Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Roiqoh, Surur
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Arum, Fitri; Roiqoh, Surur
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 11 No. 2 (2021): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v11i2.3817

Abstract

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu proses demokratisasi tingkat desa yang dilaksanakan guna mendukung jalannya roda Pemerintahan Desa. Sama halnya dengan pemilihan lain pasti mengalami perselisihan yang timbul dari berbagai jenis pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa. Sisi yang lain menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa selama ini masih diwarnai dengan kecurangan. Oleh karena itu, pemilu bisa dijadikan cerminan prinsip kedaulan rakyat, maka saat itu juga rakyat diberikan kebebesan untuk memilih serta menentukan para pemimpin beberapa tahun kedepan. Persoalan yang timbul bagaimanakah penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa pasca Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memenuhi keadilan warga masyarakat
Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Maqashid Syariah Roiqoh, Surur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1429

Abstract

Tanah memiliki peran strategis dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam konteks hukum, penguasaan atas tanah oleh negara menjadi isu penting yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak menguasai negara atas tanah dalam perspektif hukum positif Indonesia serta meninjaunya dari sudut pandang Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak menguasai oleh negara bukanlah hak kepemilikan, melainkan kewenangan publik yang bersifat pengelolaan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam UUPA 1960. Dalam perspektif Maqashid Syariah, penguasaan ini harus berlandaskan pada prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), serta mendukung keadilan sosial. Oleh karena itu, implementasi hak menguasai negara atas tanah harus memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan
Repositioning DPD Oversight in Aceh’s Licensing Qanun and Asymmetry Mangunsong, Nurainun; Roiqoh, Surur
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss3.art7

Abstract

The enactment of Law No. 6 of 2023, which ratified the Job Creation Government Regulation in Lieu of Law (Perppu Cipta Kerja), has significantly reshaped Indonesia’s regulatory governance, particularly by streamlining business licensing through national standards. In Aceh, an autonomous region operating under asymmetric decentralization as established by Law No. 11 of 2006, these reforms have created friction with existing qanun, resulting in regulatory disharmony. This study analyzes the functional diffusion of the legislative oversight role of the Regional Representative Council (DPD RI) over licensing-related qanun in Aceh and evaluates its institutional effectiveness within the context of asymmetric decentralization. The research utilizes a juridical-empirical approach and qualitative methods. Data collection involved interviews and document analysis of qanun, DPD regulations, Constitutional Court decisions, and relevant statutory laws. Institutional and comparative analyses were conducted to examine the normative, structural, and functional dimensions of oversight, with references to countries that implement asymmetric decentralization. The findings indicate that DPD oversight in Aceh exemplifies functional diffusion driven by institutional requirements and limited regional coordination. Although symbolically important, its strategic impact is constrained by overlapping authorities, limited mandates, and insufficient stakeholder engagement. Comparative perspectives from Spain, India, and South Africa reveal alternative mechanisms for vertical legal harmonization through judicial or parliamentary means. Strengthening the DPD’s oversight function will require regulatory reform, increased institutional capacity, and enhanced collaboration among stakeholders to achieve substantive legislative oversight.
Co-Authors Arum, Fitri Nurainun Mangunsong