing the law on election crime violations, especially related to money politics. So how is law enforcement against perpetrators of criminal acts of money politics in general elections and what factors influence law enforcement of criminal acts of money politics in general elections The method used in this research is Empirical legal research because the subject of this research is an interview with the authorities in Bawaslu RI. The approach used is a quantitative approach using primary data, secondary data, and tertiary data. The results show that, first of all, Law No. 7 of 2017 concerning General Elections has regulated the procedures for handling criminal acts in the 2024 Elections through law enforcement of election crimes called Sentra Gakkumdu, consisting of elements of Bawaslu and or its ranks to the District Panwaslu, the Indonesian National Police and or its ranks to the Resort Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and or its ranks to the District Attorney's Office. However, in reality, the existence of the Gakkumdu Center does not make the law enforcement process for criminal acts in the 2024 Elections effective, because it turns out that many reports or findings of election crimes fail to be processed until examination in court due to disagreements between the three elements in the Gakkumdu Center as a result of unclear arrangements in Law No. 7 of 2017 on Elections Second, there are several reasons why Gakkumdu faces difficulties in handling violations of the criminal act of money politics. The first is the legislation factor. Second, law enforcement factors Third, community factors.
Co-Authors Fitri Maharani Muhammad Alfata Birza