Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGUASAAN HAK ATAS TANAH BAGI BADAN HUKUM ASING DI INDONESIA Desy Nurkristia Tejawati
Perspektif Vol 26, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v26i1.762

Hak atas tanah merupakan suatu hak yang melekat dan tidak dapat dihilangkan begitu saja yang berisikan penguasaan dan pemilikan. Penguasaan hak atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dikuasainya. Kedudukan badan hukum asing di Indonesia dalam hal penguasaan hak atas tanah adalah dengan menjadi subyek pemegang hak pakai dan hak sewa atas tanah. Badan hukum asing dalam hukum Indonesia merupakan badan hukum privat dan publik, sehingga badan hukum asing dengan adanya modal yang dimiliki yaitu modal asing sehingga dapat melakukan investasi di Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur mengenai pembatasan dan pengecualian dalam hal pemilikan hak atas tanah oleh orang asing dan badan hukum asing. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan kemudahan pada badan hukum asing berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah dalam melakukan investasi di Indonesia. Hal yang bertentangan tersebut menimbulkan problematika berkaitan dengan penguasaan hak atas tanah oleh badan hukum asing di Indonesia.The right to land is an inherent right and cannot be just eliminated, which contains control and ownership. Mastery of land rights contains a series of powers, obligation, and or prohibitions for rights holders to do something about the land and they control. The position of foreign legal entities in Indonesia in terms of control over land rights is by becoming the subject of holders of use rights and lease rights over land. Foreign legal entities in Indonesian law are private and public legal entities, so that foreign legal entities with their own capital so they can invest in Indonesia. Act Number 5 Year 1960 on Basic Agrarian Principles regulates restrictions and exceptions in terms of ownership of land rights by foreigners and foreign legal entities. Act Number 25 Year 2007 about capital investment provide convenience to foreign legal entities relating to control of land rights in investing in Indonesia. This contradiction creates problems related to the control of land rights by foreign legal entities in Indonesia.

EKSISTENSI PT. SUCOFINDO (PERSERO) DALAM MENJAMIN KEHALALAN PRODUK MAKANAN DI INDONESIA MELALUI SERTIFiKASI HALAL Desy Nurkristia Tejawati
Perspektif Vol 24, No 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.726

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga jaminan terhadap kehalalan produk adalah hal yang amat penting sedangkan dikarenakan pengetahuan dan teknologi semakin tinggi maka menimbulkan berbagai macam cara yang digunakan dalam membuat sebuah produk, terutama produk makanan. Label adalah bagian dari kemasan. Pemberian label terdiri dari dua macam tujuan, yaitu membujuk atau dapat dikatakan sebagai sarana promosi, dan label yang memberi informasi untuk membantu konsumen dalam mendapatkan informasi atas suatu produk sehingga memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk tersebut telah sesuai dengan harapan mereka. Hal tersebut juga berlaku pada label halal yang mempermudah konsumen yang beragama Islam dalam memilih makanan yang baik bagi dirinya dan sesuai dengan aturan agamanya dan memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya. Sertifikasi memiliki makna suatu sertifikat yang berasal dari pihak ketiga yang independen seperti dari PT. SUCOFINDO (Persero). Peran PT. SUCOFINDO dalam penyelenggaraan dan wewenang konsumen serta produsen dalam mengelola usaha yang halal untuk memenuhi sertifikasi halal untuk negara Indonesia sehingga layak guna pakai dan atau layak fungsi untuk masyarakat, antara lain memberikan ketetapan mengenai standar, norma, dan kriteria JPH, serta melakukan penerbitan dan mencabut sertifikat halal dan label halal dari suatu produk, melakukan registrasi, melakukan sertifikasi halal pada produk luar negeri, serta melakukan sosialisasi, edukasi, dan melakukan publikasi pada produk halal. SUCOFINDO menyediakan jasa uji kehalalan untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan sebagainya. SUCOFINDO memiliki laboratorium dengan peralatan dan teknologi terkini guna mendukung proses uji halal, diantaranya PCR (Polumerase Chain Reaction) sehingga dapat melakukan deteksi terhadap DNA babi serta Chromatography (GC dan HPLC) guna mendeteksi zat alkohol atau ethanol.Indonesia is a country whose population is predominantly Muslim so that the guarantee of halal products is very important, while due to higher knowledge and technology, it causes a variety of ways used in making a product, especially food products. Label is part of packaging. The label consisting of two kinds of purpose, namely persuade or could be described as a means of promotion, and label story to help consumers in get information on a product that give consumer confidence in that these products are in accordance with their expectations. This applies to label allowed to consumers muslim in wholesome food for themselves and in accordance with the rules his religion and standards in security and sanitation. Certification has meaning a certificate from the third party pendent like from pt SUCOFINDO (persero). The role of PT. SUCOFINDO and competence in the consumers and producers in business management and to meet certification lawful to country so as to be feasible to wear and or deserving function for the, between the ordinance of standard, another gave, norm and criteria JPH, and the issuance and take a halal certificate and labels lawful, of a product to register, do certification, foreign to the lawful and socialization, education, and to the lawful publication. SUCOFINDO appear to provide health problems to test food products, drink, cosmetics, and so on. SUCOFINDO having the laboratory by equipment and latest technology for lawful test in order to support the process, some of them are PCR (polumerase chain reaction) so that it may do the detection against dna swine and chromatography (GC HPLC) to detect and under the influence of alcohol or huge amounts of ethanol.

MODEL OF SHARIA PRINCIPLES INTEGRATION IN THE APPLICATION OF CAPITAL MARKET LAW Desy Nurkristia Tejawati; Fries Melia Salviana
Perspektif Vol 22, No 3 (2017): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Indonesia is a country which most of the population is islamic, so of course in the life of the economy should be based on existing principles of sharia. At present, it must be admitted that the principles of sharia have grown in various fields of economy, including Banking, Insurance, and Capital Markets. However, in the Capital Market, although some of its instruments have been found in the Capital Market, the redulation is very minimal. This research is aimed at assisting Financial Services Authority in implementing Roadmap of Sharia Capital Market starting 2015 to 2019 to find a concept of Capital Market Law in accordance with Sharia Principles, so that Sharia Principles can be applied in isolation and different from Market Law regulation Conventional Capital that has been done. Research is a normative juridical research because it focuses on the rules of legislation using empirical data. The approach used is the approach of legislation and concept approach. Sharia Capital Market is a place for investors and emitents whose business field is not contrary to Sharia principles to conduct buying and selling activities in a way that uses the principles of sharia. The implementation of Sharia principles in Shariah Capital Market is in the business field of issuers, contracts used, and there are also arrangements related to Sharia Capital Market Experts.

PENYELESAIAN PERJANJIAN BANK GARANSI DALAM HUKUM PERBANKAN Desy Nurkristia Tejawati
Perspektif Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Salah satu jenis fasilitas kredit yang saat ini banyak digunakan oleh para pelaku usaha adalah bank garansi. Bentuk perjanjian bank garansi ada 3 (tiga) macam yaitu: garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank, garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya seperti aval dan endosemen dengan hak regres, garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat. Isi dari perjanjian bank garansi yaitu memuat tentang syarat-syarat minimum penerbitan bank garansi dan juga memuat jenis-jenis transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah bank) dengan pihak penerima jaminan (beneficiary atau bouwheer). Apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) melakukan wanprestasi, maka setelah pihak yang menerima jaminan (beneficiary atau bouwheer) mengajukan klaim kepada pihak bank, selanjutnya pihak bank akan melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Dalam hal terjadinya tuntutan ganti rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus tetap memperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek.One of credit facilities type that commonly used by the enterpreneur is bank guarantee. Bank guarantee has 3 (three) kind: guarantee in a letter form published by bank, guarantee which is signed for the second time and so on like aval and endosemen withbregress rights, and also other guarantee that formed as the effect of a conditional agreement. The substance of bank guarantee consist of the minimum requirements for the bank guarantee to be issued, and also contains types of the transactions between guaranteed parties and the beneficiary. If the guaranteed parties does a default, then after the beneficiary claim to the bank, bank will do a payment to the related claim. In case claim does happened, it is a must to pay an attention to Article 1400 and 1401 of Burgerlijk Wetboek.

Welfare State dalam Urgensi Land Banking di Indonesia Desy Nurkristia Tejawati; Fries Melia Salviana; Shanti Wulandari
Kosmik Hukum Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v21i2.10237

The high demand for housing has caused land prices to soar. This of course makes it difficult to build affordable housing for Low-Income Communities in urban areas. As a result, they will try to find a place to live as much as they can, such as by the river or railroad. Of course this is another problem in urban areas. Problems that can arise are flooding, environmental pollution, and the emergence of slum settlements. The alternative in solving this problem is the availability of land at an affordable price or with the Land Banking Principles to achieve community welfare. Based on the above background, the formulation of the problem can be described, namely how the Legal Characteristics of Land Banking and the application of Land Banking in Indonesia based on the Welfare State perspective. While the purpose of this research is of course to find and analyze the legal characteristics of Land Banking and to analyze and find the application of Land Banking in Indonesia from the perspective of Welfare State. This research is a normative juridical research or literature law research by examining existing literature, both primary and secondary legal materials, using a statutory and conceptual approach to later categorization and analysis.Land bank is a land policy where there is state authority either from the government itself or from an independent institution that has the authority to acquire, manage, regulate and distribute abandoned land for public purposes according to government programs. The concept of Land Banking, which is a land policy where there is state authority either from the government itself or from an independent institution that has the authority to acquire, manage, regulate and distribute abandoned land for public purposes according to government programs. This concept can be said to be a concept as an attempt by the government to fulfill its obligations in order to achieve the welfare of society by making a policy. The government made a Land Banking policy because land is an important element for the community as a place to live. Meanwhile, the residence itself can be said to be the primary need of the community. So that if the primary needs are achieved, the welfare of the community will also be achieved. Of course, in this case the organizer of the Land Banking concept is expected to be the government itself, so that later this concept will not be shifted from the original goal, namely for the welfare of the community. In addition, it is hoped that the policy can be made in written form so as to guarantee legal certainty.Keywords: Welfare State, Land Banking, Society

PENYELESAIAN PERJANJIAN BANK GARANSI DALAM HUKUM PERBANKAN Desy Nurkristia Tejawati
Perspektif Vol. 17 No. 2 (2012): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v17i2.100

Salah satu jenis fasilitas kredit yang saat ini banyak digunakan oleh para pelaku usaha adalah bank garansi. Bentuk perjanjian bank garansi ada 3 (tiga) macam yaitu: garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank, garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya seperti aval dan endosemen dengan hak regres, garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat. Isi dari perjanjian bank garansi yaitu memuat tentang syarat-syarat minimum penerbitan bank garansi dan juga memuat jenis-jenis transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah bank) dengan pihak penerima jaminan (beneficiary atau bouwheer). Apabila pihak yang dijamin (nasabah bank) melakukan wanprestasi, maka setelah pihak yang menerima jaminan (beneficiary atau bouwheer) mengajukan klaim kepada pihak bank, selanjutnya pihak bank akan melakukan pembayaran atas klaim tersebut. Dalam hal terjadinya tuntutan ganti rugi atau klaim berdasarkan jaminan bank harus tetap memperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek.One of credit facilities type that commonly used by the enterpreneur is bank guarantee. Bank guarantee has 3 (three) kind: guarantee in a letter form published by bank, guarantee which is signed for the second time and so on like aval and endosemen withbregress rights, and also other guarantee that formed as the effect of a conditional agreement. The substance of bank guarantee consist of the minimum requirements for the bank guarantee to be issued, and also contains types of the transactions between guaranteed parties and the beneficiary. If the guaranteed parties does a default, then after the beneficiary claim to the bank, bank will do a payment to the related claim. In case claim does happened, it is a must to pay an attention to Article 1400 and 1401 of Burgerlijk Wetboek.

MODEL OF SHARIA PRINCIPLES INTEGRATION IN THE APPLICATION OF CAPITAL MARKET LAW Desy Nurkristia Tejawati; Fries Melia Salviana
Perspektif Vol. 22 No. 3 (2017): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v22i3.631

Indonesia is a country which most of the population is islamic, so of course in the life of the economy should be based on existing principles of sharia. At present, it must be admitted that the principles of sharia have grown in various fields of economy, including Banking, Insurance, and Capital Markets. However, in the Capital Market, although some of its instruments have been found in the Capital Market, the redulation is very minimal. This research is aimed at assisting Financial Services Authority in implementing Roadmap of Sharia Capital Market starting 2015 to 2019 to find a concept of Capital Market Law in accordance with Sharia Principles, so that Sharia Principles can be applied in isolation and different from Market Law regulation Conventional Capital that has been done. Research is a normative juridical research because it focuses on the rules of legislation using empirical data. The approach used is the approach of legislation and concept approach. Sharia Capital Market is a place for investors and emitents whose business field is not contrary to Sharia principles to conduct buying and selling activities in a way that uses the principles of sharia. The implementation of Sharia principles in Shariah Capital Market is in the business field of issuers, contracts used, and there are also arrangements related to Sharia Capital Market Experts.

EKSISTENSI PT. SUCOFINDO (PERSERO) DALAM MENJAMIN KEHALALAN PRODUK MAKANAN DI INDONESIA MELALUI SERTIFiKASI HALAL Desy Nurkristia Tejawati
Perspektif Vol. 24 No. 3 (2019): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v24i3.726

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam sehingga jaminan terhadap kehalalan produk adalah hal yang amat penting sedangkan dikarenakan pengetahuan dan teknologi semakin tinggi maka menimbulkan berbagai macam cara yang digunakan dalam membuat sebuah produk, terutama produk makanan. Label adalah bagian dari kemasan. Pemberian label terdiri dari dua macam tujuan, yaitu membujuk atau dapat dikatakan sebagai sarana promosi, dan label yang memberi informasi untuk membantu konsumen dalam mendapatkan informasi atas suatu produk sehingga memberikan keyakinan pada konsumen bahwa produk tersebut telah sesuai dengan harapan mereka. Hal tersebut juga berlaku pada label halal yang mempermudah konsumen yang beragama Islam dalam memilih makanan yang baik bagi dirinya dan sesuai dengan aturan agamanya dan memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya. Sertifikasi memiliki makna suatu sertifikat yang berasal dari pihak ketiga yang independen seperti dari PT. SUCOFINDO (Persero). Peran PT. SUCOFINDO dalam penyelenggaraan dan wewenang konsumen serta produsen dalam mengelola usaha yang halal untuk memenuhi sertifikasi halal untuk negara Indonesia sehingga layak guna pakai dan atau layak fungsi untuk masyarakat, antara lain memberikan ketetapan mengenai standar, norma, dan kriteria JPH, serta melakukan penerbitan dan mencabut sertifikat halal dan label halal dari suatu produk, melakukan registrasi, melakukan sertifikasi halal pada produk luar negeri, serta melakukan sosialisasi, edukasi, dan melakukan publikasi pada produk halal. SUCOFINDO menyediakan jasa uji kehalalan untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan sebagainya. SUCOFINDO memiliki laboratorium dengan peralatan dan teknologi terkini guna mendukung proses uji halal, diantaranya PCR (Polumerase Chain Reaction) sehingga dapat melakukan deteksi terhadap DNA babi serta Chromatography (GC dan HPLC) guna mendeteksi zat alkohol atau ethanol.Indonesia is a country whose population is predominantly Muslim so that the guarantee of halal products is very important, while due to higher knowledge and technology, it causes a variety of ways used in making a product, especially food products. Label is part of packaging. The label consisting of two kinds of purpose, namely persuade or could be described as a means of promotion, and label story to help consumers in get information on a product that give consumer confidence in that these products are in accordance with their expectations. This applies to label allowed to consumers muslim in wholesome food for themselves and in accordance with the rules his religion and standards in security and sanitation. Certification has meaning a certificate from the third party pendent like from pt SUCOFINDO (persero). The role of PT. SUCOFINDO and competence in the consumers and producers in business management and to meet certification lawful to country so as to be feasible to wear and or deserving function for the, between the ordinance of standard, another gave, norm and criteria JPH, and the issuance and take a halal certificate and labels lawful, of a product to register, do certification, foreign to the lawful and socialization, education, and to the lawful publication. SUCOFINDO appear to provide health problems to test food products, drink, cosmetics, and so on. SUCOFINDO having the laboratory by equipment and latest technology for lawful test in order to support the process, some of them are PCR (polumerase chain reaction) so that it may do the detection against dna swine and chromatography (GC HPLC) to detect and under the influence of alcohol or huge amounts of ethanol.

PENERAPAN BANK TANAH DI INDONESIA YANG BERLANDASKAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT Tejawati, Desy Nurkristia
Perspektif Vol. 27 No. 3 (2022): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i3.841

Bank Tanah merupakan salah satu sarana manajemen sumber daya yang penting untuk dapat meningkatkan produktivitas dalam pemanfaatan tanah. Penerapan Bank Tanah diharapkan akan mampu membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memenuhi kebutuhannya mengenai tempat tinggal. Salah satu bentuk terobosan untuk untuk mengatasai persoalan yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam pembangunan yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), yang didalamnya telah mengamanatkan pembentukan Bank Tanah. Penerapan Bank Tanah di Indonesia harus berlandaskan pada Teori Keadilan Bermartabat, hal tersebut demi mewujudkan tujuan dari teori tersebut yaitu untuk lebih memanusiakan manusia, terutama yang berkaitan dengan pemilik ataupun pemegang hak atas tanah dalam hal pengadaan tanah. Dari latar belakang belakang di atas dapat diuraikan rumusan masalah mengenai penerapan Bank Tanah di Indonesia yang berlandaskan pada Teori Keadilan Bermartabat. Penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian normatif, artinya selain mempelajari isi hukum itu sendiri, juga ditemukan kebenarannya berdasarkan logika ilmiah dari sisi normatif. Penerapan Bank Tanah di Indonesia terutama yang berkaitan dengan penyediaan tanah dalam rangka pembangunan oleh Pemerintah penting untuk berlandaskan pada Teori Keadilan Bermartabat, karena untuk meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian akan pemenuhan hak-hak bagi pemegang hak atas tanah.Land Bank is one of the important resource management tools to increase productivity in land use. The implementation of the Land Bank is expected to be able to help Low-Income Communities in meeting their needs regarding housing. One form of breakthrough to overcome problems related to land acquisition in development is the issuance of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK), which has mandated the establishment of a Land Bank. The application of Land Banks in Indonesia must be based on the theory of Dignified Justice, this is in order to realize the purpose of the theory, namely to more humanize humans, especially those related to owners or holders of land rights in terms of land acquisition. From the background above, it can be described the formulation of the problem regarding the application of land banks in Indonesia which is based on the theory of dignified justice. The research used is a form of normative research, it means that apart from studying the contents of the law itself, the truth is also found based on scientific logic from the normative side. The application of land banks in Indonesia, especially those related to the provision of land for development by the Government, is important to be based on the theory of dignified justice, because to minimize the occurrence of inconsistencies in the fulfillment of rights for land rights holders.

KONSULTASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH OLEH BANK TANAH GUNA PENANAMAN MODAL Tejawati, Desy Nurkristia; Fries Melia Salviana; Shanti Wulandari
Perspektif Vol. 28 No. 3 (2023): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v28i3.917

Ketersediaan lahan untuk investasi memang penting, namun tujuan dari investasi itu sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagian besar tanah dimiliki oeh perorangan atau sekelompok orang yang juga memiliki kepentingan tersendiri atas tanah tersebut. Adanya berbagai kepentingan yang seakan saling bertentangan satu sama lain berkaitan dengan masaah pertanahan dalam investasi menyebabkan proses pengadaan tanah untuk investasi menjadi berlarut-larut. Untuk itu, Bank Tanah dalam melaksanakan pengadaan tanah juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang merupakan pemilik tanah dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pengadaan tanah melalui konsultasi publik sebagai bentuk perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang, diuraikan rumusan masalah Bagaimanakah karakteristik pengadaan tanah oleh Bank Tanah untuk investasi, dan Bagaimanakah pelaksanaan konsultasi publik sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terkait pengadaan tanah oleh Bank Tanah untuk investasi. Sedangkan bentuk dari penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk kemudian dikategorikan dan dianalisis. The availability of land for investment is indeed important, but the aim of the investment itself is to improve the welfare of the community. Most of the land is owned by individuals or groups of people who also have their own interests in the land. The existence of various interests that seem to conflict with each other regarding land issues in investment causes the process of procuring land for investment to be protracted. For this reason, the Land Bank in carrying out land acquisition must also pay attention to the welfare of the community who own the land by involving the community in the land acquisition process through public consultation as a form of legal protection. Based on the background, the problem formulation describes what are the characteristics of land acquisition by the Land Bank for investment, and how is the implementation of public consultation as a form of legal protection for the community regarding land acquisition by the Land Bank for investment. Meanwhile, the form of this research is normative juridical research or library law research by examining existing library materials, both primary legal materials and secondary legal materials using a statutory approach and a conceptual approach to then be categorized and analyzed.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search