Garuda - Garba Rujukan Digital

Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat Utami, Sawitri Budi; Pancasilawan, Ramadhan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru Masigit Kareumbi, salah satu kawasan konservasi di Jawa Barat dan satu- satunya Taman Buru Nasional di Pulau Jawa. Terdapat keanekaragaman hayati dan ekosistem yang perlu dijaga sebagai asset nasional. Keterlibatan berbagai pihak seperti, keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini melalui BKKSDA Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten (Kab. Bandung, Kab. Garut dan Kab. Sumedang), keterlibatan Lembaga masyarakat yaitu Wanadri serta masyarakat lokal yang juga memiliki kepentingan dalam pengelolaan kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi.Kegiatan kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Kawasan Kareumbi tersebut sudah mengikuti tahapan-tahapan dalam kolaborasi bahkan sampai proses monitoring dan evaluasi. Namun hubungan ini melemah karena tugas dan peran masing-masing pihak tidak dapat dimengerti karena belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi dasar dalam pembagian tugas dan peran tiap stakeholder. Diperlukan aturan yang komprehensif dan turunan dari aturan tersebut tersusun SOP yang sangat jelas mengatur peran dan fungsi tiap stakeholder yang memiliki kepentingan dalam area Taman Buru Masigit Kareumbi.

KOORDINASI PENERAPAN KEBIJAKAN AEROTROPOLIS DI KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA Ramdhani, Ryan; Nurasa, Heru; Utami, Sawitri Budi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.168

The title of this research is Coordination of Aerotropolis Policy in Kertajati Sub-District, Majalengka District. This research is motivated by the issue of inter-organizational relations in the application of the Aerotropolis policy which is focuses on three aspects; availability of land in accordance with Majalengka District's regional policies, availability of human resource as workforce, and to minimize social conflicts by creating the direction social and cultural transition of communities affected by the development of Aerotropolis areas. Aerotropolis policies arise from the existence of policies from the central government concerning the establishment of airport's location in Kertajati sub district, Majalengka district, West Java. The location establishment of Kertajati Airport has opened many opportunities to West Java province so that the government of West Java can make a policy about "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandarudara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Kertajati". The Aerotropolis in Kertajati District is expected to be able to boost the economy in West Java, especially Majalengka District. This Aerotropolis area is a very wide area and often reffered as Airport City or a new independent city that develops around the airport. According to Lie (2010) as a good criteria of coordination the author used factor that affect coordination such as planning, meeting point, partition of work, common goals, leadership, trust, and positive attitude. This research using qualitative descriptive method where data collection techniques are used literature and field study such as observation and interview. The result of this research show that inter-organizational relations in the application of the Aerotropolis policy not going well. This is shown by still unclear the partition of work and responsibilities, the unclear of the planning, and there is no mutual understanding in the application of policies.Keywords : Regional Development, Coordination, Aerotropolis, Kertajati

SOSIALISASI MODEL KOLABORASI DALAM MANAJEMEN BENCANA ALAM DI KABUPATEN PANGANDARAN Asep Sumaryana; Sawitri Budi Utami; Ramadhan Pancasilawan
Dharmakarya Vol 7, No 2 (2018): Juni
Publisher : Universitas Padjadjaran

Salah satu wilayah di Kabupaten pangandaran yang berpotensi terjadi bencana-bencana alam seperti yang telah disebutkan adalah Kecamatan Kalipucang, Dengan kondisi wilayah yang rentan terhadap bencana serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari bencana membutuhkan perhatian untuk upaya pengurangan risiko bencana. Salah satunya adalah melalui sosialisasi tentang kebencanaan dan juga hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam. Maka dari itu dalam kegiatan PPM yang dilaksanakan berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pangandaran dengan berkolaborasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangandaran melalui program Wisata Edukasi Bencana Goes to School (WEB GTS) yang kemudian kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. kegiatan PPM adalah dengan melakukan kegiatan yang terbagi dua yaitu berupa sosilisasi di BPBD kemudian sosialisasi kepada sekolah. Sosilisasi ini dalam yang diawali terlebih dahulu dengan pemberian materi, kemudian diskusi, dan praktik. Kegiatan dipandu oleh narasumber (tenaga Ahli) sebagai fasilitator pelatihan dan dibantu dengan seperangkat alat untuk melakukan simulasi secara langsung.

KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKSI PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANDUNG Ningrum Fauziah Yusuf; Sintaningrum Sintaningrum; Sawitri Budi Utami
NATAPRAJA Vol 7, No 1 (2019): Governance
Publisher : Yogyakarta State University

This study aims to look at the human resource capacity of the Ministry of Religion especially in madrasah education. This study wants to explain how the Ministry of Religion in carrying out its duties and responsibilities in the field of madrasah education includes service, guidance, guidance, management of information systems. This study uses a quantitative approach which is analyzed using analysis (Structural Equation Modeling, SEM). Data was collected by informant interviews and questionnaires. As a result, this study shows that currently the human resource capacity of the Ministry of Religion e in the madrasah education section is quite good. This can be seen from the six indicators that researchers use based on the theory of Hall, et al. (2003), which consists of quantity of employees, employee competency standards, employee motivation, reward and punnishment, skill development, and compensation. The results of the study show that in human resource capacity is strongly influenced by the dimensions of employee competency standards and compensation.

Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat Sawitri Budi Utami; Ramadhan Pancasilawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru Masigit Kareumbi, salah satu kawasan konservasi di Jawa Barat dan satu- satunya Taman Buru Nasional di Pulau Jawa. Terdapat keanekaragaman hayati dan ekosistem yang perlu dijaga sebagai asset nasional. Keterlibatan berbagai pihak seperti, keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini melalui BKKSDA Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten (Kab. Bandung, Kab. Garut dan Kab. Sumedang), keterlibatan Lembaga masyarakat yaitu Wanadri serta masyarakat lokal yang juga memiliki kepentingan dalam pengelolaan kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi.Kegiatan kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Kawasan Kareumbi tersebut sudah mengikuti tahapan-tahapan dalam kolaborasi bahkan sampai proses monitoring dan evaluasi. Namun hubungan ini melemah karena tugas dan peran masing-masing pihak tidak dapat dimengerti karena belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi dasar dalam pembagian tugas dan peran tiap stakeholder. Diperlukan aturan yang komprehensif dan turunan dari aturan tersebut tersusun SOP yang sangat jelas mengatur peran dan fungsi tiap stakeholder yang memiliki kepentingan dalam area Taman Buru Masigit Kareumbi.

Design of e-Samsat Services at The West Java Regional Revenue Agency (Case Study of Bandung City) Triesna Priastuti; Asep Sumaryana; Sawitri Budi Utami
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v5i2.37262

Motor vehicle tax payment services (PKB) organized by West Java Regional Revenue Agency follow the development of information and communication technology. West Java Regional Revenue Agency is required to adjust the design of services in order to provide convenience to the community, both in terms of time and cost. In carrying out motor vehicle tax payment services, in this case it is more interesting to study because the City of Bandung contributes high tax revenue for motor vehicles in West Java Province. West Java Regional Revenue Agency is supported by the Center of Operational Services of Regional Revenue (PLOPD), The Bandung I Pajajaran Office of Regional Revenue, The Bandung II Kawaluyaan Office of Regional Revenue and The Bandung III Soekarno Hatta Office of Regional Revenue in providing e-Samsat public services in Bandung. The purpose of this study is to describe the design of e-Samsat services in the city of Bandung. Qualitative research methods were used in this research where information was obtained from 34 informants who were then triangulated by the author. Observations were made at all Samsat service locations in the city of Bandung. The results showed that the design of the e-Samsat service by West Java Regional Revenue Agency (Case Study of Bandung City) had applied information and communication technology through the SAMBARA application which was supported by banking services, e-commerce and modern outlets.

RESTRUKTURISASI ORGANISASI PADA SEKERTARIAT DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pius Mithe; Heru Nurasa; Sawitri Budi Utami
Jurnal Public Policy Vol 4, No 2 (2018): Mei-Oktober
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jpp.v4i2.1044

This paper discusses the process of organizational restructuring that occurred at the Regional Secretariat of Ende District as a result of the policy of regional apparatus arrangement in Ende District, East Nusa Tenggara Province. Although it has gone through various changes, a number of regulatory tools have been replaced with the consequences of changing the concept of organizational restructuring from downsizing to rightsizing, but have not been able to significantly improve the performance of the Regional Secretariat of Ende District. In this study the author uses the concept of restructuring derived from the 4R theory (Gouilarrt & Kelly, 1995) with the indicators namely building an organizational model, integrating physical infrastructure, and redesigning the work architecture. The research method used is descriptive with a qualitative approach that is carried out through observation and interviews and reinforced secondary data studies from relevant agency documents and the results of previous competent research. The results show that indicators build economic models, integration of physical infrastructure, and redesign the work architecture have not run optimally. The restructuring was apparently not balanced with the availability of human resources and pre-facility facilities as well as good financial management . Keywords: Regional Secretariat of Ende District, Restructuring, Local Government Organization

Koordinasi Penerapan Kebijakan Aerotropolis di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Ryan Ramdhani; Heru Nurasa; Sawitri Budi Utami
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v15i2.168

The title of this research is Coordination of Aerotropolis Policy in Kertajati Sub-District, Majalengka District. This research is motivated by the issue of inter-organizational relations in the application of the Aerotropolis policy which is focuses on three aspects; availability of land in accordance with Majalengka District's regional policies, availability of human resource as workforce, and to minimize social conflicts by creating the direction social and cultural transition of communities affected by the development of Aerotropolis areas. Aerotropolis policies arise from the existence of policies from the central government concerning the establishment of airport's location in Kertajati sub district, Majalengka district, West Java. The location establishment of Kertajati Airport has opened many opportunities to West Java province so that the government of West Java can make a policy about "Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 13 tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandarudara Internasional Jawa Barat dan Aerocity Kertajati". The Aerotropolis in Kertajati District is expected to be able to boost the economy in West Java, especially Majalengka District. This Aerotropolis area is a very wide area and often reffered as Airport City or a new independent city that develops around the airport. According to Lie (2010) as a good criteria of coordination the author used factor that affect coordination such as planning, meeting point, partition of work, common goals, leadership, trust, and positive attitude. This research using qualitative descriptive method where data collection techniques are used literature and field study such as observation and interview. The result of this research show that inter-organizational relations in the application of the Aerotropolis policy not going well. This is shown by still unclear the partition of work and responsibilities, the unclear of the planning, and there is no mutual understanding in the application of policies.Keywords : Regional Development, Coordination, Aerotropolis, Kertajati

KAPASITAS ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA ORGANIZATIONAL CAPACITY IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION MADRASAH IN INDONESIA Ningrum Fauziah Yusuf; Sinta ningrum; Sawitri Budi Utami
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

ABSTRAKSalah satu faktor rendahnya mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bandung disebabkan karena kapasitas organisasi Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kapasitas organisasi Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bandung. Aspek yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini ialah (1) personnel (sumber daya manusia), (2) infrastucture, technology, and financial resources (infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan), (3) strategic leadership (kepemimpinan strategis), (4) program and process management (program dan manajemen proses), dan (5) networking and linkages (jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain). ABSTRACTOne of the factors of poor quality of Madrasah Ibtidaiyah education in Bandung Regency is due to the organizational capacity of the Ministry of Religion of Bandung Regency in performing its duties in order to improve the quality of religious education has not been maximized. This study aims to see what factors affect the organizational capacity of the Ministry of Religion in improving the quality of Madrasah Ibtidaiyah education in Bandung regency. The aspects used in this descriptive qualitative research are (1) personnel, (2) infrastructure, technology, and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, and (5) networking and linkages.

Challenges and Readiness of Public Organizations in Electronic-Based Services: A Study at the Medan City Land Office Anzar Abidin Nadjpa; Sawitri Budi Utami; Pardamean Daulay
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i3.6349

This study will discuss and analyze the challenges and readiness of government or public organizations in implementing an electronically integrated mortgage service (HT-el) policy implemented by the Medan City Land Office. The basic question in this study is how the challenges and readiness of resources, organizational units and the use of methods in implementing an electronically integrated mortgage service (HT-el) policy are. In order to examine this topic, the theory of policy implementation by Charles O. Jones (1984) will be used as an analytical knife. This study finds that resource support, especially human resources, is a challenge for organizations considering that the transformation of service methods from conventional forms to electronic-based services requires a certain capacity, expertise and creativity in addition to the quantity of resources to ensure that the application for HT-el issuance can be served. To ensure that HT-el services are carried out perfectly, the Land Office has carried out bureaucratic reforms, either through the determination of certain functional positions based on expertise, institutionalization of ethics and the establishment of Service Integrity Zones.

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search