Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Jurnal Trias Politika

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK DI KELURAHAN GALANG BARU KOTA BATAM Syarifuddin, Syarifuddin; Mulda, Rahmayandi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i1.2517

Abstract

Implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam dengan studi kasus penggunaan alat kontrasepsi di kelurahan Galang Baru  menjadi salah perhatian serius bagi pemerintah daerah Kota Batam karena di kelurahan tersebut jika dibandingkan kelurahan lain yang ada di Kecamatan Galang  termasuk wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk atau jumlah  penduduk yang paling banyak yakni mencapai  1. 455.000 penduduk perempuan dan  laki-laki  mencapai 1. 226.000 .dengan total jumlah penduduk 2.681. 000.  Jumlah penduduk tersebut berada di pulau-pulau yang ada di Kota Batam. Indikator penelitian ini menggunakan  teori implementasi kebijakan Edwar III yakni indikator  Komunikasi,  Sumber daya , Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode  Penelitian  ini menggunakan  Metode  Deskriptif  Kualitatif.  Deskriptif  yaitu  data  yang  dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata,  gambar,  dan  bukan  angka-angka.  Deskriptif  Kualitatif  adalah  pecarian fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat  melalui  pengamatan  wawancara,  dan  penelaahan  dokumen.   Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Komunikasi Informasi dalam hal Edukasi masih kurang dalam penyampaian informasi serta pelayanan kepada publik. b. Sumber Daya Manusia cukup baik mengenai kerjasama dengan mitra kerja akan tetapi kurang baik mengenai pekerja lapangan keluarga berencana karena jumlahnya yang sedikit. c. Disposisi terealisasi jika dilihat dari Peserta aktif Semua Metode , namun jika dilihat dari tiap metode kontrasepsi ada 2 (dua) yang tidak terealisasi yaitu MOP dan kondom, dan angka prevalensinya juga menurun. d. Struktur birokrasi sudah baik karena sudah dijalankan sesuai Peraturan pemerintah daerah.
Konsep dan Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia Rahmayandi Mulda
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.837 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v1i2.1061

Abstract

Abstract The government's policy on development in Indonesia is considered to be impartial in the agriculture sector, from observations, the portion of the budget each year is mostly channeled to other sectors, such as education, health, security and other routine expenditures such as salaries and operations, agriculture is considered very minimal, whereas more than half of the population in Indonesia works in the agricultural sector. The farmers are still complaining about infrastructure problems such as dams, irrigation, and farm roads. In addition, the quality of human resources working in the agricultural sector is still low, the price stability of production is uncertain so that at any time can harm the farmers, the survival of the survivors are allowed by the government when they have great service in encouraging development. The number of problems that occurred in the agricultural sector became the basis of this paper. This research is based on qualitative research, where researchers collect various data field and conduct a deep analysis of the data and on the problems that occur. The conclusion of this research is that government should direct development in agriculture sector so that people get welfare by making policies or regulations that favor the farmers by improving the quality of human resources in the agricultural sector, the availability of facilities and infrastructure, the guarantee of the price of agricultural products and the guarantee of survival farmers. Keywords: policy, government, development, agriculture Abstrak Kebijakan pemerintah dalam pembangunan di Indonesia dinilai belum memihak pada sektor pertanian, dari hasil pengamatan, porsi anggaran tiap tahunnya lebih banyak tersalurkan pada sektor-sektor yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan maupun belanja rutin lainnya seperti gaji pegawai dan operasional, sedangkan untuk sektor pertanian dinilai sangat minim, padahal lebih dari setengah jumlah penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Para petani masih banyak mengeluhkan masalah infrastruktur seperti bendungan, irigasi, maupun jalan tani, selain itu kualitas sumber daya manusia yang bekerja disektor pertanian masih rendah, stabilitas harga hasil produksi tidak menentu sehingga sewaktu-waktu dapat merugikan para petani, jaminan kelansungan hidup para petani dibiarkan begitu saja oleh pemerintah padahal mereka punya jasa besar dalam mendorong pembangunan. Banyaknya masalah yang terjadi disektor pertanian tersebut menjadi dasar dari tulisan ini. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan berbagai data dilapangan dan melakukan analisis yang mendalam terhadap data-data maupun pada persoalan-persoalan yang terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah seharusnya mengarahkan pembangunan pada sektor pertanian sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan dengan membuat kebijakan atau regulasi yang memihak kepada petani dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, ketersediaan sarana dan prasarana, jaminan harga hasil produksi pertanian dan jaminan kelangsungan hidup para petani. Kata kunci: kebijakan, pemerintah, pembagunan, pertanian
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA: STUDI KASUS PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA MEKKATTA, KABUPATEN MAJENE Rahmayandi Mulda; Nurhayati Nurhayati; Meri Enita Puspita Sari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2788

Abstract

Manajemen sangat dibutuhkan dalam segala hal, utamanya dalam pengelolaan pemerintahan Desa, Desa memiliki banyak persoalan mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, keuangan desa dan lain-lain, dengan adanya manajemen pemerintahan desa yang baik diharapkan bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan yang ada didesa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana peneliti mengobservasi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan pengkajian dan analisis mendalam terhadap data yang ditemukan dilapangan yang akan dituangkan dalam tulisan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pedesaan, hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada di pedesaan, utamanya pola pikir masyarakat desa. Sumber daya alam yang melimpah dan pendanaan yang cukup tidak akan mampu mendorong masyarakat lebih sejahtera, jika sumber daya manusia dalam mengelola potensi tersebut mengalami keterbatasan.
Pengaruh Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas Terhadap Perkembangan Daerah di Kota Batam Periode Tahun 2010-2014 Nur Kholidah Berlian; Linayati Lestari; Rahmayandi Mulda
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.697 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1237

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014. Tujuan dan manfaat dari penelitian yaitu, mengetahui pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014 untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada kajian analisis penerapan suatu kebijakan. Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode campuran untuk menghasilkan data yang bersifat statistik dan deskriptif. pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, angket, dokumentasi  dan wawancara serta teknik analisis data yang digunakan yaitu metode skala likert.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kebijakan kawasan perdagangan bebas terhadap perkembangan daerah di kota Batam periode tahun 2010-2014 yang membawa kearah perkembangan yang lebih baik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK DI KELURAHAN GALANG BARU KOTA BATAM Syarifuddin Syarifuddin; Rahmayandi Mulda
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i1.2517

Abstract

Implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam dengan studi kasus penggunaan alat kontrasepsi di kelurahan Galang Baru  menjadi salah perhatian serius bagi pemerintah daerah Kota Batam karena di kelurahan tersebut jika dibandingkan kelurahan lain yang ada di Kecamatan Galang  termasuk wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk atau jumlah  penduduk yang paling banyak yakni mencapai  1. 455.000 penduduk perempuan dan  laki-laki  mencapai 1. 226.000 .dengan total jumlah penduduk 2.681. 000.  Jumlah penduduk tersebut berada di pulau-pulau yang ada di Kota Batam. Indikator penelitian ini menggunakan  teori implementasi kebijakan Edwar III yakni indikator  Komunikasi,  Sumber daya , Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode  Penelitian  ini menggunakan  Metode  Deskriptif  Kualitatif.  Deskriptif  yaitu  data  yang  dikumpulkan  adalah  berupa  kata-kata,  gambar,  dan  bukan  angka-angka.  Deskriptif  Kualitatif  adalah  pecarian fakta  dengan  interpretasi  yang  tepat  melalui  pengamatan  wawancara,  dan  penelaahan  dokumen.   Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Komunikasi Informasi dalam hal Edukasi masih kurang dalam penyampaian informasi serta pelayanan kepada publik. b. Sumber Daya Manusia cukup baik mengenai kerjasama dengan mitra kerja akan tetapi kurang baik mengenai pekerja lapangan keluarga berencana karena jumlahnya yang sedikit. c. Disposisi terealisasi jika dilihat dari Peserta aktif Semua Metode , namun jika dilihat dari tiap metode kontrasepsi ada 2 (dua) yang tidak terealisasi yaitu MOP dan kondom, dan angka prevalensinya juga menurun. d. Struktur birokrasi sudah baik karena sudah dijalankan sesuai Peraturan pemerintah daerah.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2018 Muhammad Solihin; Rahmayandi Mulda
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.669 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v3i2.2073

Abstract

Pemilahan sampah tidak begitu masif dilakukan di Kota Batam. Sehingga memang dari sumber sampah kebanyakan sampah belum terpilah. Problem sampah di Kota Batam akan bertambah pelik jika tidak direncanakan dengan matang pengelolaanya khususnya dalam hal ini adalah pengurangan sampah. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui implementasi program pengurangan sampah di Kota Batam Tahun 2018 dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Tempat penelitian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Bidang Pengelolaan Sampah dan lokasi Mitra pengurangan sampah. Jenis penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Data yang dikumpulkan untuk penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik sample mengunakan purposive sampling. Hasil penelitian, Pertama: Indikator input belum ada Peraturan turunan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Batam dan sumberdaya manusia dan organisasi unit pengeloaan bank sampah masih sangat minim. Kedua : Indikator output, tempat sampah di rumah-rumah (sumber sampah) masih terdiri dari satu jenis tempat sampah sehingga sampah memang tidak terpilah dari rumah. Adapun TPS3R dan Bank Sampah dinilai belum berjalan secara maksimal karena jumlah sangat sedikit sehingga pengurangan sampahnya juga tidak signifikan mengurangi sampah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan umumnya terkendala oleh minimnya sumberdaya apalagi bagi pegelola TPS3R dan Bank Sampah tidak memiliki instentif tetap dari pemerintah.
BUDAYA MELAYU DALAM BUDAYA KERJA BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM Rahmayandi Mulda; Nurfadila Nurfadila; Ronald Parlindungan; Meri Enita Puspita Sari; Nurhayati Nurhayati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i2.5594

Abstract

ABSTRACT Local culture in government bureaucracy is important to study as an effort to understand the characteristics of bureaucratic culture in a region. As time goes by, local culture is increasingly disappearing. The aim of this research is to see how Malay culture grows and develops within the government bureaucracy in the city of Batam. The aim of the research is to determine the bureaucratic culture of the regional government of Batam City as one of the centers of Malay culture. The research method used is a descriptive qualitative method where the researcher uses an interview approach to parties who are related to the object under study such as state civil servants and society, a documentation approach analyzes documents in the form of books, pictures and other media that are related to the research object and the observation approach in the field sees directly and interacts more deeply with the research object. The results of this research found that by using several indicators of Malay culture such as the values of openness and truth, respect, cooperation, understanding, self-adaptation, politeness, forgiveness, politeness, trust and consideration, it was found that Malay culture is still growing and developing in the government bureaucratic environment. Batam city. This can be seen from various material and non-material elements such as the way of communicating, the style of the building and the way of dressing. ABSTRAK Budaya lokal dalam birokrasi pemerintahan penting dikaji sebagai upaya memahami karakteristik budaya birokrasi di suatu daerah, seiring berkembangnya waktu dan zaman budaya lokal semakin menghilang. Tujuan penelitian ini peneliti berupaya melihat bagaimana budaya melayu tumbuh dan berkembang dilingkungan birokrasi pemerintahan di kota Batam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui budaya birokrasi pemerintah daerah kota Batam sebagai salah satu pusat kebudayaan melayu. Metode penelitian digunakan adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana peneliti menggunakan pendekatan wawancara kepada pihak yang memiliki keterkaitan terhadap objek yang diteliti seperti aparatur sipil negara dan masyarakat, pendekatan dokumentasi menganalisis dokumen baik dalam bentuk buku,gambar, maupun media lainnya yang memiliki kaitan terhadap objek penelitian dan pendekatan observasi dilapangan melihat secara langsung dan melakukan interaksi lebih mendalam terhadap objek penelitian. Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa dengan menggunakan beberapa indikator budaya melayu seperti nilai keterbukaan dan kebenaran, penghargaan, kerja sama, kesepahaman, penyesuain diri, kesantunan, pemafan, kesantunan, kepercayaan dan bertimbang rasa, ditemukan bahwa budaya melayu masih tumbuh dan berkembang dilingkungan birokrasi pemerintah kota Batam. hal tersebut dapat dilihat dari berbagai unsur materil dan non materil seperti cara berkomunikasi dan corak bangunan serta cara berpakaian.