Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Kantor Law Office 108: Legal Counseling on the Technique of Making a Lawsuit in the State Administrative Court Environment at Law Office 108 Firzhal Arzhi Jiwantara; Siti HasanahSiti Hasanah; Lukman; Gede Harimbawa; Syamsuddin; Santi Mandasari
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6663

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi Di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB bersama para Advokat LAW OFFICE 108, Advokat Magang LAW OFFICE 108 dan staf di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, supaya tahu tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara karena dalam membuat surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara umum telah ditentukan di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, demikian pula bentuk dan corak surat gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara khusus di dalam Peraturan-peraturan Mahkamah Agung RI.Dengan demikian bentuk dan corak gugatan (forma et figura judicie) telah ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian bentuk dan corak surat gugatan (forma et figura judicii) tersebut merupakan sesuatu yang resmi menurut hukum dan sesuatu yang penting (forma legalis, forma essentialis) serta tidak dapat disimpangi keberadaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sifat penelitiannya bersifat deskriptif-analitik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan LAW OFFICE 108 Mataram-NTB, sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sumber data tersier. Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan peningkatan pemahaman tentang Teknik Pembuatan Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Di Kantor LAW OFFICE 108.
Imposition Of Criminal Sanctions for Minor Criminal Actions of Theft (A Case On Judgement Number 826/Pid.B/2023/Pn.Mtr) Mandasari, Santi; Harun, Rina Rohayu; Jiwantara, Firzhal Arzhi; Septyanun, Nurjannah
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4825

Abstract

The imposition of criminal sanctions for minor criminal actions, such as theft, presents a complex and multifaceted challenge for legal systems worldwide. This study examines the imposition of criminal sanctions for minor theft offenses, with a specific focus on the case adjudicated under Judgment Number 826/Pid.B/2023/Pn.Mtr. The research aims to analyze the legal reasoning behind the court's decision, the proportionality of the sanctions imposed, and the broader implications for the criminal justice system. Utilizing a qualitative approach, this study involves a detailed case analysis, reviewing court documents, and interviews with legal experts. Findings indicate that while the court adhered to statutory guidelines, there were significant considerations regarding the socio-economic background of the offender and the value of the stolen property. The study concludes that although the sanctions imposed were within legal parameters, there is a need for a more nuanced approach that considers restorative justice principles. This research contributes to the ongoing discourse on criminal justice reform, particularly concerning minor offenses, and advocates for policy adjustments that balance deterrence with rehabilitation.