Articles
<![CDATA[PEMBERDAYAAN HUKUM BAGI SANTRI PESANTREN AL-FATTAH SEKARAN LAMONGAN TERKAIT LABEL HALAL PADA KOSMETIK ]]>
<![CDATA[Eny Sulistyowati]]>;
<![CDATA[Arinto Nugroho]]>;
<![CDATA[Mahendra Wardhana]]>;
<![CDATA[Muh. Ali Masnun]]>
<![CDATA[ RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Dharmawangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (546.221 KB)
|
DOI: 10.46576/rjpkm.v2i2.1069
<![CDATA[Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, berkewajiban melindungi masyarakat muslim, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsumen muslim merupakan pangsa pasar yang menjanjikan keuntungan besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk. Berdasarkan hal tersebut konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas. Untuk menjadi konsumen yang cerdas perlu dilakukan pemberdayaan hukum dengan pemberian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik khususnya bagi Santri Pondok Al Fattah Sekaran Lamongan. Metode yang ditawarkan dalam mengatasi persoalan tersebut meliputi (1) sosialisasi, (2) penayangan video, (3) diskusi, (3) simulasi baik di kelas maupun di swalayan. Hasil kegiatan menunjukkan, sesudah mengikuti kegiatan para santri : 1) memiliki pengetahuan hukum terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 2) memiliki pemahaman hukum artinya mereka memahami maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan terkait peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik; 3) terkait sikap hukum, para santri menyetujui dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait label halal pada kosmetik. Tetapi dari aspek perilaku hukum, tim kurang berhasil membentuk perilaku hukum para santri untuk menaati peraturan perundang-undangan terkait. Mayoritas para santri masih memilih dan/atau membeli kosmetik yang tidak mencantumkan label halal]]>
<![CDATA[PENYULUHAN MENGENAI ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SISWA SISWI SMKN 1 BANGIL PASURUAN ]]>
<![CDATA[Budi Hermono]]>;
<![CDATA[Eny Sulistyowati]]>;
<![CDATA[Muh. Ali Masnun]]>;
<![CDATA[Irfa Ronaboyd]]>;
<![CDATA[Dita Perwitasari]]>;
<![CDATA[Arinto Nugroho]]>
<![CDATA[ BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Majalengka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.465 KB)
|
DOI: 10.31949/jb.v2i2.849
<![CDATA[The minds that exist in humans, if used optimally, will certainly produce various kinds of intellectual works that can have moral rightsand economic rights. Educational institutions as a place for every human being who exploits their intellect have quite a lot of intellectual property from the results of their teaching and learning process. Vocational Schools are a form of formal education units that provide vocational education at the secondary education level as a continuation of SMP / MTs. Intellectual property protection for the works of vocational high school students is a very important step for the Indonesian nation in entering the free market era where the more advanced a country is, the more dependent it is on its intellectual capital which has business value so that it brings in investors to encourage willingness in research. PKM results show: (1) students have relatively understood the material related to intellectual property rights based on the comparison ofscores pre and posttest that have increased (2) Students have legal awareness to protect the results of intellectual property they produce. (3) There is a desire on the part of the school, to hold outreach with a larger number of students so that the level of awareness and understanding will increase and be broader.]]>
<![CDATA[The Corporate Management Strategies as Empowering Persons with Disabilities Through Equal Opportunity and Access to Employment in Indonesia ]]>
<![CDATA[Emmilia Rusdiana]]>;
<![CDATA[Arinto Nugroho]]>;
<![CDATA[Nurnilam Sari]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Disability Studies Vol. 9 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[The Center for Disability Studies and Services Brawijaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (152.495 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.ijds.2022.009.01.06
<![CDATA[The absence of implementation instructions by formulating strategies as a model for company management as well as the company's initial provision in providing equal opportunities and preparing access to workers with disabilities. To formulate a management model as a recommendation for private companies in the policies of the district/city/provincial Manpower and Transmigration Office and agencies in the city/district government or State-Owned Enterprises companies, and as a recommendation for the preparation of academic texts of regional regulations in Indonesia. The results that the real problem is the environment or society's perspective, and companies can consider the advantages of workers with disabilities, in the form of character and abilities as well as a good image for companies. Adjustment the company's commitment to providing additional funds to prepare human resources and additional facilities to meet the needs in the work environment, increasing in the form of training on the awareness of other workers as well as awareness that persons with disabilities have rights as workers, and as business opportunities and benefits, or through company activity in the form of Corporate Social Responsibility. More recently, the synergy between companies, the government and the community of people with disabilities, in the form of imposition of rewards based on the number of permanent workers and temporary workers of people with disabilities to all companies.]]>
<![CDATA[Literasi Hukum Terkait Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Bagi Siswa-Siswa SMAN 1 di Kota Blitar ]]>
<![CDATA[Muh. Ali Masnun]]>;
<![CDATA[Eny Sulistyowati]]>;
<![CDATA[Arinto Nugroho]]>;
<![CDATA[Budi Hermono]]>;
<![CDATA[Siti Nur Azizah]]>;
<![CDATA[Astrid Amidiaputri Hassyati]]>
<![CDATA[ Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jdh.v3i1.26134
<![CDATA[Sampah plastik merupakan sampah anorganik yang sulit terurai dan dapat memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Bertambahnya jumlah penduduk berimplikasi pada jumlah penggunaan plastik. Tujuan dari pengabdian masyarakan ini untuk memberikan literasi hukum mengenai kesadaran hukum khususnya bagaimana regulasi terkait pembatasan penggunaan kantong plastic khususnya di SMAN 1 Kota Blitar. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini berupa sosialisasi dengan melakukan tiga tahapan utama yakni, pretest, sosialisasi dalam bentuk pemaparan materi, dan posttest. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut tampak bahwa adanya kenaikan signifikan terkait pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum para siswa siswi tentang peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kemasan sekali pakai dan kantung plastik. Meski demikian, perilaku hukumnya masih menunjukkan siswa siswi yang tidak peduli pada pembatasan kemasan plastik. Para siswa siswi masih memilih snack yang menggunakan kemasan plastik. Abstract Legal Literacy Related to Restricting the Use of Plastic Bags for Students of SMAN 1 in Blitar City. Plastic waste is anorganic waste that is difficult to decompose and can have a negative impact on the environment. The increase in population has implications for the amount of plastic use. The purpose of this community service is to provide legal literacy regarding legal awareness, especially regarding regulations related to restrictions on the use of plastic bags, especially at SMAN 1 Kota Blitar. The method used in this service is in the form of socialization by carrying out three main stages namely, pretest, socialization in the form of material presentation, and posttest. Based on the results of the implementation of these activities it appears that there was a significant increase in legal knowledge, legal understanding, and legal attitudes of students regarding laws and regulations related to restrictions on single-use packaging and plastic bags. However, his legal behavior still shows students who do not care about restrictions on plastic packaging. The students still choose snacks that use plastic packaging.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LP3TKI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Dita Indah Anggraini]]>;
<![CDATA[Arinto Nugroho]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.45973
<![CDATA[Setiap orang yang melakukan sebuah pekerjaan di luar wilayah negara Indonesia, maka disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 1 angka 2 UU PPMI. Pemerintah menyediakan perlindungan hukum terhadap PMI. Bukan hanya sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah namun juga memberikan sebuah pembekalan kepada PMI sebelum berangkat agar CPMI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja diluar negeri. Pembekalan Akhir Pemberangkatan dari BNP2TKI yang diselenggarakan oleh BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI sangat diperlukan bagi CPMI, berawal dari masalah diatas maka peneliti bermaksud mengangkat penelitian tentang Implementasi PAP terhadap CPMI di LPT3KI Surabaya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah menunjukan bahwa pelaksanakan PAP di LP3TKI Surabaya belum sesuai dengan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per-23/KA/XI/2013.Hal ini dibuktikan dengan tidak ada pengelompokan kelas PAP sesuai penempatan negara dan jenis pekerjaan yang sama. Ketidaksesuaian juga dibuktikan dengan pemenuhan kapasitas kelas yang berlebih. Adapun kendala pelaksanakan PAP yaitu kendala eksternal timbul dari CPMI karena kurangnya pengetahuan tentang materi PAP yang hanya dianggap sebagai formalitas saja dan .kendala internal jumlah instruktur PAP terdiri 5 orang, jika tidak ada cadangan instruktur maka akan kesulitan mencari instruktur apabila ada instruktur yang berhalangan untuk hadir. Kata Kunci: CPMI, PAP, LP3TKI Surabaya]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERUSAHAAN MENGALAMI KERUGIAN SECARA TERUS MENERUS: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1103 K/PDT.SUS-PHI/2020 ]]>
<![CDATA[Muhammad Tio Salsa Wijaya]]>;
<![CDATA[Arinto Nugroho]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Law as a Framework of Social Accountability: Protection, Liability, and the I ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46100
<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja merupakan putusnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang mengakibatkan beberapa dampak tertentu, salah satunya yaitu hilangnya sumber mata pencaharian pekerja. Dalam artikel ini penulis membahas perselisihan PHK antara PT WIMCYCLE dan Agus Fauzi yang merupakan mantan pekerja PT WIMCYCLE. Bermula dari Agus Fauzi dan 300 rekan kerja lainnya di PHK secara massal dikarenakan perusahaan mengalami kerugian besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai kedudukan alat bukti putusan PKPU sebagai dasar ketidakmampuan perusahaan dari segi keuangan serta mengkaji implikasi yang dihasilkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020 terhadap PT WIMCYCLE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif (library research) dengan menggunakan 3 metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang telah dilakukan, Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020, Majelis Hakim MA menerapkan metode interpretasi ekstensif yang memperluas makna ketentuan pada pasal 164 ayat (2) UUK yakni laporan keuangan 2(dua) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik dianalogikan dengan bukti Putusan PKPU yang berisi mekanisme untuk restruktursasi pembayaran hutang para kreditur yang merupakan penafsiran yang relevan dengan keadaan perusahaan. Kemudian, Majelis Hakim MA menetapkan putusan yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk tanggal 29 April 2020, Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 30 April 2019, Tergugat berkewajiban untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (2) UUK.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA TERKAIT UPAH LEMBUR (STUDI PT ALBANY CORONA LESTARI) ]]>
<![CDATA[Mochamad Bachtiar]]>;
<![CDATA[Arinto Nugroho]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46182
<![CDATA[Upah merupakan suatu hak bagi pekerja. Maka, membayar upah adalah suatu kewajiban bagi pengusaha untuk membayar atas jasa para pekerja. Salah satu jenis upah adalah upah lembur. Permasalahan yang terjadi ketika dalam salah satu klausul perjanjian kerja antara pekerja dengan PT Albany Corona Lestari menyebutkan bahwa pekerja diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya diluar jam kerja. Dimana pengusaha tidak membayarkan upah lembur dan menganggap pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja yang laksanakan oleh pekerja/buruh hanya sebagai loyalitas saja. Sehingga tidak dipenuhi hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta upaya apa yang harus dilakukan oleh pekerja terkait upah lembur (Studi pada PT Albany Corona Lestari). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder kemudian dianalisis deduktif untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan serta upaya pekerja terkait upah lembur yang berdasarkan perjanjian kerja yang disepakati oleh PT Albany Corona Lestari. Sedangkan, untuk upaya hukum jika upah tidak dibayar perusahaan yaitu penyelesaiannya dengan cara melalui perundingan secara bipartit sebagai langkah awal, dilanjutkan dengan mediasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PHK DENGAN ALASAN KETIDAKCOCOKAN PARA PIHAK PADA PERJANJIAN KERJA PT HOME CENTER INDONESIA ]]>
<![CDATA[Alvin Cristiantara]]>;
<![CDATA[Arinto Nugroho]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46575
<![CDATA[Undang undang nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan(UUK) memberikan penjelasan didalam sebuah hubungan antara pengusaha dan pekerja dibuat melalu sebuah perjanjian kerja tertulis maupun tidak tertulis(lisan). Perjanjian yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak merupakan sebuah produk hukum yang harus ditaati oleh keduanya. Produk hukum harus memberikan kejelasan dalam setiap pasalnya agar menciptakan sebuah kepastian. Perjanjian kerja Nomor.05484/HC-OPS/PKWT-K1-151841/X/2020 antara PT.HOME CENTER INDONESIA dengan pekerjanya memiliki sebuah kekaburan norma karena dalam alasan PHK terdapat klausul yang menyatakan jika diantara kedua belah pihak merasa tidakcocok maka dapat diakhiri perjanjian kerja tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian preskriptif. Kalimat merasa tidak cocok ini merupakan sebuah bentuk ketidakharmonisan didalam hubungan kerja antara PT. Home Center dengan pekerjanya. Ketidak harmonisan ini dapat disebut juga Disharmonisasi yang dimana memiliki sebuah unsur negatif dalam hubungan kerja. Alasan PHK telah diatur dalam UUK yang dimana sudah dijelaskan jika pengusaha ingin mengakhiri hubungan kerja dengan pekerjanya maka harus memiliki alasan yang jelas dan sudah diatur dalam UU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa makna dari ketidakcocokan tersebut dan apakah dengan alasan tersebut pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja. Penenlitian ini menggunakan bahan hukum primer,sekunder dan non hukum. Hasil penelitian ini menunjukan jika Perjanjian kerja tersebut akan mengakibatkan masalah dikemudian hari karena dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang memiliki norma kabur sehingga perlu diperjelas kembali maksud dari ketidakcocokan, selain itu alasan ketidakcocokan juga tidak termasuk alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengakhiri sebuah perjanjian kerja. Kata Kunci : Ketidakcocokan , Perjanjian Kerja , PHK]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 150K/PDT.SUS-PHI/2021 TENTANG PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN TIDAK DIPENUHI PERMINTAAN STATUS PKWTT ]]>
<![CDATA[Eka Dianawati]]>;
<![CDATA[Arinto Nugroho]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): The Ontology and Axiology of Legal Order: Rights, Duties, and Rational Normat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.46666
<![CDATA[Permasalah yang hendak diangkat menjadi kajian peneliti adalah perselisihan PHK karen tidak dipenuhinya permintaan status PKWTT yang terjadi antara Ngatno dkk (penggugat) selaku pekerja dan PT. Straightway Primex (tergugat).Penggugat meminta untuk status pekerja berubah dari PKWT menjadi PKWTT dengan alasan bahwa pihaknya telah bekerja dengan status PKWT yang dilakukan secara terus menerus dan hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 59 UUK, sedangkan pihak PT. Straightway Primex menolak permintaan tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 (2) Untuk mengetahui apa Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan statue approach, case approach dan conceptual approach. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah hakim Mahkamah Agung dalam telah memutuskan perkara ini dengan cukup tepat, tergugat telah pelanggar ketentuan PKWT pada Pasal 59 UUK . Pada pertimbangan hakim lainnya peneliti kurang setuju dengan diberikannya putusan untuk PT. Straightway Primex yang membayar uang kompensasi sesuai Pasal 164 UUK karena menurut peneliti selain uang kompensasi seharusnya juga menerima upah proses selama proses penyelesaian perselisihan terjadi. Peneliti juga meneliti terkait kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu, akan tetapi bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terkait upah proses yang tidak dibayarkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA NO. 385 K/PDT.SUS-PHI/2022 TENTANG PEMBAYARAN KOMPENSASI AKIBAT PHK KARENA PEKERJA MANGKIR ]]>
<![CDATA[Linda Nilam Sari]]>;
<![CDATA[Arinto Nugroho]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): The Ontology of Legal Practice: Justice, Legitimacy, and Normative Rationalit ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v0i0.47172
<![CDATA[Abstrak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memiliki pengertian berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pegawai yang memiliki banyak akibat, salah satunya yaitu hilangnya sumber pendapatan pegawai. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus-PHI/2022 anatara Pekerja melawan PT. Bumi Mulya Makmur Lestari yang tidak sesuai dengan Pasal 168 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa PHK dikarenakan pekerja mangkir 5 hari kerja/lebih berturut-turut berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Penelitian ini bertujuan untuk membahas putusan Mahkamah Agung berkaitan perselisihan hak akibat PHK karena pekerja mangkir berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1103 K/Pdt.Sus-PHI/2020, Majelis Hakim MA menerapkan pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003 berdasarkan barang bukti dan saksi di persidangan membuktikan tidak terpenuhinya unsur pasal tersebut sebaliknya aturan yang digunakan seharusnya Pasal 168 UU Nomor 13 Tahun 2003. Akibat hukum meskipun putusan judex facti salah menerapkan hukum tetap tidak dapat merubah amar putusan dikarenakan Putusan MA telah berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci: putusan pengadilan, pemutusan hubungan kerja, mangkir]]>
