Winda Roselina Effendi
Ilmu Pemerintahan Fakukltas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kepulauan Riau Batam

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal Dimensi

HAK ASASI MANUSIA : STUDI HAK-HAK BURUH DI INDONESIA HUMAN RIGHT: A STUDY ABOUT LABOR RIGHT IN INDONESIA Effendi, Winda Roselina
JURNAL DIMENSI Vol 6, No 1 (2017): JURNAL DIMENSI (MARET 2017)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.97 KB) | DOI: 10.33373/dms.v6i1.528

Abstract

Masalah hak-hak dan kesejahteraan buruh di perusahaan-perusahaan Di Indonesia kian marak dibicarakan terkait masalah pelanggaran HAM yaitu, pemberian hak yang seharusnya sesuai dengan hak buruh yang telah diatur dalam UU maupun ILO . Sulitnya bagi buruh untuk memperjuangkan sendiri kesejahteraannya, mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan yang pada akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial dan ketidakstabilan perekonomian. Jika tidak ada perwujudan nyata dari pihakpihak yang berwenang mengenai permasalahan ini, dapat mengakibatkan terjadinya stagnasi bahkan kemunduran untuk jangka panjang tidak hanya dari sisi karyawan, juga terhadap perusahaan dan negara secara keseluruhan. Buruh membutuhkan perhatian atas nasib mereka sebagai sumber daya dan aset perusahaan.Kata Kunci:  Hak Asazi Manusia, Buruh, Teori KeadilanThe problem of the rights and prosperity of labor in companies in Indonesia being discussed related to human rights violations, namely, workers rights entitlements refers to government regulation and ILO. The labors’ difficulties in reaching their own prosperities resulted the dissatisfaction which leaded to social and economic instability. If there is no real appropriate manifestation from authorities of about it, , it can lead to stagnation and even retrogression for long time, not only in employees side, as well as to the companies and the country. Labors need attention for their fate as the company resources and assets. Key Words: Human Right, Labor, Justice Theory
DAMPAK KONFLIK KEWENANGAN ANTARA BADAN PENGUSAHAAN KOTA BATAM DAN PEMERINTAH KOTA BATAM TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM Effendi, Winda Roselina; Sutarto, Dendi
JURNAL DIMENSI Vol 8, No 1 (2019): JURNAL DIMENSI (MARET 2019)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.151 KB) | DOI: 10.33373/dms.v8i1.1847

Abstract

Penelitian ini berfokus pada konflik kewenangan yang terjadi antara Badan Pengusahaan Kota Batam dengan Pemerintahan Kota Batam yang berdampak pada penerapan good governance dalam pelayanan public di Kota Batam. Konflik kewenangan di Kota Batam ini bukanlah persoalan baru, namun seperti belum menemukan solusi dari persoalan tersebut. Tumpang tindihnya kewenangan di kedua lembaga tersebut, terlihat nyata pada pelaksanaan pelayanan public di Kota Batam yang berbelit-belit. Dengan adanya permasalahan ini, penelitian ini dilakukan sebagai upaya dalam menemukan solusi dari konflik kewenangan tersebut serta dapat memperbaiki pelayanan public yang menerapkan prinsip good governance tentunya. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif case study. Hal ini bertujuan untuk melihat permasalahan lebih mendalam. Triagulasi data serta penarikan kesimpulan penelitian dielaborasi dengan menggunakan teori konflik kewenangan dan tentunya prinsip good governance dalam pelayanan public. Sehingga, dapat memberikan rekomendasi bagi Badan Pengusahaan Kota Batam dan Pemerintahan Kota Batam dalam memberikan pelayanan public yang sesuai dengan prinsip good governance.
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMPROMOSIKAN WISATA BERSEPEDA DI PULAU AIR RAJA, BATAM Winda Roselina Effendi; Linayati Lestari; Renol Renol
JURNAL DIMENSI Vol 8, No 2 (2019): JURNAL DIMENSI (JULI 2019)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.334 KB) | DOI: 10.33373/dms.v8i2.2169

Abstract

Sebagai tempat wisata sejarah, Pulau Air Raja juga berpotensi dijadikan sebagai tempat wisata olahraga yakni bersepeda yang dicanangkan dari masyarakat setempat untuk menjadikan Pulau Air Raja sebagai destinasi wisata olahraga, Pulau tersebut juga masih dalam lingkungan alam yang bersih dan belum disentuh dengan perkembangan modern. Namun dikarenakan belum semua kalangan mengetahui Pulau Air Raja sebagai tujuan wisata bersepeda di Kota Batam, dalam penelitian ini peneliti akan membahas bagaimana strategi Kelurahan Air Raja sebagai pejabat setempat dalam mempromosikan Pulau Air Raja sebagai destinasi wisata bersepeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kelurahan Air Raja dan strategi mempromosikan Pulau Air Raja sebagai destinasi wisata sepeda, serta Pulau tersebut dapat direkomendasikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam sebagai pulau yang berpotensi untuk wisata olahraga. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Informan penelitian utama adalah Kelurahan Air Raja, informan pendukung adalah Lurah Air Raja, Kepala Pengembangan Obyek dan Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Aktivis Gowes Pulau Air Raja, Tokoh Masyarakat dan Pemuda setempat. Dalam pelaksanaannya, strategi promosi wisata sudah berjalan baik, walupun belum sepenuhnya optimal, pengembangan wisata di Pulau Air Raja di dukung oleh program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam berupa konsep awal membantuk pulau wisata, peran masyarakat setempat mempromosikan wisata menggunakan alat atau media promosi, seperti media sosial, Kegiatan wisata bersepeda juga membantu pendapatan ekonomi masyarakat.
REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT Winda Roselina Effendi
JURNAL DIMENSI Vol 8, No 3 (2019): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2019)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v8i3.2218

Abstract

Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan bahkan menjadi suatu yang politis untuk diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah publik, definisi, konsep, dan nilai-nilai yang dikandungnya selalu menempatkan perempuan secara marjinal di area tersebut, salah satu posisinya yang dimarjinalkan adalah perannya di dalam institusi politik terutama dari jabatan-jabatan politik dan di dalam proses-proses pembuatan keputusan politik, termasuk dalam hal ini adalah institusi partai politik. Di Indonesia pasca reformasi dibuat kebijakan untuk mendorong penguatan peran politik perempuan dimana parpol harus memenuhi kuota 30 % keterwakilan perempuan sebagai pengurus di tingkatan pusat dan juga sebagai syarat keikutsertaan parpol dalam pengajuan calon legislatif di tiap daerah pemilihan. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai salah satu partai yang lolos menjadi kontestan pemilu 2014 juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun, ada pandangan sinis yang mengatakan partai-partai politik hanya menjalankannya sebagai pemenuhan syarat administratif. Maka dalam konteks ini menarik untuk melihat upaya partai Nasdem dalam mendorong penguatan peran politik perempuan di dalam institusinya.
ANALISIS WEBSITE SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DI PROVINSI INDONESIA DENGAN SISTEM MERIT Lestari, Linayati; Nurhayati, Nurhayati; Effendi, Winda Roselina; Fatiha, Fajarina Nur; Tarwiyani, Tri; Susanto, Susanto
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 3 (2023): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i3.5503

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem informasi pada website pemerintah provinsi di Indonesia dengan sistem merit. Sistem informasi merupakan salah satu aspek yang mendukung pelaksanaan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif dan normative kualitatif dengan dua model interpretasi gramatikal dan sistematik. Hasil analisis terdapat enam provinsi di Indonesia yang memiliki nilai persentase sistem informasi tertinggi yaitu, jawa tengah, jawa barat, lampung, kalimantan timur, nusa tenggara timur, dan sulawesi tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawa tengah dan lampung mendominsasi dari empat provinsi lainnya dengan nilai 100. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu untuk menguji keabsahan, kesesuaian dengan hasil penelitian lama dan penelitian baru terkhusus pada wilayah provinsi. Penelitian ini merekomendasi agar pemerintah provinsi memberikan keterbukaan data pada masyarakat dan pengembangan website provinsi indonesia.