<![CDATA[Degradasi DAS yang terjadi seperti erosi, sendimentasi, pencemaran bahkan perubahan penggunaan lahan untuk pemukiman dan kegiatan ekonomi masih berlanjut sampai saat ini sejak pertama kali DAS secara yuridis tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Akan tetapi degradasi tersebut masih terus berlanjut sampai saat ini, yang salah satu penyebabnya disebabkan oleh belum adanya keterpaduan tindak dan upaya oleh pihak-pihak yang terkait pengelolaan DAS. Salah satu DAS yang mengalami degradasi tersebut adalah DAS Ciliwung. Menanggapi permasalahan ini tergagas sebuah model pengolahan DAS Ekoriparian yang dalam pengembangannya mengikutsertakan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Akan tetapi dalam proses pengembangannya belum ditemukan sebuah framework tata kelola pemerintahan kolaboratif. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tiga dimensi pembentukan tata kelola pemerintahan kolaboratif oleh Bryson et al pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belum terbentuknya tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Hal ini didasari masih adanya beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali guna terbentuknya sebuah tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan Ekoriparian Sungai Ciliwung di Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.]]>
