Garuda - Garba Rujukan Digital

Infrastruktur dan Teknologi Pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bandung Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Sukarno, Dedi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Organisasi kecamatan di Kabupaten Bandung sebagai garda terdepan dalam melakukan tugas-tugas pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah juga harus memiliki faktor infrastruktur dan teknologi yang memadai. Faktor infrastruktur dan teknologi pada kecamatan ini sangat tergantung kepada sumber daya keuangan yangmerupakan sumber pembiayaan bagi kegiatan organisasi. Tanpa adanya anggaran yang memadai, kecamatan sebagai suatu organisasi publik sulit untuk dapat melakukan aktivitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan.Metode penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti infrastruktur dan teknologi pada kecamatankecamatandi Kabupaten Bandung adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai faktor yang ada dalam infrastruktur dan teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami hal-hal yang mendasar di balik fenomena infrastruktur dan teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung belum memilikistrategi terencana yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar-standar dari faktor-faktor organisasi yang bersifat fisik (infrastuktur dan peralatan) dan sumber daya keuangan. Para pimpinan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung juga belum memahami pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap infrastruktur dan teknologi yang lebih bermanfaat dan diperlukan di masa yang akan datang. Dengan melihat keadaan perencanaan dan pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan oleh kecamatan-kecamatan di KabupatenBandung yang tergantung kepada APBD Pemerintah Kabupaten Bandung, maka anggaran yang ada di APBDKabupaten Bandung belum merepresentasikan kebutuhan kecamatan secara lengkap untuk mencapai tujuan-tujuanorganisasi kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS KUALITAS PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG Ahmad Zaini Miftah; Yogi Suprayogi Sugandi; Dedi Sukarno
NATAPRAJA Vol 7, No 1 (2019): Governance
Publisher : Yogyakarta State University

Delivering public service is an important matter where the performance of government institution is equally related to the public satisfactions. This study conducted from nine types of taxes in Bandung Municipal City. Survey has been held to assess the public satisfactions of the tax service performance in Bandung Municipal City for future tax service improvement and innovation to society. Importance-Performance Analysis is being used to measure the service attributes that provided by the authorized government institutions alongside SERVQUAL model from Parasuraman et al. (1985). The results indicate that there is no further handling from the submitted complaint by taxpayers, the limited infrastructure to pay the tax and also the media to convey their dissatisfaction toward current service. Hence, the tax payment system integration is needed which providing tax information base and require procedure to educate the taxpayer and improve accountability of authorized the local government institution.

Infrastruktur dan Teknologi Pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bandung Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Dedi Sukarno
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Organisasi kecamatan di Kabupaten Bandung sebagai garda terdepan dalam melakukan tugas-tugas pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah juga harus memiliki faktor infrastruktur dan teknologi yang memadai. Faktor infrastruktur dan teknologi pada kecamatan ini sangat tergantung kepada sumber daya keuangan yangmerupakan sumber pembiayaan bagi kegiatan organisasi. Tanpa adanya anggaran yang memadai, kecamatan sebagai suatu organisasi publik sulit untuk dapat melakukan aktivitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan.Metode penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti infrastruktur dan teknologi pada kecamatankecamatandi Kabupaten Bandung adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai faktor yang ada dalam infrastruktur dan teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami hal-hal yang mendasar di balik fenomena infrastruktur dan teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung belum memilikistrategi terencana yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar-standar dari faktor-faktor organisasi yang bersifat fisik (infrastuktur dan peralatan) dan sumber daya keuangan. Para pimpinan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung juga belum memahami pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap infrastruktur dan teknologi yang lebih bermanfaat dan diperlukan di masa yang akan datang. Dengan melihat keadaan perencanaan dan pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan oleh kecamatan-kecamatan di KabupatenBandung yang tergantung kepada APBD Pemerintah Kabupaten Bandung, maka anggaran yang ada di APBDKabupaten Bandung belum merepresentasikan kebutuhan kecamatan secara lengkap untuk mencapai tujuan-tujuanorganisasi kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Perencanaan Karier Pegawai Pada Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Di Kota Sawahlunto Noval Afifudin; Sintaningrum Sintaningrum; Dedi Sukarno
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.128-135

Perencanaan karier sangat penting sebagai dasar dalam meraih kesuksesan pegawai. Namun hal ini seringkali menjadi kendala terutama pada pegawai negeri sipil yang tidak dibekali pemahaman dalam perencanaan karier seperti pegawai swasta. Kondisi ini terjadi pada pegawai di BDTBT yang memiliki tingkat perencanaan karier yang rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara sebagai sumber data primer. Data sekunder diambil dari berbagai literatur baik jurnal, buku, maupun artikel website. Informan berjumlah sebelas orang dengan menggunakan metode purposive. Hasil temuan penelitian ini antara lain: keluarga dan pimpinan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan karier; penempatan pegawai didominasi oleh penugasan pimpinan; keluarga berperan penting dalam pemilihan organisasi; pegawai tidak mengetahui alat yang digunakan dalam perencanaan karier. Kesimpulan adalah: pemahaman pegawai terhadap karier cukup baik; minat karier pegawai tidak terakomodir; banyak pihak yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan karier; penugasan pimpinan lebih dominan dalam penempatan pegawai; pengetahuan terhadap ikhtisar jabatan cukup namun harus ditingkatkan sehingga lebih paham; alasan keluarga dan demografi dominan dalam pilihan karier; perencanaan pengembangan karier pegawai rendah; pemahaman pegawai terhadap perencanaan karier rendah.Kata kunci: karier, pengembangan karier, perencanaan karier

PENDAMPINGAN DESA KADIPATEN KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM UPAYA MERAIH PENGHARGAAN DESA SADAR HUKUM (ANUBHAWA SASANA DESA) Yogi Suprayogi Sugandi; Dedi Sukarno; Slamet Usman Ismanto
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v5i2.36881

Dalam mendukung pelaksanaan penguatan hukum yang berlaku di masyarakat, maka penguatan tersebut perlu dilakukan melalui pemerintah desa. Pemerintah pusat melalui program oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia merasa perlu untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah desa yang telah berupaya untuk menetapkan terobosan-terobosan kebijakan dalam mendukung desa sadar hukum yang bertujuan untuk menguatkan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai salah satu desa yang pernah meraih penghargaan Desa Tertib Hukum dari Polres Kota Tasikmalaya pada tahun 2011, 2013, 2014, 2016, dan 2018, Tim Pengabdian melihat potensi Desa Kadipaten untuk meraih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Desa Sadar Hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah Focus Grop Discussion (FGD), pembekalan perangkat desa dalam bentuk pemaparan materi serta melakukan sosialisasi ke pedusunan di Desa Kadipaten. Hasil dari pengabdian ini terlihat bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dalam melakukan upaya meraih penghargaan tersebut

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM DI KECAMATAN DAYEUHKOLOT Sonia Anthera Rozak; Ida Widianingsih; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28697

Penelitian ini merupkan hasil penelitian mengenai Efektitas Pengelolaan Sampah Domestik Pada Daerah Aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap keadaan Daerah Aliran Sungai Citarum yang tercemar oleh sampah domestik dan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Dampak buruk yang dirasakan salahsatunya adalah banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot. Setelah ditelusri lebih lanjut, tercemarnya Sungai Citarum oleh sampah domestik ini juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah di kawasan Daerah Aliran Sungai Citarum. Dalam menelusuri persoalan diatas, penelitian ini menggunakan teori pengelolaan sampah oleh Pires, Martinho, Rodrigues, dan Gomes yang mencakup lima aspek pengelolaan sampah yaitu Descriptive, Performance, Economic, Environmental, dan Social. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan studi lapangan (obsercasi dan wawancara). Teknik penentuan nforman yaitu menggunakan teknik purposive. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah domestik pada Daerah Aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot masih belum berjalan efektif dikarenakan masih ditemukan berbagai masalah dalam pengelolaan sampah yang dilakukan. Rute pengangkutan sampah sampai ke TPA dinilai belum efektif, selain itu kurangnya TPSS juga kemudian menjadi sumber masalah selanjutnya yang belum teratasi. Partisipasi masyarakat dalam pengeloaan sampah juga masih dirasa kurang mendukung program yang ada.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PE Firrie Ninditha Putri; Asep Sumaryana; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41262

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah melalui kebijakan dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kota Bogor. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya interaksi manusia dari berbagai kalangan sehingga menjadikan Kota Bogor sebagai kawasan yang dapat memicu terjadinya penyebaran HIV/AIDS terutama melalui dua cara yaitu hubungan seks yang tidak aman dan NAPZA suntik.Implementasi suatu layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik atau tidak diperlukan adanya kebijakan pemerintah pusat yang diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian yaitu studi kasus, dan peneltian ini mengunakan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan HIV/AIDS di Kota Bogor terbilang cukup baik, karena telah dapat menurunkan kasus positif setiap tahunnya. Demikian masih banyak yang perlu dibenahi konsep 3 zero pada tahun 2030, dengan maksud untuk menghilangkan kasus baru, kasus kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS, dan diskriminasi yang diterima oleh ODHA. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2016 oleh KPA masih terbilang belum maksimal yang poin utamanya adalah dalam pihak-pihak terkait. Pihak terkait sebagaimana dimaksud yang menjadi permasalahan utama adalah Pemerintah Kota Bogor dan masyarakat Kota Bogor. Saran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian khusus bagi pengembangan penuntasan permasalahan HIV/AIDS khususnya bagi Pemerintah Kota Bogor. Pelatihan yang berkaitan dengan cara penangan secara psikologis terhadap ODHA memerlukan teknik-teknik yang pasti agar tidak adanya rasa putus asa dari ODHA dan tetap hendak untuk mengikuti pengobatan secara berkala.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

TRANSPARANSI ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG Dhafin Arkarizki; R. Ira Irawati; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45111

Organizational transparency can refer to the need for information needed by the public to be provided transparently. Law No. 14 of 2008 regulates governance in the management of public information in a transparent manner which can be carried out through the use of information technology. The Department of Culture and Tourism of the City of Bandung, in charge of culture and tourism in the City of Bandung, must be transparent in conveying all information related to culture and tourism. In carrying out the task of displaying information transparently, the Culture and Tourism Office created a website which was formed in 2016, namely disbudpar@bandung.go.id. However, in its implementation, several obstacles were found in the delivery of information. Obstacles include the data provided is not complete enough, does not publish public information access report data, then the Bandung City Culture and Tourism Office does not yet have a PPID Team that has a clear structure in managing public information. The purpose of this study is to find out how organizational transparency uses the transparency principle model in managing public information at the Bandung City Culture and Tourism Office. Informants in this study were determined purposively, according to the informant's role in the matter of providing public information. The data were collected from observations, interviews and documentation studies. Furthermore, the data was analyzed qualitatively. Based on research conducted, organizational transparency in the management of public information at the Bandung City Culture and Tourism Office is not fully transparent. This research is based on the four general guidelines studied, namely leadership commitment, formal processes, training programs, and communication with stakeholders. Of the four guidelines, a problem has been found, namely the aspects of the formal process, training programs, and aspects of communication with stakeholders that are still not running effectively. The formal process or procedure for providing information is not yet transparent because it does not follow the applicable SOP, then there is no training program on transparency for HR that has quite an effect on the process of transparency in conveying public information, then finally there is still a lack of communication to stakeholders in coordination regarding transparency. Transparansi organisasi dapat mengacu pada kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh publik dapat disediakan secara transparan. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan informasi publik secara transaparan yang dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang bertugas di bidang kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung harus bersikap transparan dalam menyampaikan segala informasi yang berkaitan mengenai kebudayaan dan pariwisata. Dalam melakukan tugas menampilkan informasi secara transparan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat website yang dibentuk pada tahun 2016 yaitu disbudpar@bandung.go.id. Namun pada penerapannya, ditemukan beberapa kendala dalam penyampaian informasi. Hambatannya meliputi data yang disediakan tidak cukup lengkap, tidak melakukan publikasi mengenai data laporan akses informasi publik, lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum memiliki Tim PPID yang mempunyai struktur yang jelas dalam pengelolaan informasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi organisasi menggunakan transparency principle model dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Informan pada penelitian ini ditetukan secara purposive, sesuai dengan peran informan tersebut dalam masalah penyediaan informasi publik. Data-data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum sepenuhnya transparan. Penelitian ini didasari dari keempat general guidelines yang diteliti yaitu komitmen kepemimpinan, proses formal, program latihan, dan komunikasi dengan stakeholder. Dari keempat guidelines tersebut telah ditemukan suatu permasalahan yaitu pada aspek proses formal, program latihan, dan aspek komunikasi dengan stakeholder masih belum berjalan efektif. Proses formal atau tata cara dalam menyediakan informasi belum transparan karena tidak mengikuti SOP yang berlaku, lalu tidak adanya program latihan mengenai transparansi bagi para SDM cukup berpengaruh pada proses transparansi dalam penyampaian informasi publik, lalu yang terakhir yaitu masih kurangnya komunikasi kepada stakeholder dalam koordinasi mengenai transparansi

E-READINESS DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) ONLINE Marsa Raihana Rifati Putri; Dedi Sukarno; Hilman Abdul Halim
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.28692

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena berubahnya pelayanan pembuatan KRK dari sistem manual menjadi sistem online. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana e-Readiness Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan KRK Online. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Indrajit yang terdiri dalam enam faktor e-Readiness, yaitu infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, kesiapan SDM di pemerintah, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, dan perubahan paradigma. Selain itu penulis pun menambahkan faktor pandangan masyarakat untuk melihat e-Readiness Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan di lapangan serta triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa e-Readiness penerapan pelayanan KRK online belum siap yang disebabkan oleh belum terpenuhi nya berbagai faktor. Terlihat dari belum terpenuhi nya infrastruktur telekomunikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, belum optimalnya tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, dan juga faktor kesiapan SDM di pemerintah yang belum siap. Saran yang diajukan atas permasalahan yang terjadi adalah dilakukannya evaluasi dan analisis beban kerja serta penyesuaian kuantitas SDM di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, melakukan evaluasi kembali untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas dari infrastruktur telekomunikasi yang disediakan, serta melakukan kembali sosialisasi mengenai tutorial penggunaan KRK online kepada masyarakat

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG (STUDI KASUS DI WILAYAH PELAYANAN SAMPAH SOREANG) Lina Nurlina; Didin Muhafidin; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 1 (2021): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i1.28690

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)”. Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Budiman Rusli, yang terdiri dari isi atau konten kebijakan, implementator kebijakan dan kelompok target serta lingkungan kebijakan. Metode penelitian yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang Kabupaten Bandung belum berjalan dengan efektif. Masih kurangnya komunikasi dengan kelompok target kebijakan, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana yang masih kurang dalam menjalankan tugasnya. Serta kelompok target yang masih tradisional sehingga sulit diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah, belum mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Agar implementasi kebijakan tersebut berhasil, Bidang Pengelolaan Sampah harus lebih fokus terhadap peningkatan aspek-aspek seperti komunikasi, pembinaan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, koordinasi dengan Kecamatan ataupun Kelurahan yang sudah disertai TPS/TPST dalam pemanfaatannya serta peningkatan kapabilitas dan konsistensi pelaksana dan dukungan publik yaitu dari kelompok target dan dunia usaha.

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search