Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik POLITICO
Idil Akbar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PILKADA SERENTAK DAN GELIAT DINAMIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN LOKAL INDONESIA Idil Akbar
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11852

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyatIndonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistempelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal,yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakanlocal accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentakkarenanya berupaya membangun demokratisasi di tingkat lokal agarterimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapijuga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatanrakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakatpada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metodekualitatif refleksif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dankaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan danpolitik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.Data diperoleh melalui studi literatur melalui kepustakaan, dokumen danpemberitaandi media massa.Diperoleh hasil bahwa mengimplementasikan demokrasi dalam politik lokaltidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapanprosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasidalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkankomitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpatisipasi secarabaik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraanbersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasiprosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal,memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankanserta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat
GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN EKOFEMINISME DI PEGUNUNGAN KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH MELAWAN PEMBANGUNAN TAMBANG SEMEN Annisa Innal Fitri; Idil Akbar
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.731 KB) | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12634

Abstract

Evaluasi Kebijakan KPU Tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi Di Kabupaten Banggai) Syamsul Khan; Muradi Muradi; Idil Akbar
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.1-10

Abstract

Pemilu merupakan salah satu prasyarat sistem politik yang demokratis. Dalam pelaksanaan pemilu dibentuklah lembaga penyelenggaraan pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU Kabupaten/ Kota sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penyelenggara Badan Ad-hoc. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan keputusan teoritis. Artikel ini menyarankan perlunya evaluasi terhadap peraturan rekrutmen agen Ad-hoc. seperti pola rekrutmen; biaya pendaftaran yang tinggi untuk menjadi anggota Ad-hoc; pembatasan masa jabatan sebagai penyelenggara di tingkat Ad-hoc menjadi penyebab tidak efektifnya rekrutmen. Diperlukan kebijakan untuk memfasilitasi pendaftaran anggota Ad-hoc dan evaluasi anggaran untuk fasilitas pemeriksaan kesehatan yang tidak tepat sasaran; dan pembatasan jangka waktu bukanlah solusi dalam mencegah pelanggaran pemilu, karena akan mengurangi kesempatan orang yang berkompeten dan berintegritas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.Kata kunci: Badan Ad-hoc, Evaluasi, Pemilihan, Rekrutmen
VAKSINASI COVID 19 DAN KEBIJAKAN NEGARA : PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Idil Akbar
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2021): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i1.374

Abstract

This study aims to explain how the political economy perspective views the functions of the state and government in the Covid 19 vaccination plan. Currently, Indonesia is trying to overcome the COVID-19 pandemic by entering into contracts to purchase covid 19 vaccines with three vaccine producers from China, namely Cansino, G42 . / Sinopharm and SinoVac. The hope is that the Covid 19 outbreak can be handled immediately to restore the economy and citizens. This study uses Caporaso and Levine's political economy theory, especially in looking at the relationship between power and state mechanisms against the market, so that it will be seen whether the state and the government are carrying out their functions as part of the new solution or problem behind the covid 19 vaccination. analytic descriptive. Data were analysed using the stages of organizing data, reading and recording, as well as descriptions, clarifications, and interpretations.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN GUBERNUR RIDWAN KAMIL TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI JAWA BARAT Muhamad Nurfauzan; Idil Akbar; Rudiana Rudiana
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 3 (2024): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publ
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v11i3.1316

Abstract

This study aims to describe the significance of the influence of the leadership style of the West Java Governor for the 2018-2023 period on the quality of public services in the West Java Provincial Government in 2023. West Java Province is the most populous province in Indonesia, so it is a challenge for the West Java provincial government to provide excellent public services for all its citizens. The influence of a leader who can make efforts to improve the quality of public services is needed. The method used is quantitative. The data collection technique was carried out by distributing questionnaires to 100 respondents. In this research, a series of statistical data analysis was carried out to test the proposed hypothesis, the results of which were presented descriptively. The results obtained were 14.190>1.661 with a significance value of <0.001 and a correlation of 0.820 or in a very strong category. Where the leadership style of the West Java Governor for the 2018-2023 period has an effect of 66.9% on the quality of public services in the West Java Provincial Government in 2023.
Central Government Responsibility in Mitigating the Impact of Cieunteung Retention Pond Development in Bandung Regency: A Causative Analysis Shofi Siti Sholihah; Iyep Saefulrahman; Idil Akbar
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Vol. 16 (2), 2024
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v16i2.4708

Abstract

The Cieunteung Retention Pond was constructed in 2015 and completed in 2018 by the central government through BBWS Citarum. Despite this, flooding in Dayeuhkolot and its surrounding areas in Bandung Regency has continued to occur sporadically between 2020 and 2021. This study aims to analyze and describe the government's responsibility, particularly BBWS Citarum, based on J. Spiro's theory of Responsibility. In this theory, Spiro outlines three aspects that influence responsibility, with this research focusing on discussing the issues within the aspect of responsibility as cause. The research uses a qualitative method with data presented descriptively. The findings indicate that BBWS Citarum has successfully met the construction targets but has yet to address new problems that have arisen post-construction due to several factors
The Role And Partisanship Of The Inner Bandung City Government Responding To Land Disputes On Jalan Anyer Dalam, Kel. Kebonwaru, District. Batununggal, Bandung City Fadli Alfikri; Idil Akbar
POLITICO Vol. 23 No. 2 (2023): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v23i2.1207

Abstract

Agrarian conflict is a problematic issue that still exists and occurs today. One of them is the land dispute case that occurred in Anyer in Bandung City. The conflict involved the Anyer Dalam community and PT. KAI are claiming land in the Anyer Dalam area. In agrarian conflicts, the role and alignment of the government is very important. Therefore, the author conducted research using a literature study method and a qualitative descriptive research method to see the role and alignment of the Bandung City Government in the land dispute in Anyer Dalam. From the research results, it can be concluded that the Bandung City Government has not been able to carry out its role well and the Bandung City Government's partiality deserves attention, because the government tends to make things difficult for the community in this conflict.
Co-Authors Annisa Innal Fitri Fadli Alfikri Iyep Saefulrahman Muhamad Nurfauzan Muradi - Rudiana Rudiana Shofi Siti Sholihah Syamsul Khan