Riza Alifianto Kurniawan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Riza Alifianto Kurniawan
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3454.305 KB) | DOI: 10.14710/mmh.47.2.2018.111-117

Abstract

Tindak Pidana Narkotika sudah menjadi prioritas penegakan hukum di Indonesia. Pemberian kewenangan khusus dalam hal penyidikan tindak pidana narkotika bagi POLRI dan BNN memberikan peluang penegakan hukum yang lebih efektif, akan tetapi luasnya kewenangan penyidikan memberikan peluang juga untuk terjadinya pelanggaran atau penyalagunaan kewenangan apabila tidak diatur atau dievaluasi. Evaluasi kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilakukan melalui mekanisme praperadilan. Kewenangan khususmembutuhkan dasar hukum dan aturan main yang khusus pula sehingga lembaga praperadilan dapat digunakan untuk menguji atau memberi perlindungan hak-hak tersangka yang menjalani proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah menguji konsep kewenangan penyidik tindak pidana narkotika dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
RISIKO MEDIS DAN KELALAIAN TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS DI INDONESIA Riza Alifianto Kurniawan
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1405.928 KB) | DOI: 10.30742/perspektif.v18i3.26

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang kegagalan pengobatan atau terapi yang dilakukan oleh dokter yang menimbulkan dugaan kelalaian medis dari pasien atau keluarganya kepada dokter yang memberikan pelayanan medis. Dugaan kelalaian medis terkait dengan pola hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang sangat khusus. Bentuk hubungan ini tidak hanya bersumber dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, tetapi juga bisa didasarkan kepada kewajiban dokter dalam kode etik profesi kedokteran dan standar prosedur profesi kedokteran.This research is about examination of medical failure which conducted by doctors. Medical failure is a starting point for negligence or mal practice accusation. Negligence accusation has a relation with doctor and patient relationship. Doctor and patient relationship is a special relationship which different from other relation. Moreover, this relationship not only based on medical agreement between patient with doctor but also can be based on doctor obligation which regulated in their ethical code and it’s standard operational procedure.
PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Riza Alifianto Kurniawan
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 4 Issue. 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.581 KB)

Abstract

Konsep perampasan aset adalah salah satu dari jenis pidana tambahan diluar pidanapokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Konseppidana tambahan adalah dapat dijatuhkan oleh hakim bila dipandang perlu. Dalamperkembangan sistem pemidanaan yang sekarang perampasan aset hasil tindak pidanaharus selalu diterapkan. Hal ini dikarenakan untuk memberikan efek jera terhadap parapelaku tindak pidana. Diharapkan dengan perampasan aset yang dilakukan oleh aparatpenegak hukum tindak pidana narkotika dapat diberantas dan memberikan tambahan danabagi kegiatan pencegahan tindak pidana narkotika
PENAFSIRAN VICTIM PRECIPITATION UNTUK PEMIDANAAN KEKERASAN SEKSUAL Riza Alifianto Kurniawan; Iqbal Felisiano; Astutik Astutik
Masalah-Masalah Hukum Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.52.1.2023.86-96

Abstract

Victim precipitation bagi korban tindak Pidana tidak dapat diartikan sebagai kontribusi korban yang menimbulkan pelaku melakukan kejahatan. Kontribusi korban dalam viktimisasi yang dialami akan membuat korban mendapat beban kesalahan yang dapat membuat korban menderita. Artikel ini memberikan pendapat yang berkaitan dengan argumentasi peranan korban yang memotivasi pelaku melakukan tindak pidana tidak dapat menjadi alasan pengurangan sanksi bagi pelaku. Pemberian pengurangan pidana dengan alasan adanya kontribusi korban dalam proses viktimisasi sangat mencederai harapan korban untuk pemidanaan yang berat bagi pelaku. Konsep victim precipitation harus dapat ditafsirkan bukan sebagai alasan pengurangan hukuman pelaku kekerasan seksual, konsep tersebut seharusnya menjadi kebijakan untuk pencegahan kekerasan seksual untuk mendapatkan cara pencegahan yang efektif.
RISIKO MEDIS DAN KELALAIAN TERHADAP DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS DI INDONESIA Riza Alifianto Kurniawan
Perspektif Vol. 18 No. 3 (2013): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v18i3.26

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang kegagalan pengobatan atau terapi yang dilakukan oleh dokter yang menimbulkan dugaan kelalaian medis dari pasien atau keluarganya kepada dokter yang memberikan pelayanan medis. Dugaan kelalaian medis terkait dengan pola hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang sangat khusus. Bentuk hubungan ini tidak hanya bersumber dari perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, tetapi juga bisa didasarkan kepada kewajiban dokter dalam kode etik profesi kedokteran dan standar prosedur profesi kedokteran.This research is about examination of medical failure which conducted by doctors. Medical failure is a starting point for negligence or mal practice accusation. Negligence accusation has a relation with doctor and patient relationship. Doctor and patient relationship is a special relationship which different from other relation. Moreover, this relationship not only based on medical agreement between patient with doctor but also can be based on doctor obligation which regulated in their ethical code and it’s standard operational procedure.