Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law, Development and Justice Review Notaire Keadilan Perspektif Hukum Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Keadilan
Nurul Hikmah
Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM PEMBUDI DAYA IKAN MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN MODEL TRIPLE HELIX (STUDI DI KABUPATEN GRESIK) Eny Sulistyowati; Muh. Ali Masnun; Mahendra Wardhana; Arinto Nugroho; Nurul Hikmah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.485

Abstract

AbstractThe real contribution of fish farmer in the development of the national economy through the amount of fisheries production is not followed by the level of welfare of the fish farmer. That the welfare of fish farmers to be able to fulfill their needs with the income they obtain is still very limited. This article aims to analyze the legal empowerment model of fish farmer through the triple helix model development approach. This research is a sociolegal research which is a mixed method between legal research methods and social science. The data used are primary data and secondary data. The results showed that normatively, the role provisions of the government and fish breeders have been clearly regulated, but the provisions for tertiary institutions have not been regulated, even though the role played by universities is no less important. Higher education as one of the elements in the triple helix has human resources who are able to provide knowledge and understanding related to production sharing agreements through legal assistance and mentoring workshops. The government is responsible for the welfare of its citizens, not only acting as a regulator, but also as a facilitator, dynamist and catalyst. Keywords : Legal Empowerment, Fish Farmer,Triple Helix
Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik Emmilia Rusdiana; Pudji Astuti; Nurul Hikmah; Gelar Ali Ahmad
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7635

Abstract

Tindak pidana korupsi adalah extra ordinary crime, yakni tindak pidana yang memerlukan keterlibatan banyak pihak,  cara yang tidak biasa dan melibatkan  komitmen dari masyarakat.  Salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah melalui pemberian contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi  serta strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi dan integritas dan nilai-nilai antikorupsi.  Sehubungan dengan pengawasan pada penggunaan anggaran negara melalui dana desa, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis hambatan dalam penerapan pencegahan korupsi pada penggunaan dana desa.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratif  dengan analisis data secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan pencegahan korupsi pada penggunaan dana desa pada Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa {PMD)dan Pemerintah Desa Suci, Desa Yosowilangun dan Desa Giri pada Pencegahan korupsi adalah pertama, pemahaman yang rendah mengenai gerakan anti korupsi berupa pemenuhan unsur monitoring dan evaluasi, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan pelaksanaan dan administrasi kegiatan.  Kedua, bentuk pencegahan korupsi adalah dengan  munculnya rasa ketakutan untuk melakukan pelanggaran pada peraturan pelaksanaan  penggunaan dana desa tersebut.  Ketiga, pembahasan mengenai Pencegahan korupsi seakan-akan merupakan kajian yang baru dan tabu untuk diadakan pembahasan lebih lanjut.
Implementasi Gerakan Anti Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi pada Lembaga Anti Korupsi di Propinsi Jawa Timur Emmilia Rusdiana; Nurul Hikmah
Perspektif Hukum VOLUME 20 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v20i1.75

Abstract

The anti-corruption movement introduces the publik that prevention efforts are better than efforts to eradicate corruption itself. This case has been conducted by an anti-corruption activist representing the community. The purpose of this research is to know the experience and understanding in supporting and realizing the anti-corruption movement as an effort to prevent corruption in East Java society. This type of research is sociological juridical and analyzed qualitatively. The results of the discussion showed that Malang Corruption Watch (MCW) and the Judicial Commission of the Republik of Indonesia liaising East Java had implemented an anti-corruption movement with a focus on publik education and capacity building for youth and students and had exercised their authority and duties in realizing judges who were committed to implementing the Code of Ethics and the Judge's Conduct Guidelines (KEPPH) by monitoring special hearings on corruption cases.
Pengaturan Perkawinan Beda Agama Antara Penganut Agama Islam dan Katolik, Studi Kasus: Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby Astrid Amidiaputri Hasyyati; Budi Hermono; Nurul Hikmah
Notaire Vol. 6 No. 2 (2023): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v6i2.44193

Abstract

AbstractMarriage as part of human rights, especially the right to have a family related to aspects of religion, culture, and state legal policies. Indonesia as a constitutional state provides strict marriage arrangements in the Marriage Law. Even so, there is a phenomenon in society related to the existence of interfaith marriages, especially between adherents of Islam and Catholicism. Today the Surabaya District Court determines the continuity of interfaith marriages through Decree No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. This research is a normative legal research using statutory, conceptual and case approaches. The results of this study confirm that the application of court decisions, especially the jurisprudence of the Supreme Court in interfaith marriages, must be viewed in a casuistic way and not be the same for everyone (erga omnes). This also emphasizes that marriage is always related to aspects and laws of each religion and beliefs held by each. Thus, in cases of interfaith marriages, it is necessary to pay attention to the provisions of Islamic Law and Canon Law or the Church regarding the implementation of interfaith marriages between Muslims and Catholics.Keywords: Interfaith; Marriage; Human Rights. AbstrakPerkawinan sebagai bagian dari hak asasi manusia khususnya hak berkeluarga yang berkaitan dengan aspek keagamaan, kebudayaan, serta kebijakan hukum negara. Indonesia sebagai negara hukum memberikan pengaturan perkawinan secara tegas dalam UU Perkawinan. Meski begitu, terdapat fenomena di masyarakat terkait adanya perkawinan beda agama khususnya antara penganut Agama Islam dengan Agama Katolik. Dewasa ini Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan keberlangsungan perkawinan beda agama melalui Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan putusan pengadilan khususnya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkawinan beda agama harus dilihat secara kasuistis serta tidak bersifat sama untuk semua orang (erga omnes). Hal ini juga mempertegas bahwa perkawinan selalu berkaitan dengan aspek serta hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing. Dengan demikian, dalam kasus perkawinan beda agama perlu memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Kanonik atau Gereja terkait pelaksanaan perkawinan beda agama antara Islam dan Katolik. Kata Kunci: Beda Agama; Hak Asasi Manusia; Perkawinan.
PENINGKATAN PEMAHAMAN ANTI KORUPSI KEPALA DESA DI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT Vita Mahardhika; Pudji Astuti; Emmilia Rusdiana; Gelar Ali Ahmad; Nurul Hikmah
Civic Education Law and Humaniora : Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi Vol 1 No 2 July 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/celara.v1i2.22292

Abstract

Kepala Desa sebagai lembaga pemerintah  terkecil diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam mewujudkan otonomi desa salah satunya diwujudkan dengan pemberian kewenangan pembangunan secara lokal-partisipatif kepada desa. Namun dalam praktiknya, kewenangan yang telah diberikan tersebut justru dimanfaatkan oleh sebagian kepala desa untuk korupsi. Kesadaran tentang korupsi dan dampaknya yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat belum dirasakan oleh Kepala Desa dengan masih banyak Kepala Desa yang terjerat kasus korupsi. Atas permasalahan tersebut Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya melakukan Upaya Pendidikan anti korupsi kepada pada Kepala Desa untuk memberikan pemahaman terhadap peraturan-peraturan tentang korupsi dan akibatnya. Hasil dari kegiatan ini sangat bermanfaat dan mampu memberikan pengetahuan lebih kepada Kepala Desa untuk lebih akuntabel dan transparan dalam membangun desa
MODEL PEMBERDAYAAN HUKUM PEMBUDI DAYA IKAN MELALUI PENDEKATAN PENGEMBANGAN MODEL TRIPLE HELIX (STUDI DI KABUPATEN GRESIK) Eny Sulistyowati; Muh. Ali Masnun; Mahendra Wardhana; Arinto Nugroho; Nurul Hikmah
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v19i2.485

Abstract

AbstractThe real contribution of fish farmer in the development of the national economy through the amount of fisheries production is not followed by the level of welfare of the fish farmer. That the welfare of fish farmers to be able to fulfill their needs with the income they obtain is still very limited. This article aims to analyze the legal empowerment model of fish farmer through the triple helix model development approach. This research is a sociolegal research which is a mixed method between legal research methods and social science. The data used are primary data and secondary data. The results showed that normatively, the role provisions of the government and fish breeders have been clearly regulated, but the provisions for tertiary institutions have not been regulated, even though the role played by universities is no less important. Higher education as one of the elements in the triple helix has human resources who are able to provide knowledge and understanding related to production sharing agreements through legal assistance and mentoring workshops. The government is responsible for the welfare of its citizens, not only acting as a regulator, but also as a facilitator, dynamist and catalyst. Keywords : Legal Empowerment, Fish Farmer,Triple Helix
Co-Authors Arinto Nugroho Astrid Amidiaputri Hasyyati Budi Hermono EMMILIA RUSDIANA Emmilia Rusdiana Eny Sulistyowati Gelar Ali Ahmad Gelar Ali Ahmad Mahendra Wardhana, Mahendra Masnun, Muh Ali Pudji Astuti Pudji Astuti Vita Mahardhika