Garuda - Garba Rujukan Digital

Adapting or resisting: The resonance of Pancasila's values among Indonesian students in Malaysia Dermawan, Andy; Al-Giffari, Haekal Adha; Fitria, Vita
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 21 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v21i2.71906

Pancasila, the foundational philosophy of Indonesia, serves as a unifying force in a diverse nation characterized by myriad islands, ethnicities, races, and religions. In a world where globalization and migration are prevalent, understanding how national values are maintained by citizens living abroad becomes increasingly significant. This study focuses on Indonesian students at the International Islamic University Malaysia (IIUM), a group representing a microcosm of the Indonesian diaspora. It explores how these students nurture and strengthen their nationalism and internalize Pancasila values despite residing in a foreign country. Utilizing qualitative research methods, with semi-structured interviews as a primary approach to dive deeper into the experiences of these individuals, the study reveals intricate dynamics of cultural adaptation, identity preservation, and the reinforcement of national values. Three thematic insights emerge from the analysis: the role of Pancasila in promoting openness and understanding among diverse groups, the importance of diversity as a reflection of Indonesian society itself, and the complex sense of nationalism experienced by students living abroad. These findings shed light on the dynamic process of internalizing national values within the Indonesian diaspora and contribute to a broader understanding of how cultural identity and cohesion can be maintained across borders. The study highlights the importance of community, cultural practices, and the role of education in fostering a sense of belonging and nationalism among Indonesians abroad, providing valuable insights for policymakers, educators, and diaspora communities striving to preserve national identity in a globalized world.

Pancasila dan toleransi pada tradisi keagamaan masyarakat Yogyakarta Mangunsong, Nurainun; Fitria, Vita
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol 16, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Artikel ini mengkaji tentang nilai-nilai toleransi keagamaan yang muncul dalam masyarakat sinkretis Girikarto dan puritanis Kotabaru Yogyakarta. Penelitian ini mengambil objek penelitian Masyarakat Budha dan Islam di wilayah Girikarto serta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Yayasan Masjid Syuhada Kotabaru Yogyakarta. Metode penelitian empirik ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan observasi lapangan secara langsung dalam kehidupan keluarga, sosial, dan keagamaan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah antropologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toleransi merupakan konsep keagamaan yang berbaur dengan pluralitas tradisi Jawa (Hindu-Budha, animisme, dinamisme, dan Islam) yang membentuk ide, nilai, tradisi, sistem sosial sebagai satu kesadaran hidup damai dan rukun di antara masyarakat, khususnya Yogyakarta. Kemajemukan menjadi suatu keniscayaan. Pancasila diyakini merupakan filosofi dan ideologi yang mempersatukan kemajemukan itu. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Toleransi merupakan pemaduan nilai agama dan budaya yang dipegang teguh dengan baik.---------------------------------------------------This article studies on religious tolerance values that emerge in syncretism society Girikarto and puritanism one in Kotabaru Yogyakarta. This research takes the object on Girikarto Buddhism and Muslim, and Huria Batak Protestant (HKBP) and Syuhada mosque foundation, Kotabaru Yogyakarta. This empirical method is applied by deep interview and immediate observation of social and religious reality. The approach used in anthropology. The result of the research shows that tolerance is a religious concept that interacts with Javanese plurality traditions (Hinduism-Buddhism, animism, dynamism, and Islam) that create ideas, values, traditions, the social system as awareness to live peacefully among society, especially in Yogyakarta. The diversity is a reality. Pancasila is believed as a philosophy and ideology that unify this diversity. Pancasila is the crystallization of cultural values that grow and develop in society life. Tolerance is a mixture of religious and cultural values that held strongly

REAKTUALISASI HUKUM ISLAM: PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI Fitria, Vita
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 17 No 2 (2012): Memperkuat Citra Islam sebagai Agama Perdamaian
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer saat ini, mulai berkembang suatu pemikiran sumber hukum yang dianggap mandiri yakni maslahah atau maqashid asy-syariyyah. Belakangan konsep tersebut makin berkembang bahkan menjadi disiplin ilmu yang seolah terlepas dari ilmu ushul fikh. Konsep pemikiran tersebut meski mulai berkembang belakangan, namun secara implisit sudah dijadikan sebagai landasan berpikir oleh para intelektual Muslim tak terkecuali di Indonesia. Munawir Sjadzali, seorang intelektual Muslim Indonesia, memunculkan ide tentang “Reaktualisasi Ajaran Islam“ dengan mengedepankan aspek maslahah. Dalam hal ini Munawir lebih mengkonkritkan lagi pada tiga kerangka metodologi yakni adat, nasakh dan maslahah. Lebih lanjut tulisan ini akan mengupas tentang garis besar pemikiran Munawir terutama pada masalah waris dan bunga bank, beserta argumen-argumen yang melatari konsep pemikirannya. Melalui pendekatan fikh dan ushul fikh, penulis akan menggali aspek pembaruan serta sedikit mengurai tentang pemikiran tokoh Indonesia yang lain sebagai pembanding, juga mengulas tentang beberapa polemik seputar konsep ijtihad yang ditawarkan oleh Munawir tersebut. In the development of contemporary study of Islam, there grows an autunomous idea of source of law, that is maslahah or maqashid asy-syariyyah. Lately, this concept has been growing to be a discipline that autonomously apart from ushul fiqh. Relatively new, this discipline has implisitely become a basic of thought for many Moslem intellectualists, including in Indonesia. Munawir Sadjali, one of those, proposed an idea of “Reactualize of Islam” by advancing aspect of maslahah. In this standpoint, Munawir concretize on three methodological frames, namely adat (tradition), nasakh, and maslahah. Further, this writing will analyse the outline of Munawair‟s reasoning, particullary on issues of inheritance and bank interest, along with arguments of his background concept. Through fiqh and ushul fiqh approachment , the writer will dig up some aspects of renewal and a little of some other thoughts of Indonesian figures as comparators; and will also provide a review around polemic of Munawir‟s idea on concept of ijtihad.

Keterlibatan perempuan dalam ketakmiran masjid: Studi kasus pada Masjid Darussalam Potorono Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Dermawan, Andy; Fitria, Vita
Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 25 No. 1 (2025): Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/hum.v25i1.83614

Penelitian tentang keterlibatan perempuan dalam ketakmiran atau kepemimpinan masjid merupakan suatu hal menarik untuk mendapatkan perhatian. Secara faktual, bahwa keterlibatan Perempuan selama ini sekadar membantu, atau bahkan pelengkap untuk suatu kegiatan ketakmiran atau kemasjidan. Bahkan jenis pekerjaan seperti konsumsi dan cuci piring dan lain sebagainya, di "brokerkan" kepada perempuan (baca: ibu-ibu jamaah masjid) untuk di selesaikan dengan baik. Semua pekerjaan itu dilakukan dengan suka cita tanpa ada "protes atau perlawanan" yang berarti. Nilai keikhlasan inilah yang seringkali disalahgunakan oleh pihak lain untuk terus --tanpa di sadari --menempatkan perempuan dalam situasi yang tidak menentu. Padahal literasi Islam jelas menyebutkan "setara di hadapan Tuhan". Kesetaraan inilah yang menjadi barang langka untuk dimunculkan kembali ke permukaan. Menggunakan pendekatan fenomenologis, penelitian ini berikhitar melihat dan menemukan bukti empirik keterlibatan perempuan dalam ketakmiran masjid yang mencakup tanggungjawab, hak dan norma. Adapun eksplorasi rincinya berkaitan tentang pengalaman, peran, kontribusi perempuan sebagai fakta tak terbantahkan dalam sebuah ketakmiran masjid. Melalui penelitian semacam ini, diharapkan mampu men-display keterlibatan perempuan secara empirik, sehingga manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat terlebih jemaah masjid bahwa mengurus tempat ibadah merupakan tanggungjawab bersama di dalam memakmurkan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. The study of women's involvement in mosque management and leadership is an intriguing subject that warrants greater attention. Women's participation has often been limited to supporting roles or merely complementing mosque activities. Tasks such as food preparation, dishwashing and other logistical duties are frequently delegated to women (often referred to as "ibu-ibu jamaah masjid") with the expectation that they will carry them out diligently and without objection. Others often misused this notion of sincerity and willingness, unconsciously placing women in uncertain and subordinate positions. However, Islamic teachings clearly emphasise the principle of equality before God. This fundamental value of equality has become increasingly rare in practice and needs to be brought back to the forefront. This study uses a phenomenological approach to observe and uncover empirical evidence regarding women's involvement in mosque management, focusing on their responsibilities, rights, and normative roles. The research explores women's experiences, roles, and contributions as undeniable facts within mosque administration. Through this study, it is hoped that women's participation can be empirically displayed, providing society particularly mosque congregants- with a better understanding that managing a place of worship is a collective responsibility in ensuring the prosperity of the mosque as a centre of Islamic worship.

Komparasi Metodologis Konsep Sunnah Menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur (Perspektif Hukum Islam) Fitria, Vita
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 45 No 2 (2011)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v45i2.18

Two figures of contemporary moslem scholar, Fazlur Rahman and Muhammad Syahrur, have unique, dynamic conception and comprehension toward Sunnah and Hadits different from other scholars and moslems` comprehension in general. Both Rahman and Syahrur, emphasize more on methodological criticism on Sunnah and Hadits instead of criticism on matan and sanad. According to Rahman, the existence of hadits are historically improvable. Basically, the concept of sunnah have been existing since Islam born. It was merely guidance and protective in its nature. It embraced interpretations fit to situation and condition at the time, often considered as "living Sunnah" . Rahman`s criticism on recent condition is a comprehension toward hadits which tends to be stiff, unchangeable and even moresacred than Al-Qur`an itself, whereas Syahrur`s is method to apply laws in ummul kitab in simple way by breaking no rules settled by Allah. In Syahrur`s, it places custom laws as the determiner for problems still uncovered in law by noticing objective standard covering the context of space and time.

Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta - Interpretation Approach Sa'adah, Nurus; Fitria, Vita; Widiastuti, Kurnia
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 49 No 2 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v49i2.151

Polygamy both discourse and practice has always been a conversation kontroversif and contradictory. Some people regard it as a symbol of patriarchal and marginalization of women. While on the other hand polygamy is considered as part of the expression of faith, in fact is one of the rights that can not be intervened by anyone. Discourse on polygamy still rolling today. This study is not focused on the concept of thought, religious interpretation, certain scientific perspective, as well as studies in general about polygamy. But more to the mapping research on polygamy during the past three decades and the consistency of the results of research conducted along with qualitative explanation. With meta-interpretative approach, researchers are trying to map the writing or research on polygamy as well as finding and distinguishing development, both in terms of religion and culture.

MENILIK PERKEMBANGAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MASA MODERN (Sebuah Pembacaan Awal) Fitria, Vita
Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 14 No. 1 (2014): Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/hum.v14i1.3332

Abstrak: Pembacaan pemikiran politik Islam masa modern berdasarkan ijtihadtokoh-tokoh pembaru akan mampu meletakkan dasar historis serta pembacaankritis tentang kondisi politik kekinian. Melalui pengkajian terhadap pemikiranbeberapa tokoh, pemikiran politik Islam masa modern cenderung didominasi olehgejala fundamentalisme. Namun, setelah para sarjana mengembangkan beberapaaspek kajian, pemikiran politik Islam masa modern seakan menjadi titik pijakpilihan bernegara oleh umat Islam. Paradigma "simbiotik" antara guru dan muridini kemudian menawarkan pencerahan untuk kondisi kontemporer saat ini.Kata Kunci: Politik Modern, Reformasi Pemerintah, Pemikiran Tokoh

HUKUM KELUARGA DI TURKI SEBAGAI UPAYA PERDANA PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM Fitria, Vita
Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 12 No. 1 (2012): Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/hum.v12i1.3648

Upaya pembaruan Hukum Keluarga di belahan dunia Islam mulai terealisasi pada penghujung abad 19M. Kesadaran masyarakat muslim akan tertinggalnya konsep-konsep fikh yang selama ini dijadikan rujukan, menumbuhkan semangat pembaruan dari rumusan Undang-undang lama yang telah terformat menuju Undang-undang yang lebih mampu mengakomodasi tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan Islam itu sendiri. Turki, merupakan negara pertama yang melakukan reformasi Hukum Keluarga Muslim, dan gagasan itu muncul pada tahun 1915. Pengaruh pergesekan dengan pemikiran Barat Modern dan menilik pada perkembangan peradaban barat yang lebih maju, mendorong semangat nasionalisme masyarakat Turki untuk me'modern'kan negaranya. Undang-undang Hukum Keluarga yang merujuk pada hukum Syari'ah justru ditinggalkan. Dengan diproklamirkannya Negara Republik Turki (Turki Modern), diupayakan pula pembentukan UU Sipil Turki yang mengadopsi dari UU Sipil negara Swiss. Meskipun demikian, mayoritas bangsa Turki tetap yakin bahwa mereka adalah Muslim. Bahkan di kalangan penguasa sebagian besar menegaskan bahwa mereka tidak menolak Islam, mereka hanya mengikuti sikap Barat bahwa agama adalah masalah pribadi (yang mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan), bukan sistem hukum yang harus dilaksanakan oleh negara. Kata kunci: hukum keluarga, Turki, hukum Islam.

KONFLIK PERADABAN SAMUEL P. HUNTINGTON (Kebangkitan Islam yang Dirisaukan?) Fitria, Vita
Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 9 No. 1 (2009): Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/hum.v9i1.3782

Istilah "˜konflik peradaban' diperkenalkan Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization and the Remaking of World Order (1996). Menurut Huntington, dengan berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya ideologi komunisme, wilayah konflik meluas melewati fase Barat, dan yang mewarnainya adalah hubungan antara peradaban Barat dan non-Barat serta antarperadaban non-Barat itu sendiri. Huntington mengelompokkan negara-negara bukan atas dasar sistem politik ekonomi, tetapi lebih berdasarkan budaya dan peradaban. Ia mengidentifikasi sembilan peradaban kontemporer, yaitu, peradaban Barat, Cina, Jepang, Amerika Latin, Afrika, Hindu, Budha, Islam, dan Kristen Ortodoks. Benturan yang paling keras – menurut Huntington - akan terjadi antara kebudayaan Kristen Barat dengan kebudayaan Islam. Tesis tersebut secara tidak langsung memperkuat asumsi sebagian besar ilmuwan Barat yang melihat Islam sebagai aggression and hostility (agresi dan ancaman). Pendek kata, bagaimana Barat menciptakan stereotipe-stereotipe simplistis yang menunjukkan wajah the rage of Islam.

SISTEM WAKAF DI NEGARA LEBANON: Undang-undang Perwakafan dalam Heterogenitas Agama Fitria, Vita
Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum Vol. 16 No. 1 (2016): Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/hum.v16i1.12072

Persoalan wakaf dalam Islam semakin mempunyai wilayah yang lebih kompleks baik dalam penerapan, persyaratan maupun pengelolaan. Beberapa negara Muslim mulai membentuk satu Undang-undang atau lembaga tersendiri yang khusus mengatur masalah perwakafan. Lembaga ini berfungsi untuk mengoptimalkan operasionalisasi perwakafan berikut administrasinya, agar terhindar dari penyimpangan dan kesimpangsiuran terutama dengan pihak ahli waris atau keturunan dari si pemberi wakaf . Lebanon merupakan salah satu negara Muslim yang mempunyai heterogenitas keagamaan. Meskipun Islam sebagai agama mayoritas, ada agama-agama lain yang mempunyai otoritas hukum yang sama. Dalam menyelesaikan masalah wakaf, masyarakat Muslim Lebanon sudah mempunyai Undang-undang sendiri yaitu Undang-undang Wakaf Keluarga tahun 1947 yang diadopsi dari Undang-undang Wakaf Mesir tahun 1946. Tulisan ini akan memaparkan tentang sistematika hukum perwakafan bagi masyarakat Muslim di Lebanon, berikut catatan dinamika penerapannya sistem wakaf bagi komunitas Druze ( sekte keagamaan yang berkembang di Lebanon) sebagai pembanding.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search