Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP dan HAM) Rustam, Rustam
JURNAL DIMENSI Vol 6, No 3 (2017): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2017)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tinjaun yuridis terhadap tindakan aborsi yang ditinjau dari Undang-Undang No.36 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 36 Tahun 2009serta perbandingan pandangan (Perspektif) terhadap aborsi antara UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, KUHP dan HAM. Berdasarkan aturanÂ KUHP dan HAM aborsi dilarang sedangkan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009, aborsi diperbolehkan dengan syarat tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis yuridis. Perbedaan aturan tentang aborsi yakni antara Undang-Undang No.36 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hak Azazi Manusia ditengahi oleh asas lex posteriori derogat legi priori yang membuat gagasan baru tentang aborsi yakni pada kedaruratan medis yakni provokatus medicalis. Sedangkan abortus provocatus, berdasarkan pandanga ketiga aturan tersebut adalah merupakan tindakan pidana yang dilarang, serta di anggap sebagai pelanggaran terhadap hak azazi manusia.Â Kata Kunci; Aborsi, Hukum Pidana, KUHP, HAMThe purpose of this study is to Â determine at the legal review of abortion actions reviewed from Law No.36 of 2009, Penal Code, the relationship between the , Penal Code and Law No, 36 of 2009 and comparison of perspective on Abortion action among Law no. 36 in 2009 on Health, Penal Code and Human Rights. Based on Penal Code and Human Rights, abortion is prohibited in Indonesia but based on the Law No.36 of 2009 stated that abortioncould be done with certain conditions. The approach used was the juridical analysis approach. DifferencesÂ abortion regulation lawsbased on the Law No.36 of 2009, Penal Code and Human Rights were mediated by the principle of â€œlex posteriori derogat legion prioriâ€ which made an issue on abortion regulation lawsonly in medical emergency namelyâ€ provokatus medicalisâ€. Meanwhile â€œforabortus provocatusâ€, based on the threelawsâ€™ views,is a prohibited action and considered as a violation of human rights.Keywords; Abortion, Criminal Law, Penal Code, Human Rights

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DARI INSTANSI KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA Rustam, Rustam
JURNAL DIMENSI Vol 4, No 3 (2015): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2015)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan ujung tombak aparat penegakhukum dalam sistem peradilan pidana dan pada sisi lain selaku pelindung, pengayom danpelayan masyarakat. anggota Polri sangat diharapkan untuk tidak terlibat dalam pemakaianapalagi peredaran narkoba.Tetapi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi didalam organisasi Polri sangat sulit. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empirisdengan peraturan perundang-undangan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atauimplementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukumtertentu yang terjadi dalam masyarakat. Ada 14 data anggota kepolisian yangmenyahgunakan Narkotika ditahun 2014, semuanya jenis Sabu. Para anggota dikenakansanksi dari Intansi sesuai Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan DisiplinAnggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Terhadap tindak Pedagangan Anak Rustam, Rustam
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i1.2403

Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, yang mana bertujuan mengatur kegiatan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan norma yang berlaku, dan sebagai landasan konstitusonal juga secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya perlindungan perempuan dan anak.berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat dalam kurun waktu 2016 ada 1000 kasus kekerasan terhadap anak salah satunya adalah perdaganan dan eksploitasi anak. Kesimpulan Peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, yaitu : (1)bahwa penerapan hukum pidana oleh hakum terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Anak telah sesuai karena dalam putusan perkara Nomor 989/Pid.B/2016/PN.Btm para terdakwa dinilai sah dan terbukti melakukan perbuatan tersebut. (2) pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan perkara Nomor 989/Pid.B/2016/PN.Btm sudah sesuai dengan hukum yang berlaku meski seharusnya hukuman pidana yang dijatuhkan dinilai Peneliti masih bisa lebih maksimal.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT TERHADAP ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BATAM Rustam Rustam
JURNAL DIMENSI Vol 5, No 3 (2016): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2016)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pelaku kecelakaan yang menyebabkanluka berat dalam kecelakaan lalu lintas di kota batam. Faktor- faktor apa yang menjadi pert imbangan Hakimdalam perkara nomor: 169/pid. B/ 2014/PN. Batam.Pada pengadilan Negeri Batam. Penelit ian ini menggunakanmetode penelitian yuridis normative dan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahanbahan,pustaka berupa putusan pada penngadilan dan peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta bukubuku(literatur) dan karangan- karangan ilmiah, artikel dan tulisan ilmiah Hu ku m yang terkait dengan objekpenelitian. Hasil penelitian ini adalah terdakwa dalam melaku kan tindak pidana karena kelalaianyamenyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Maka pert imbangan Hakim adalah melihatterdakwa melarikan diri dan tidak menolong korban pada saat kejadian.

KEDUDUKAN REKONSTRUKSI/REKA ULANG DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi Penanganan Kasus Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang) Rustam Rustam
JURNAL DIMENSI Vol 4, No 2 (2015): JURNAL DIMENSI (JULI 2015)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Salah satu teknik pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi adalah dengan melakukanrekonstruksi dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana. Dimana istilah rekonstruksidi bidang penyidikan tersebut mulai dikenal secara luas oleh masyarakat melalui berbagai liputandi media-media massa. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana kedudukan rekonstruksi danjuga bagaimana rekonstruksi menurut penilaian hakim. Jenis peneliian yang digunakan adalahyuridis empiris dengan terjun langsung ke lapangan khususnya di kantor kejaksaan danpengadilan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa menurut Dodi Arifin, SH, salah satujaksa di Kejaksaan Negeri Padang menuturkan bahwa rekonstruksi dijadikan sebagai alat buktisurat dan mempunyai peranan yang penting, oleh karena itu dalam pembuatannya dilakukansesegera mungkin setelah terjadinya tindak pidana. Sedangkan bagi hakim bahwa rekonstruksihanya dijadikan penguat atas petunjuk dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, sama halnyadengan apa yang diutarakan oleh hakim di atas tadi, rekonstruksi digunakan apabila terdakwaatau bahkan saksi membantah pada apa yang telah diutarakan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat) Rustam Rustam
JURNAL DIMENSI Vol 6, No 2 (2017): JURNAL DIMENSI (JULI 2017)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v6i2.1047

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi sungguh luar biasa. Bagaimana keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, ternyata telah diselewengkan oleh sebagian orang yang tak bertanggungjawab untuk menambah kekayaannya. Metode penelitian ini dilakukan adalah deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologi terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. data diperoleh dari dat primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat lebih cenderung untuk menunggu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, itupun tidak berhasil dilakukan secara maksimal dikarenakan lemahnya sumberdaya manusia dan lemahnya hukum yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, b) hambatan dalam pengembalian kerugian keuangan negara antara lain adanya perlawanan dari pihak keluarga tersangka, terpidana tidak sanggup membayar kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan hakim, dan terpidana meninggal dunia.Kata Kunci : Asset Recovery, Korupsi AbstractThe state financial losses incurred by corruption were extraordinary. How the state finances that should be used for the prosperity of its people, it had been distorted by some people who were not responsible for adding their wealth. The method of this research was descriptive which described completely and clearly about the problem under study with approach of sociology juridical to law enforcement in field by law enforcer. data were obtained from primary data and secondary data through field research and library research. The result of the research shows that: a) The implementation of state financial loss recovery in High Court of West Sumatera is more likely to await the verdict of judge which has a permanent legal force, and even then cannot be done maximally due to weakness of human resources and weakness of law relating to state financial loss return, b) obstacles in the state financial loss recovery was the existence of resistance from the suspect's family, the convicted person can not afford to pay the state financial loss as mentioned in the judge's decision, and the convicted person died. Keywords: Asset Recovery, Corruption

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search