p-Index From 2020 - 2025
6.939
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanahan Terhadap Struktur Penguasaan Tanah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Garut dan Subang Ningrum, Sinta
Padjadjaran Journal of Population Studies Vol 10, No 1 (2008)
Publisher : Padjadjaran Journal of Population Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.125 KB)

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan terkait dengan adanya ketimpangan struktur penguasaan tanah dan rendahnya kesejahteraan petani di Kabupaten Subang dan Garut. Faktor penyebab masalah tersebut pada awalnya diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan pertanahan yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya di kedua daerah tersebut. Penelitian menggunakan desain explanatory survey dan analisis statistik jalur. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pertanahan berpengaruh signifikan terhadap struktur penguasaan tanah dan berdampak pada kesejahteraan petani di Kabupaten Garut dan Subang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dimensi content kebijakan berpengaruh lebih besar daripada context implementasi. Kata Kunci :             Implementasi kebijakan, pertanahan, kesejahteraan
Quo Vadis Kebijakan Kawasan Agropolitan di Indonesia? Ningrum, Sinta; Setiawan, Tomi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.396 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13551

Abstract

Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja. Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Ini berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi mendorong mereka untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan, karena kebutuhan-kebutuhan dasar (lapangan kerja, akses permodalan,pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentukcampuran yang dinamakan agropolis.Kebijakan Agropolitan telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2002. Salah satunya berlokasi di Kab Cianjur. Meski sudah lama dan dianggap konsep yang tepat untukmengembangkan agroindustri, Agropolitan di berbagai wilayah meredup kegiatannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan kawasan agropolitan, khususnya di Kabupaten Cianjur yang relatif lebih berkembang dibandingkan dengan kawasan agropolitan di wilayah lain di Indonesia.
EFEK DISPOSISI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN Rina Yulianti; Herijanto Bekti; Ira Irawati; Sintaningrum Sintaningrum
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.73 KB) | DOI: 10.31506/jap.v10i1.5989

Abstract

KEBIJAKAN APLIKASI PROGRAM ONE KARCIS ONE TRIP (OK TRIP) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA Syafruddin Sobri; Sintaningrum Sintaningrum; Djadja Saefullah; Ida Widianingsih
Jurnal Administrasi Publik Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.334 KB) | DOI: 10.31506/jap.v10i1.5986

Abstract

Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanahan Terhadap Struktur Penguasaan Tanah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Garut dan Subang Sinta Ningrum
Jurnal Kependudukan Padjadjaran Vol 10, No 1 (2008)
Publisher : Padjadjaran Journal of Population Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.125 KB)

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan terkait dengan adanya ketimpangan struktur penguasaan tanah dan rendahnya kesejahteraan petani di Kabupaten Subang dan Garut. Faktor penyebab masalah tersebut pada awalnya diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan pertanahan yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya di kedua daerah tersebut. Penelitian menggunakan desain explanatory survey dan analisis statistik jalur. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan pertanahan berpengaruh signifikan terhadap struktur penguasaan tanah dan berdampak pada kesejahteraan petani di Kabupaten Garut dan Subang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dimensi content kebijakan berpengaruh lebih besar daripada context implementasi. Kata Kunci :             Implementasi kebijakan, pertanahan, kesejahteraan
PELAKSANAAN KOORDINASI EKSTERNAL OLEH KEPALA KANTOR BKKBN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROGRAM TAKESRA/KUKESRA DAERAH NON IDT DI KEC. WARUNG KONDANG KAB. DT. II CIANJUR Entang Adhy Muhtar; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
Sosiohumaniora Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v3i3.5182

Abstract

Dengan semakin kompleksnya permasalahannya pembangunan khususnya masyarakat pedesaan maka pemerintah dengan berbagai kebijakan telah melakukan segala upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi serta pembinaan dan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan. Program Takesra/Kukesra merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I agar mereka dapat melepaskan dari keterbelakangan sosial ekonomi untuk dapat hidup lebih layak dan sejahtera.penelitian tentang pelaksanaan Koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKN dalam peningkatan Program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kab. Cianjur ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi wawancara, observasi dan kuesioner. Sampel responden diambil secara purposive terhadap populasi dari berbagai unit kerja/instansi terkait. Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKBN dalam program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Dati II Cianjur, melalui teknik koordinasi belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan program belum di dukung dengan kerjasama, tanggungjawab dan pengaturan wewenang yang terpadu sehingga mempengaruhi terhadap hasil kerja yang dicapai. Adapun implikasi kebijakan yang dapat diarahkan dari hasil penelitian ini yaitu perlu diciptakan kerjasama yang lebih konstruktif dan terpadu dengan di dasarkan pada pengaturan tugas dan wewenang yang tegas, saling pengertian dan saling keterkaitan dengan berbagai lembaga dan masyarakat pada umumnya. Kata kunci : Koordinasi eksternal, peningkatan program Takesra
Evaluation Of Health Services Regional Public Hospital Besemah in Pagar Alam City of South Sumatra . Yuslainiwati; Budiman Rusli; Josy Adiwisastra; Sinta Ningrum
International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) Vol 1 (2015): 3rd IMCoSS 2015
Publisher : Bandar Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hospital (Hospital) Besemah Pagar Alam is the property of the City of Pagar Alam in organizing the service is often a gap between perceived service with the services provided at the hospital. Problems that occur in hospitals BesemahPagar Alam is the number of medical personnel, infrastructure, information and communication systems less. This study aimed to evaluate health care in hospitals BesemahPagar Alam is then expected to acquire a new concept for the development of Public Administration. This study used a qualitative approach. Collecting data using literature study, observation and interviews, Focus Group discutions and study documents. The survey results revealed that the quality of health care at the Regional Hospital Besemah Pagar Alam city seen from the dimensions of service quality dimensions tangibless seen less and Responsiveness enough. Equip assessment results Model of The Australian Council on Health Care Standards (Achs) achievement rating Some few then obtain Achievement (SA), the level of achievement Hospital Accreditation Standards are lacking.
Formulation of Innovation Policy: Case of Bandung Smart City Chaereyranba Sholeh; Sintaningrum Sintaningrum; Yogi Suprayogi Sugandi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 22, No 3 (2019): March
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1032.17 KB) | DOI: 10.22146/jsp.33698

Abstract

The aim of this study is to describe the policy innovation of the implementation of a smart city in Bandung. Heightening urban issues are becoming increasingly complex and limited resources are available to alleviate them, making the government to continue making policy innovations in order to improve the societal welfare. The smart city policy innovation implemented by the government of Bandung is expected to solve the priority problems of Bandung effectively and efficiently. In conducting a policy innovation, special attention should be paid to several important things such as regulation, community needs, and understanding the apparatus and those who contribute in the implementation of a smart city in Bandung. With the fulfillment of several policy innovation factors, the implementation of a smart city in Bandung can be successful and solve the problems that currently exist in the city. To analyze the smart city policy innovation in Bandung, the researchers used the policy innovation instrument phase from Susanna Borras and Charles Edquist. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive analysis method, and data collection was carried out through literature and field study (observation, interview, and documentation). The result of this research is that the smart city policy innovation in Bandung has not been successfully implemented. This can be seen from the three instruments of policy innovation that have not been implemented in the implementation of a smart city in Bandung. The three instruments are a regulation instrument, an economic financial instrument, and a soft instrument.
Implementation of Government Performance Accountability System (SAKIP) in Indonesian Local Government (Case of Regional Development Planning Board of Sukabumi Regency) Tomi Setianto; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v5i1.34738

Abstract

The use of performance measurement system in the public sector (PMS) has become a panacea in addressing an inefficient bureaucracy that fails to meet the citizen satisfaction by its lethargic service delivery. It has introduced a way for public managers to better generate outcome policy into a concrete-measurable actions. While many countries already demonstrates the benefit of using the system, Indonesia remain struggle in implementing the ideal of performance management particularly in the context of local government that usually lacking of adequate capacity and sources. Despite the continuous support by central government, the diverse of socio-environmental context hinder local government to fully implements of SAKIP. This paper sought to portray the implementation and challenges that is faced by one local government agencies in Sukabumi, West Java Indonesia in implementing Indonesian public performance management system (SAKIP). This paper is using qualitative approach by conducting structured interview to key informants. The results showed that organizational variables have been able to accommodate the implementation of SAKIP policy through units formed specifically in organizational structure and governance regulations, organizational interpretation variables are still necessary to improve the dissemination of policy information to all levels of employees, application variables where the implementation of policies are still experiencing constraints, especially in planning and evaluation, as well as a lack of specific strategies in improving organizational performance. This paper reinforces the results of previous studies related with performance management system in Indonesian local government that its implementation has not been yet showing their best result.
EFEKTIVITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHASILKAN UNDANG-UNDANG PADA TAHUN SIDANG 2016 – 2017 Muhammad Afdhal Abdiansyah; Sinta Ningrum; Ramadhan Pancasilawan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v3i1.23465

Abstract

Pada hakekatnya fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah membuat undang-undang (Legislasi), oleh karena itu DPR membentuk unit khusus yang bertugas di bidang legislasi yaitu Badan Legislasi (Baleg), guna mengkoordinir proses pembentukan undang-undang. Namun, pada Tahun Sidang 2016 – 2017 DPR menargetkan 51 RUU, dan realisasinya hanya 7 RUU (13.73%) yang berhasil disahkan di Rapat Paripurna. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Organisasi (Steers, 1985) yang menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi Efektivitas Organisasi yaitu Karakteristik Organisasi, Karakteristik Pekerja, Karakteristik Lingkungan, Kebijakan dan Praktek Manajemen. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi kepustakaan, serta validasi data dengan triangulasi. Hasil penelitian: pada aspek organisasi, Badan Legislasi belum melakukan pendivisian sesuai dengan skema pembentukan undang-undang. Pada aspek pekerja, pendidikan anggota Badan Legislasi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu tujuan individu dengan tujuan organisasi masih belum selaras. Kemudian, lingkungan internal Badan Legislasi yang datang dari kepentingan individu anggotanya dapat menghambat target RUU, selain itu lingkungan eksternal, pengaruh kekuatan Partai Politik yang begitu dominan, tidak terlepas dari diberinya kewenangan luas dalam mengatur Fraksi-Fraksi. Pada aspek kebijakan dan Praktek Manajemen, perubahan Tata Tertib DPR dari yang sebelumnya mewajibkan kehadiran fisik setiap anggota berubah menjadi kehadiran yang diwakilkan melalui tanda tangan pada daftar hadir. Selain itu, belum adanya kebijakan mengenai pelarangan rangkap jabatan yang jelas, seperti pelarangan rangkap jabatan anggota DPR dengan jabatan diluar DPR seperti partai politik maupun perusahaan swasta.
Co-Authors . Yuslainiwati Achmad Buchori Adzan, Galuh Efnol Agus Taryana Agustini, Amanah Putri Ahmad Buchori Akhmad Zikri Azmi Asep Sumaryana Bahrullah Akbar Benedictus Kombaitan Bonti Bonti Budiman Rusli Budiman Rusli Budiman Rusli Candradewini Candradewini, Candradewini Centurion Chandratama Priyatna Chaerey Ranba Sholeh Dadang Enjat Munajat Dadang Enjat Munajat, Mas Dedi Sukarno Degina Mardiana Didin Muhafidin Djadja Saefullah Elisa Susanti Eni Maryani Enjat Munajat Entang Adhy Muhtar Farras Fakhirah T Fauzi Akbar Ginting, Nova Magdalena Hanna Putri Bayu Happy Pebruman Fadjaruddin Amalputra Hartanto, Lia Wahyu Herijanto Bekti Heru Nurasa Ida Widianingsih Ilham Gemiharto Indah, Anggun Rosa Indriyani, Iin Ira Irawati Irsyadinnas Irsyadinnas Josy Adiwisastra Kurniawan, Dicky Eka Maria Contesa Mas Dadang Enjat Munajat Mas Halimah Mitrawani Naveria Sipayung Mohammad Beni Alexandri Mudiyati Rahmatunnisa Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Afdhal Abdiansyah Muhammad Yusuf Muhlis Madani, Muhlis Mula Agung Barata Mustika, Anne Ratna Natadireja, Riezky Ruskandi Nina Karlina Nina Karlina Ningrum Fauziah Yusuf Nur Mahmudah Nuraida Nuraida Nurfaiziya, Salwa Nurron, Ona Martha OPAH ROPIAH, OPAH Pandiangan, Freddy Prakoso Bhairawa Putera Putu Radar Bahurekso R. Widya Setiabudi Sumadinata Rachman, Nazwah Syakira Radar Bahurekso, Putu Rafita, Afi Rahman Mulyawan Rahmat Hidayat Ramadhan Pancasilawan Ratnasari, Novi Eka Rd. Ahmad Buchari, Rd. Ahmad Rianto, Yan Rina Yulianti Rismayanti, Finda Rita Myrna Rosy Riani Kusuma Rozi Nauval Kamil Salwa Nurfaiziya Sam'un Jaja Satya Widhy Widharyadi Sawitri Budi Utami Sjafrudin Mosii Subekti Wirabhuana Priyadharma Suryanto Suryanto Suryanto Suryanto Syafa Risya Azahra Syafruddin Sobri Talia, Hafshah Teguh Sandjaya Tomi Setianto Tomi Setiawan Ulfah Oktarida Sihaloho Wahidah, Idah Yan Rianto Yan Rianto Yogi Suprayogi Sugandi Zulfialdi Zakaria, Zulfialdi