Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik PERSPEKTIF MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JANE (Jurnal Administrasi Negara)
Budiman Rusli
Universitas Padjajaran
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Policy Networks in the Implementation of ‘Cities Without Slums’ Program in Baleendah District, Bandung Regency Ahmad Hadi; Budiman Rusli; M. Benny Alexandri
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 10, No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v10i2.3622

Abstract

This study is entitled Policy Network in the Implementation of ‘Cities Without Slums’ Program (KOTAKU) in Baleendah District, Bandung Regency. This study is motivated by the author's interest in the implementation of the KOTAKU program, which is a collaborative platform program but in its implementation there are still problems related to coordination and participation in achieving the goals of ‘cities without slums’ program. This study used descriptive research method with a qualitative approach, and the results of studywere obtained from library research and field studies, namely observation, documentation, and interviews. This study used the Deleon and Varda policy network theory which consists of several characteristics: representation, reciprocity, horizontal power structure, embeddedness, trust and formality, participatory decision making, and collaborative leadership. Based on the results of this study, it can be concluded that the Policy Network in the Implementation of the KOTAKU Program in Baleendah District, Bandung Regency is not optimal because some of the characteristics that exist in the policy network are representation, horizontal power structure and collaborative leadership.
EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUBANG Nuraida Nuraida; Budiman Rusli; Sintaningrum Sintaningrum; Mudiyati Rahmatunnisa
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v8i1.832

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali di Kabupaten Subang. Kemiskinan di wilayah ini masih cukup tinggi sekalipun banyak program penanggulangan kemiskinan telah di lakukan. Untuk itu, maka penelitian ini difokuskan pada Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang, mengingat program-program yang ada hanya dinikmati tidak lebih dari 20 persen penduduk miskin yang ada.Untuk menjawab masalah tersebut digunakan kriteria penilaian yaitu menggunakan konsep evaluasi William N.Dunn yang mendasarkan kriteria penilaian untuk enam dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka,dengan wawancara langsung, observasi, forum group discussion (FGD), dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berasal dari Kementrian Sosial, Bappeda Jawa Barat, unsur pemerintah daerah, tim TKPKD, unsur perguruan tinggi dan masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi efektivitas mulai dari pembangunan system, mekanisme penyaluran sampai kepada sumber daya finansial maupun sumberdaya manusia belum optimal. Begitupun untuk efisiensi. Pamanfaatan sumberdaya yang ada juga belum maksimal. Responsivitas rendah, karena rentang kendali dan kontrol lemah. Perataan juga belum terdistribusi dengan baik, sehingga ketapatan sasaran bagi rumah tangga miskin belum mencapai sasaran yang ditetapkan dalam program-programpercepatan. Dari hasil evaluasi kinerja yang menjadi hambatan utama di Kabupaten Subang adalah otorisasi atau kewenangan, disusul kemudian efisiensi dan efektivitas, disiplin dan inisiatif. Bahwa jika dilihat dari dampak Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap kelompok penerima manfaat di Kabupaten Subang, tidak berdampak cukup besar bagi perubahan kehidupan mereka. Temuan hasil riset adalah bahwa kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan akan berhasil apabila ditopang oleh political will pemerintah yang melibatkan kekuatan struktur birokrasi di dalamnya selain peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha
Policy Networks in the Implementation of ‘Cities Without Slums’ Program in Baleendah District, Bandung Regency Ahmad Hadi; Budiman Rusli; M. Benny Alexandri
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v10i2.3622

Abstract

This study is entitled Policy Network in the Implementation of ‘Cities Without Slums’ Program (KOTAKU) in Baleendah District, Bandung Regency. This study is motivated by the author's interest in the implementation of the KOTAKU program, which is a collaborative platform program but in its implementation there are still problems related to coordination and participation in achieving the goals of ‘cities without slums’ program. This study used descriptive research method with a qualitative approach, and the results of studywere obtained from library research and field studies, namely observation, documentation, and interviews. This study used the Deleon and Varda policy network theory which consists of several characteristics: representation, reciprocity, horizontal power structure, embeddedness, trust and formality, participatory decision making, and collaborative leadership. Based on the results of this study, it can be concluded that the Policy Network in the Implementation of the KOTAKU Program in Baleendah District, Bandung Regency is not optimal because some of the characteristics that exist in the policy network are representation, horizontal power structure and collaborative leadership.
IMPLEMENTASI PROGRAM KERJASAMA IPDN DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI Bocut Amarina Malahayati; Budiman Rusli; Candradewini
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 4 (2021): November 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.285 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v7i4.2554

Abstract

The Institute of Domestic Administration as an official higher education institution under the Ministry of Home Affairs plays an important role in implementing and developing civil service higher education. To develop it, it is necessary to cooperate with other institutions as regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 3 of 2008 concerning Government Cooperation with Foreign Parties. Throughout 2018 to 2019 when there was a change in the organizational structure, there was a decrease in participants in cooperation activities with foreign institutions so that the authors were interested in researching how to implement IPDN cooperation with institutions abroad. Referring to the Grindle implementation model and descriptive qualitative research methods, the author uses data collection techniques through interviews and observations. The results showed that the program was implemented according to established procedures, but the magnitude of the leadership intervention, availability of funds and actual issues resulted in changes in participants and collaborative activities.
JEJARING KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KABUPATEN BANDUNG Muhammad Jodi Sanjaya; Budiman Rusli; Ida Widianingsih
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28693

Abstract

Penelitian ini menggambarkan mengenai Jejaring Kebijakan dalam Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijakan penyediaan hunian yang layak bagi MBR di Kabupaten Bandung yang melibatkan berbagai aktor multisektor seperti dari pemerintah, pengembang perumahan swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dimensi jejaring kebijakan oleh Frans Van Waarden (1992) yang mencakup aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik penentuan informan yaitu menggunakan teknik purposive sampling.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan dalam pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bandung belum memenuhi dimensi-dimensi jejaring kebijakan, diantaranya yaitu peran dari masyarakat sendiri belum terlibat secara langsung dan cenderung kurang aktif karena saat ini aspirasi dan keluhan masyarakat hanya disampaikan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tidak adanya mekanisme kerja yang dibangun dalam jejaring kebijakan, tidak adanya jadwal pertemuan secara rutin yang dilakukan antar aktor sehingga koordinasi yang dilakukan lebih sering melalui Whatsapp Group saja, dan para aktor kebijakan kurang memaksimalkan saluran informasi yang ada saat ini.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGOPERASIAN BUS WISATA BANDUNG TOUR ON BUS/BANDROS (STUDI DI BUS WISATA BANDUNG TOUR ON BUS KORIDOR KUNING) Ryan Kharisma Akbar; Budiman Rusli; Ahmad Buchori
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28695

Abstract

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan pengoperasian bus wisata Bandung Tour on Bus/Bandros studi di Bandros koridor kuning. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward III (1980) dengan empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan pengoperasian  Bandros studi di Bandros koridor kuning belum efektif. Hal in didasari belum efektifnya beberapa aspek implementasi kebijakan seperti komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi, informasi kebijakan belum disampaikan secara efektif kepada masyarakat selaku kelompok target dari kebijakan ini. Aspek sumber daya terdapat kekurangan jumlah Bandros yang beroperasi, tidak adanya booth khusus Bandros, dan belum beroperasinya mesin pembayaran tiket elektronik. Aspek disposisi, seluruh pegawai berkomitmen dan bersedia mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan aspek struktur birokrasi belum efektif karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan adanya tumpang tindih pekerjaan.
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bekasi dalam Bentuk Kebijakan Mal Pelayanan Publik Winda Purnama Zinsky; Budiman Rusli; Herijanto Bekti
PERSPEKTIF Vol. 13 No. 2 (2024): PERSPEKTIF April
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v13i2.11387

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the Bekasi City Government's Public Service Innovation in the form of the Public Service Mall Policy and describe the inhibiting and supporting factors in the process of public service innovation in Bekasi City. This research uses descriptive qualitative research methods using Rogers' Theory where there are several attributes as a characteristic of an innovation, namely Relative Advantage, Suitability, Complexity, Probability of Experimentation, and Observability. The results showed that the Public Service Mall in Bekasi City has become a significant innovative solution in the delivery of public services in Indonesia, especially in Bekasi City. because the Public Service Mall concept offers an integrated, efficient, and more responsive approach to the needs of the community in accessing various public services in one place.
Co-Authors Ahmad Buchori Ahmad Hadi Bocut Amarina Malahayati Candradewini Herijanto Bekti Ida Widianingsih M. Benny Alexandri Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Jodi Sanjaya Nuraida Nuraida Ryan Kharisma Akbar Sinta Ningrum Winda Purnama Zinsky