Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Nurainun Mangunsong
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
HAM Beragama Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum Nurainun Mangunsong
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45, No 2 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2011.45.2.%p

Abstract

sejatinya agama adalah pencarian spiritual manusia tentang hakekat kebenaran dan kedamaian dirinya dengan Tuhan yang terjadi secara evolutif. Dalam proses pencarian dan kebenaran itu maka beragama dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dihormati oleh institusi apa dan manapun. Karena itu dalam konfigurasi ketatanegaraan, HAM beragama mempunyai posisi yang sangat penting. Bagaimanapun juga HAM beragama akan menemukan jantung persoalan yang utama ketika berhadapan dengan entitas negara. Persoalan yang munculkemudian bagaimana posisi agama dalam konteks negara? Atau posisi agama dalam konteks hukum? Tulisan ini ingin mengkaji lebih mendasar bagaimana HAM Beragama dalam perspektif Filsafat Ilmu Hukum.
Inkonstitusionalitas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat Nurainun Mangunsong
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 48, No 2 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2014.48.2.526-547

Abstract

This writing studies on West Java Governor rule No. 12 /2011 on banning Ahmadis activities examined with Law No. 12/2011 and article 28 E and J 1945 amandement of constitution, Law No. 23/2014 jo Law No. 32/2004, Law No. 9/1999 on Human Rights, and Law No. 12/2005 on legalization of International Covenant On Civil And Political Rights. The result of this research showed that formally or materially the West Java Governor rule is not a good product of law and many contradiction in it.
Pancasila dan toleransi pada tradisi keagamaan masyarakat Yogyakarta Mangunsong, Nurainun; Fitria, Vita
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.469 KB) | DOI: 10.21831/jc.v16i1.25312

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang nilai-nilai toleransi keagamaan yang muncul dalam masyarakat sinkretis Girikarto dan puritanis Kotabaru Yogyakarta. Penelitian ini mengambil objek penelitian Masyarakat Budha dan Islam di wilayah Girikarto serta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Yayasan Masjid Syuhada Kotabaru Yogyakarta. Metode penelitian empirik ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan observasi lapangan secara langsung dalam kehidupan keluarga, sosial, dan keagamaan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah antropologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi merupakan konsep keagamaan yang berbaur dengan pluralitas tradisi Jawa (Hindu-Budha, animisme, dinamisme, dan Islam) yang membentuk ide, nilai, tradisi, sistem sosial sebagai satu kesadaran hidup damai dan rukun di antara masyarakat, khususnya Yogyakarta. Kemajemukan menjadi suatu keniscayaan. Pancasila diyakini merupakan filosofi dan ideologi yang mempersatukan kemajemukan itu. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Toleransi merupakan pemaduan nilai agama dan budaya yang dipegang teguh dengan baik.---------------------------------------------------This article studies on religious tolerance values that emerge in syncretism society Girikarto and puritanism one in Kotabaru Yogyakarta. This research takes the object on Girikarto Buddhism and Muslim, and Huria Batak Protestant (HKBP) and Syuhada mosque foundation, Kotabaru Yogyakarta. This empirical method is applied by deep interview and immediate observation of social and religious reality. The approach used in anthropology. The result of the research shows that tolerance is a religious concept that interacts with Javanese plurality traditions (Hinduism-Buddhism, animism, dynamism, and Islam) that create ideas, values, traditions, the social system as awareness to live peacefully among society, especially in Yogyakarta. The diversity is a reality. Pancasila is believed as a philosophy and ideology that unify this diversity. Pancasila is the crystallization of cultural values that grow and develop in society life. Tolerance is a mixture of religious and cultural values that held strongly
Traditional (Culinary) Markets as A Tourist Village during The COVID-19 Pandemic and Post-COVID-19 Period: A Socio-Legal Study Mangunsong, Nurainun; Hanum, Willy Naresta; Kwarteng, Abdul Hamid
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v12i2.3125

Abstract

Village tourism is one of the flagship projects and tourism development priorities of the Yogyakarta Regional Government (DIY Regional Regulation No. 1 of 2019) to optimize the potential of village resources to improve the welfare and economic independence of village communities (Law No. 6 of 2014). To optimize the policy, the DIY Government has developed a management system in the 2015–2025 Regional Tourism Development Master Plan with the facilitation of a Tourism Village Pioneer towards an Independent Tourism Village. The management includes the planning, implementation, and control of tourism village activities. This study will examine the implementation and dynamics of regulations during the COVID-19 pandemic and post-COVID-19. To explain and measure the policy, an empirical (socio-legal) study was conducted on one of the tourist villages, "Pasar Kuliner Belik Sonto" Sleman, as a sample, which had received a grant from the Ministry of Tourism in 2021 for a pilot tourism village management model. The study results concluded that the governance of tourist villages such as the Belik Sonto Gamplong I Traditional Culinary Market during the COVID-19 period did not appear optimal. It is due to the lack of conceptual standardization of institutional governance and in terms of regulations. Meanwhile, post-COVID-19, tourism village governance entering the recovery and normalization phase needs to reformulate tourism village development plans and resources towards resilient and superior tourism villages through product innovation, synergy between various parties, the government, and related regional apparatuses, collaborative variations of tourism village events, and the development of marketing systems. This governance fully adapts to various post-COVID-19 mitigation regulations by developing tourism village safety and health infrastructure.
HAM Beragama Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum Mangunsong, Nurainun
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.27

Abstract

sejatinya agama adalah pencarian spiritual manusia tentang hakekat kebenaran dan kedamaian dirinya dengan Tuhan yang terjadi secara evolutif. Dalam proses pencarian dan kebenaran itu maka beragama dipandang sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus dihormati oleh institusi apa dan manapun. Karena itu dalam konfigurasi ketatanegaraan, HAM beragama mempunyai posisi yang sangat penting. Bagaimanapun juga HAM beragama akan menemukan jantung “persoalan” yang utama ketika berhadapan dengan entitas negara. Persoalan yang munculkemudian bagaimana posisi agama dalam konteks negara? Atau posisi agama dalam konteks hukum? Tulisan ini ingin mengkaji lebih mendasar bagaimana HAM Beragama dalam perspektif Filsafat Ilmu Hukum.
Inkonstitusionalitas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat Mangunsong, Nurainun
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 48 No 2 (2014)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v48i2.129

Abstract

This writing studies on West Java Governor rule No. 12 /2011 on banning Ahmadis activities examined with Law No. 12/2011 and article 28 E and J 1945 amandement of constitution, Law No. 23/2014 jo Law No. 32/2004, Law No. 9/1999 on Human Rights, and Law No. 12/2005 on legalization of International Covenant On Civil And Political Rights. The result of this research showed that formally or materially the West Java Governor rule is not a good product of law and many contradiction in it.
REDUKSI FUNGSIONAL DOSEN (Analisis terhadap Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen) Mangunsong, Nurainun
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i1.225

Abstract

Dalam ranah administratif, penyelenggaraan tata kelola dosen di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri oleh Kementerian Agama ditopang dan didukung oleh instrumen legal dan organ kementerian di bawahnya. Tuntutan peningkatan mutu dosen dengan standar dan profesionalisme yang jelas, memperluas kewenangan Kementerian Agama yang tidak hanya sebatas pada delegasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga kewenangan bebas (diskresi) berupa kebijakan. Kebijakan adalah peraturan yang lahir dari tuntutan administrasi yang mendesak dan segera guna mempercepat capaian target pendidikan tinggi keagamaan yang telah ditetapkan. Namun kecepatan itu harus disertai langkah-langkah cermat dan motivasi yang baik, benar dan maslahah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pokoknya. Berangkat dari prinsip itu, tulisan ini ingin mengkaji salah satu Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam yakni Perdirjenpendis No. 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen, yang muncul belakangan setelah  Surat Keputusan Rektor No. 85 Tahun 2011 ditetapkan, yang dinilai mereduksi fungsional dosen. Kementerian Agama telat mengeluarkan peraturan sertifikasi yang diperintahkan PP No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, yang akhirnya demi kebutuhan juklak dan juknis penyusunan kinerja dosen ditetapkanlah SK Rektor tersebut. Adanya dualisme aturan yang tumpang tindih tersebut tidak hanya menggeser makna kualitas dan kuantitas kinerja dosen, melainkan juga menimbulkan problem akuntabilitas kinerja dosen secara administratif. Dibutuhkan kebijakan khusus tentang disiplin dosen yang paralel dengan beban kinerja tridharma yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
Sikap dan Argumentasi Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Kepala Daerah Nonmuslim Mangunsong, Nurainun
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53 No 2 (2019)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v53i2.585

Abstract

Abstract: Prosperous Justice Party (PKS/Partai Keadilan Sejahtera) is an Islamic-based political party and adheres to a formalist Islamic view. As a party complying with Islamic ideology, PKS has always refused non-Muslim national leadership to occupy the position of President. However, in several Regional Elections (Pilkada), PKS supported non-Muslim Regional Head candidates. This paper examines PKS’s legal standing and attitudes towards the election of non-Muslim regional heads. This is a field research that uses interpretation and political approaches. Data were collected by way of in-depth interviews at the DKI Jakarta Central Executive Board (DPP) and the Surakarta (Solo) Regional Executive Board (DPW). The data were analyzed qualitatively inductively. The results showed that the proposals for non-Muslim regional heads or vice of regional heads in the Regional Elections were an ijtihadi problem that had its own dynamics and characteristics. This dynamic is in line with the political realities in the regions, the personality of the promoted candidates, and the prospects for party electability. In its fiqh considerations, PKS is of the view that the regional heads shall not be deemed as a very strategic position, like the head of state. In contrast to the position of the head of state, which in the view of the PKS must be held by a Muslim, the leadership of the regional head may and could be submitted to non-Muslims. However, this permission is not absolute, since there are certain prerequisites that apply for non-Muslim regional head candidates before PKS can accept them.Abstrak: Paratai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai berideologi Islam dan menganut pandangan Islam formalis. Sebagai partai berideologi Islam, PKS selalu menolak kepemimpinan nonmuslim untuk menduduki jabatan sebagai Presiden. Akan tetapi dalam beberapa Pilkada, PKS justru mendukung calon Kepala Daerah nonmuslim. Tulisan ini mengkaji sikap dan argumentasi hukum PKS terhadap pemilihan Kepala Daerah nonmuslim. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan interpretasi dan politik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) DKI Jakarta dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Surakarta (Solo). Analisis dilakukan secara induktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usungan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah nonmuslim dalam Pilkada merupakan permasalahan ijtihadi yang memiliki dinamika dan karakteristik tersendiri. Dinamika itu selaras dengan realitas politik di daerah, personal yang diusung, dan prospek elektabilitas partai. Dalam pertimbangan fikihnya, PKS berpandangan bahwa Pilkada tidak termasuk dalam wilayah yang sangat strategis, seperti halnya kepala negara. Berbeda dengan kedudukan kepala negara yang dalam pandangan PKS harus dijabat oleh seorang muslim, kepemimpinan kepala daerah boleh dan memungkinkan untuk diserahkan kepada nonmuslim. Akan tetapi kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Ada prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dipenuhi bagi calon kepala daerah nonmuslim yang bisa diterima oleh PKS. 
Co-Authors Hanum, Willy Naresta Kwarteng, Abdul Hamid Vita Fitria