Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT PADA APLIKASI ELEKTRONIK REMUNERASI KINERJA (E-RK) DI PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG Nabilah Nuur Anisah; Mas Halimah; Bonti Bonti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45191

This research is based on higher levels of society towards government performance. The Bandung City Government is using current developments in information and communication technology to improve government performance. Therefore, the City of Bandung Government uses information and communication technology in the system to assess employee performance by creating e-RK (Electronic Performance Remuneration) applications. However, in the implementation, the results of the performance approval for 1 year of work are not recorded by the e-RK application. Required between objectives and implementation. In addition, there were deviations in the activities estimated through the e-RK application. The theory used in this study is the theory of Gil Garcia and Theresa (2005) about the critical factors for the success of e-government. Obtained 5 (five) critical success factors of e-government reviewed in this study, which are expected to be data and information, information technology, managerial and organization, legality and regulations and institutions and the environment. This study used qualitative research methods. The results of this study indicate that the application of e-RK applied to the Bandung City Government has not been affective. This is evidenced by the lack of feedback from users to improve the quality of e-government in the e-RK application, the software used in the e-RK application has not been well developed, the security system used in e-RK applications cannot yet be used for data and information security contained in the e-RK application, the organizers do not have competencies in accordance with their fields, socialization conducted by Bandung City BKPP for users is not maximized, does not pay attention to human resource development plans in accordance with needs, communication and coordination that has been implemented optimally. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap kinerja pegawai pemerintah. Pemerintah Kota Bandung menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini untuk dapat memperbaiki suatu kinerja dari pegawai pemerintah. Maka dari itu Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem penilaian kinerja pegawai yaitu dengan membuat aplikasi e-RK (Elektronik Remunerasi Kinerja). Namun dalam pelaksanaannya, hasil capaian penilaian kinerja selama 1 tahun kerja tidak terekam oleh aplikasi e-RK. Terdapat kesenjangan antara tujuan dengan pelaksanaannya. Selain itu, terjadi penyimpangan dalam kegiatan penilaian kinerja melalui aplikasi e-RK. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Gil Garcia dan Theresa (2005) mengenai faktor kritis kesuksesan e-government. Terdapat 5 (lima) faktor kritis kesuksesan e-government yang dikaji dalam penelitian ini, diantaranya adalah data dan informasi, teknologi informasi, manajerial dan organisasi, legalitas dan peraturan dan instansi dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi e-RK yang diterapkan pada Pemerintah Kota Bandung belum berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya masukan dari pengguna guna meningkatkan mutu e-government pada aplikasi e-RK, perangkat lunak yang digunakan pada aplikasi e-RK belum dikembangkan dengan baik, sistem keamanan yang digunakan pada aplikasi e-RK belum dapat menjagakeamanan data dan informasi yang ada pada aplikasi e-RK, pihak pengelola belum memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, sosialisasi yang dilakukan BKPP Kota Bandung kepada pengguna belum maksimal, tidak memperhatikan rencana pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan, komunikasi dan koordinasi yang terjalin belum dilaksanakan dengan optimal.

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN BUS TRANSJAKARTA PADA KORIDOR 7 (KP. RAMBUTAN – KP. MELAYU) Mulia Indah Cahyani; Mas Halimah; Bonti Bonti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41267

This research illustrate the effect of Service Quality on Customer Satisfaction on Transjakarta Buses in Corridor 7 (KP.Rambutan – Kp.Melayu). The background in this thesis is based on interviews and observations made by the author who found some indications of problems related to the services provided by PT. Transjakarta In Corridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu) and how is the level of customer satisfaction with the services provided. The purpose of this study is to identify and measure how much influence service quality has on customer satisfaction for Transjakarta Buses on Corridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu). The research method used is a descriptive method with a quantitative approach. Data collection techniques used are questionnaires, observations, interviews, documentation studies and literature studies.The results showed that there was a significant influence with the direction of the positive influence of service quality on the satisfaction of Transjakarta Bus services in Corridor 7 (KP. Rambutan - KP. Melayu) of 75.4%. This means that service quality has a high influence on customer satisfaction for Transjakarta Buses on Corridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu). The remaining 24.6% is the influence of other variables on customer satisfaction which is not discussed in this study. Responsiveness is the biggest influence on the service quality variable and Internal Response is the biggest influence on the customer satisfaction variable. Penelitian ini menggambarkan mengenai pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Bus Transjakarta Pada Koridor 7 (KP.Rambutan – Kp.Melayu). Latar belakang pada skripsi ini berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan penulis yang menemukan adanya beberapa indikasi masalah yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh PT. Transjakarta Pada Koridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu) dan bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengukur berapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Bus Transjakarta Pada Koridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket, observasi, wawancara, studi dokumentasi serta sudi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelayanan Bus Transjakarta Pada Koridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu) sebesar 75,4%. Hal ini berarti kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kepuasan pelanggan Bus Transjakarta pada Koridor 7 (KP. Rambutan – KP. Melayu). Adapun sisanya sebesar 24,6% merupakan pengaruh variabel lain terhadap kepuasan pelanggan yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Responsiveness (Daya Tanggap) merupakan pengaruh terbesar terhadap variabel kualitas pelayanan dan Respons Internal merupakan pengaruh terbesar terhadap variabel kepuasan pelanggan.

DIFUSI PROGRAM BANDUNG PANIC BUTTON Mitrawani Naveria Sipayung; Sinta Ningrum; Bonti Bonti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38131

ABSTRACTThe rapid development of information and communication technology encourages the government to provide fast and precise public services. The government is developing an innovative city management concept that is integrated through information and communication technology called Smart City. In Bandung, the Bandung Smart City is supported by an android-based public complaint program, the Bandung Panic Button. After being traced, the Bandung Panic Button program experienced several problems, such as the lack of application users, invalid reports from the public, and disruptions to the application system. This study aims to determine the diffusion process of the Bandung Panic Button program carried out by the Bandung Command Center.The theory used as a guide in this study is the diffusion theory mentioned by Everett M. Rogers (2003) which includes four elements of program diffusion, namely innovation, communication channels, timeframe, and social system.Qualitative research methods with a descriptive approach are used by researcher to deeply understand and explore participants' perspectives related to the diffusion of the Bandung Panic Button program. Data analysis in this study was carried out in three stages, such as data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Researcher used triangulation of sources in testing the validity of the data obtained.The results showed that the diffusion of the Bandung Panic Button program was not successful. This is indicated by the low level of public knowledge and acceptance of this program. Bandung Command Center is not aggressively providing information about the Bandung Panic Button through mass media and interpersonal to the public and is slow in following up on system disturbances experienced by its users. ABSTRAK Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat dan tepat. Pemerintah mengembangkan salah satu inovasi konsep pengelolaan kota yang terintegrasi melalui teknologi informasi dan komunikasi yang disebut Smart City. Di Kota Bandung, perwujudan Bandung Smart City didukung oleh salah satu program pengaduan masyarakat berbasis android yaitu Bandung Panic Button. Setelah ditelusuri, program Bandung Panic Button mengalami beberapa masalah yaitu sedikitnya pengguna aplikasi, adanya laporan tidak valid dari masyarakat, dan terjadinya gangguan pada sistem aplikasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses difusi program Bandung Panic Button yang dilakukan oleh Bandung Command Center.Teori yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian ini adalah teori difusi yang disebutkan oleh EverettRogers (2003) yang mencakup empat elemen difusi program yaitu inovasi (the innovation), saluran komunikasi (communication channel), jangka waktu (time), dan sistem sosial (social system).Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memahami secara mendalam serta eksplorasi perspektif partisipan terkait difusi program Bandung Panic Button. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data yang diperoleh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa difusi program Bandung Panic Button belum berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pengetahuan dan penerimaan masyarakat terhadap program ini. Bandung Command Center tidak gencar dalam memberikan informasi mengenai Bandung Panic Button melalui media massa maupun interpersonal kepada masyarakat serta lambat dalam menindaklanjuti gangguan sistem yang dialami penggunanya.

E-GOVERNMENT SERVICE QUALITY PADA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISKED BASED APPROACH (OSS-RBA) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SUMEDANG Fadillah Octavian; Elisa Susanti; Bonti Bonti
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45133

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa perubahan terhadap tata pelaksanaan perizinan kegiatan usaha di Indonesia. Sejak diberlakukannya OSS-RBA sebagai implementasi dari penerapan Undang Undang Cipta Kerja pelaku usaha dapat langsung mengajukan perizinan usaha lewat website OSS-RBA, dimana dalam melakukan permohonan izin pada website OSS-RBA pelaku usaha perlu memperhatikan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang mereka miliki. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah seperti website yang sering kali mengalami error, dan sepanjang tahun 2018-2021 terdapat sebanyak 1.071 keluhan masyarakat yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori E-Goverment Service Quality oleh Papadomichelaki & Mentaz, yang mengatakan bahwa terdapat beberapa dimensi untuk mengetahui E-Goverment Service Quality, yaitu (1) Ease of Use, (2) Trust, (3) Functionality of the Interaction Environment, (4) Reliability, (5)Content and appearance of information, dan (6) Citizen Support. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui angket, dan observasi lapangan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik dan memudahkan masyarakat terbukti dari hasil penelitian rata-rata skor yang didapat yaitu diatas 80% sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Simpulan pada penelitian ini adalah bahwa adanya website OSS-RBA dalam pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang mempermudah dan mempercepat alur permohonan perizinan berusaha. Akan tetapi DPMPTSP harus terus memperhatikan saran maupun keluhan yang diajukan masyarakat agar proses pelayanan semakin baik. The enactment of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing as a derivative regulation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which brings changes to the procedures for implementing business activity licensing in Indonesia. Since the enactment of the OSS-RBA as an implementation of the Job Creation Law, business actors can directly apply for business licenses via the OSS-RBA website, whereby in applying for permits on the OSS-RBA website, business actors need to pay attention to the level of risk of their business activities. However, in practice there are still several problems such as the website which often experiences errors, and during 2018-2021 there were 1,071 public complaints received by DPMPTSP Sumedang Regency. The theory used in this study is the theory of E-Government Service Quality by Papadomichelaki & Mentaz, which says that there are several dimensions to determine E-Government Service Quality, namely (1) Ease of Use, (2) Trust, (3) Functionality of the Interaction Environment, (4) Reliability, (5) Content and appearance of information, and (6) Citizen Support. This study uses descriptive research methods with a quantitative approach, data collection techniques in this study, namely through questionnaires, and field observations, as well as other sources related to this research. facilitating the community as evidenced by the research results the average score obtained is above 80% so that it is included in the very good category. The conclusion of this study is that the OSS-RBA website for business licensing services by DPMPTSP Sumedang Regency simplifies and accelerates the flow of business licensing applications. However, DPMPTSP must continue to pay attention to suggestions and complaints submitted by the community so that the service process is getting better.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search