Ahmad Buchori
Universitas Padjajaran

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Efektivitas Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Felix Ezekiel Sinaga; Ahmad Buchori; Imanudin Kudus
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v12i2.28683

Abstract

Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendorong suatu daerah mengatur serta berinovasi dalam mengatasi permasalahan daerahnya sendiri. Dinas Tenaga kerja Kota Bandung melakukan inovasi dalam pelayanan, yaitu pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Aplication). Akan tetapi masih terdapat tujuan dari aplikasi BIMMA ini yang belum tercapai. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana efektivitas pelayanan bursa kerja online melalui Aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah teori efektivitas pelayanan online e-government oleh Xuetao Guo dan Jie Lu, yang mengatakan bahwa terdapat empat dimensi untuk mengetahui efektivitas dalam suatu pelayanan online e-government, yaitu (1) Kualitas Sistem (System Quality), (2) Kualitas Informasi (Information Quality), (3) Kualitas Kesediaan Web (Web Presence Quality), dan (4) Kepuasan Pengguna (User Satisfaction). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan observasi, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi BIMMA ini sudah berjalan dengan baik dan efektif, dengan Kualitas Informasi memperoleh skor terendah dan Kualitas Kesediaan Web memperoleh skor hitung tertinggi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa keberadaan aplikasi BIMMA dalam pelayanan bursa kerja online sudah mendukung pencapaian sasaran dalam program peningkatan kesempatan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Akan tetapi, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu mempertimbangkan beberapa perbaikan seperti pengembangan sistem aplikasi BIMMA serta kelengkapan informasi pada aplikasi BIMMA sehingga pelayanan Bursa Kerja Online melalui Aplikasi BIMMA bisa berjalan lebih efektif.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PARKIR TUNAI DI KAWASAN TAMAN DEWI SARTIKA PELATARAN BALAI KOTA BANDUNG Khairun Nisa; Dedi Sukarno; Ahmad Buchori
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28688

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung.Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan dari Michael Hill dan Peter Hupe (2002). Tiga aspek yaitu mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi, dan mengelola hubungan eksternal dan internal organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan menganalisis dokumen. Teknik penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah purposive sampling. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kota Bandung. Dalam mengelola proses kebijakan sudah jelas tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki lembaga terkait sudah cukup jelas. Dalam mengelola hubungan antar organisasi masih terdapat kekurangan sumber daya dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir, ketidakjelasan tugas dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir dan tidak adanya kontrak terhadap juru parkir. Kemudian terakhir dalam mengelola hubungan eksternal dan internal organisasi, belum efektifnya pelatihan yang diberikan kepada pegawai maupun juru parkir, tidak adanya pemberian penghargaan terhadap pegawai maupun juru parkir yang dapat mencapai target, pelaksana kebijakan meningkatkan profesionalisasi atau memenuhi aturan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan akan tetapi belum semua mengikuti dan Standar Operasional Prosedur pemungutan retribusi parkir belum terlaksana dengan efektif, seperti belum diberlakukannya tarif retribusi parkir progresif dan belum memberikan tanda bukti karcis pembayaran retribusi dalam proses pemungutan retribusi parkir.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGOPERASIAN BUS WISATA BANDUNG TOUR ON BUS/BANDROS (STUDI DI BUS WISATA BANDUNG TOUR ON BUS KORIDOR KUNING) Ryan Kharisma Akbar; Budiman Rusli; Ahmad Buchori
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28695

Abstract

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan pengoperasian bus wisata Bandung Tour on Bus/Bandros studi di Bandros koridor kuning. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III (1980) dengan empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengoperasian  Bandros studi di Bandros koridor kuning belum efektif. Hal in didasari belum efektifnya beberapa aspek implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi, informasi kebijakan belum disampaikan secara efektif kepada masyarakat selaku kelompok target dari kebijakan ini. Aspek sumber daya terdapat kekurangan jumlah Bandros yang beroperasi, tidak adanya booth khusus Bandros, dan belum beroperasinya mesin pembayaran tiket elektronik. Aspek disposisi, seluruh pegawai berkomitmen dan bersedia mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan aspek struktur birokrasi belum efektif karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan adanya tumpang tindih pekerjaan.
KOLABORASI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP DESA KARANGSONG Karlina Karlina; Slamet Ismanto; Ahmad Buchori
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v12i2.28687

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah karena ketertarikan penulis untuk mengetahui pelaksanaan kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Desa Karangsong. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong Kabupaten Indramayu belum berjalan dengan baik. Metode yang digunakan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada teori kolaborasi dari Huxham dan Vangen (1996) yang mengemukakan 6 dimensi agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dimensi pelaksanaan kolaborasi yang baik belum mampu dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong. Agar kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap Desa Karangsong dapat berjalan dengan baik diperlukan peningkatan dalam berbagai aspek yaitu diantaranya meningkatkan komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat dan juga melakukan peningkatan dalam hal pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana penunjang minapolitan perikanan tangkap. Selain itu agar kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik diperlukan adanya SOP Mekanisme Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Desa Karangsong Kabupaten Indramayu.