Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

The Inclusive Education at Services Management Pahrizal Iqrom; A.Y. Andi Gani; M.R. Khairul Muluk
Jurnal Pendidikan Humaniora Vol 2, No 4: Desember 2014
Publisher : Pascasarjana UM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.071 KB)

Abstract

Manajemen Pelayanan Pendidikan Inklusif (Studi di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)Abstract: Brawijaya University as a medium for the society in the achievement of individuals and groups, positioning itself at the forefront as an agent of change for the development of the nation and the state. Optimizing the role of university is not only for the intellectual education, but it should be aimed for the moral and character education, which will be able to bring the expected results and benefits to the society. Mature education is the education that is intended for all groups of people, either the normal people or who have special needs (disability). Best service management should include 4 significant elements namely; resource good service, stable organizational culture, system services can be measured and students. Therefore, minimum services standards that must be applied properly and correctly in accordance with the needs of students and societies who receive services or as a citizen. Key Words: service management, inclusive education, human rights Abstrak: Universitas Brawijaya sebagai sarana bagi masyarakat dalam meraih prestasi secara individu dan kelompok, memposisikan diri yang terdepan sebagai agen perubah bagi kemajuan bangsa dan negara. Optimalisasi peran universitas tidak hanya sebatas pendidikan intelektual saja namun seharusnya lebih mengarah kepada pendidikan moral dan budi pekerti, yang nantinya diharapkan mampu membawa hasil dan manfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar. Pendidikan yang dewasa adalah pendidikan yang diperuntukan untuk semua golongan, baik yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus (disabilitas). Manajemen pelayanan yang terbaik harus meliputi 4 unsur penting yakni; sumber daya pelayanan yang baik dan benar, budaya organisasi yang stabil, sistem pelayanan yang dapat diukur dan mahasiswa. Standar pelayanan minimal yang diterapkan diharapkan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan atau masyarakat yang menerima pelayanan tersebut sebagai seorang warga negara.Kata kunci: manajemen pelayanan, pendidikan inklusif, HAM
Peran Pemerintah Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi di Desa Dasan baru Kopang Kabupaten Lombok Tengah) Pahrizal Iqrom; Wisma Widiana Patmil; Hisbullah Hisbullah; Aditya Aditya; Hartika Hartika
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 4 No 4 (2021)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.179 KB) | DOI: 10.29303/jpmpi.v4i4.1028

Abstract

Salah satu kunci dalam meningkatkan Produktifitas Pendapatan Masyarakat adalah dengan membuka ruang transaksi jual-beli pada UMKM. Melalui interaksi antar masyarakat tersebut maka tercipta tawar-menawar untuk satu kebutuhan dalam rumah tangga. Lalu bagaimana jika Pandemi membatasi akses UMKM Masyarakat untuk berkembang?. apakah kebijakan yang akan di keluarkan oleh pemerintah telah berpihak terhadap Pelaku UMKM atau sebaliknya malah merugikan?. Sebuah Survei bersekala Nasional yang dilakukan pada akhir Tahun 2020, Kolaborasi antara UNICEF, UNDP, Prospera dan The SMERU Research Institute memberikan gambaran bahwa Pemerintah Indonesia belum siap dalam menghadapi pandemi Covid-19 secara Maksimal. Karena itu dibutuhkan upaya lebih. Fenomena tersebut berdampak pada UMKM. Masalah yang muncul di antaranya; 1. Banyaknya Informasi Yang Membingungkan dan Hoax Yang Beredar meredahkan masyarakat terhadap ketahanan pangan mereka., 2. Kepedulian Tinggi Namun Masih Belum Paham Apa Yang Akan Dilakukan dalam upaya membantu masyarakat sekitarnya yang lebih terpapar., 3. Diskriminasi, Stigma, dan Pengucilan Terhadap Pasien Covid-19 dan Keluarganya menyebabkan keputusasaan., 4. Kebutuhan pengan masyarakat dikhawtirkan lebih banyak dari sebelumnya karena masyarakat tidak memilki sumber peng- hasilan lagi., 5. Banyak Komoditi pertanian yang tidak bisa terjual ke pasar sehingga merugikan masyarakat.
AGAMA, DEMOKRASI DAN TANTANGAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA MUHTAR TAYIB; RENDRA KHALDUN; PAHRIZAL IQROM
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v5i2.5694

Abstract

Negara demokrasi dikonotasikan sebagai suatu cara pandang yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk berpendapat, berpikir, berkarya hatta kebebasan dalam memeluk suatu agama dan ajaran tertentu menurut keyakinan mereka masing-masing. Indonesia dalam hal ini di sebut-sebut sebagai negara yang mengadopsi paham demokrasi dalam sistem pemerintahan yang dilakoninya, sehingga berimbas pada pola, sistem dan ketetapan yang mampu merangkul setiap etnis, budaya, suku, agama dan kepercayaan setiap warga negaranya, sebagaiman yang diamanatkan oleh UUD 45 dan pancasila sebagai dasar Negara. Kebebasan dalam beragama berimplikasi pada ‚agama minoritas dan agama mayoritas?. Agama ‘Islam’ merupakan salah satu agama yang‚ digandrungidi Indonesia; ajaran baku (syariat Islam) sering kali tidak sejalan (baca: berbenturan) dengan idelogi Negara. Para ‘abdi agama menghendaki syariat Islam sebagai rujukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan, terutama dalam penetapan hukum sebagaimana yang dikumandangkan, bahwa Islam adalah agama rahmatanlil alamiin. Demokrasi pancasila pada dasarnya sama atau sinoninm dengan demokrasi lokal seperti yang yang telah dipraktekkan selama beberapa abad oleh suku-suku bangsa Indonesia, yang sekarang masih dapat dijumpai dalam masyarakat yang menggunakan sistem adat, budaya, agama dan demokrasi sehingga terlihat memiliki dialektikanya sendiri dalam bagan yang utuh perbedaan basis empirik itu tidak akan menghalangi bertemunya dua konsep, antara yang non empirik dengan yang empirik bahkan akan bertemu pada satu titik. Sebab, meski agama berdasarkan wahyu tetapi ia diterima berdasarkan penalaran manusia. Lebih-lebih karena wahyu mengandung nilai-nilai yang mendorong demokrasi.
ANALISIS PSIKOLOGIS TENTANG NALAR POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMILIHAN UMUM Pahrizal Iqrom
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/politea.v6i1.6989

Abstract

Penelitian ini membahas larangan keterlibatan pegawai negeri sipil (PNS) dalam urusan politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Meskipun dilarang secara hukum, PNS sebagai makhluk politik memiliki dorongan untuk terlibat dalam politik, dan banyak individu yang memanfaatkan posisi dan fasilitas negara untuk memajukan karir mereka melalui cara politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana individu sebagai makhluk bebas memenuhi kebutuhan politik mereka sambil menjadi PNS dan menghadapi larangan keterlibatan politik. Studi ini menyimpulkan bahwa keterlibatan politik oleh PNS tidak dapat dihindari karena manusia adalah makhluk politik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjalankan sistem pemantauan dan penegakan yang lebih efektif untuk mengatur keterlibatan politik oleh PNS dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mempertahankan netralitas dan objektivitas saat menjalankan tugas mereka. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika yang rumit dari keterlibatan politik oleh PNS dan menekankan perlunya penelitian lebih lanjut di bidang ini.
ANALISIS TEORITIS PENGARUH STRATEGI PERUSAHAAN TERHADAP ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, BUDAYA ORGANISASI, SUPPLAY CHAIN MANAGEMENT DAN KINERJA PERUSAHAAN DI INDONESIA pahrizal iqrom iqrom
Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 2 No. 1 (2021): METODE DAKWAH KONTEMPORER DAN MAKNA UNIVERSAL DAKWAH
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mudabbir.v2i1.3545

Abstract

Abstrak: Salah satu kunci dalam SCM adalah terjalinnya kolaborasi yang kokoh dalam sebuah rangkaian Supplay chain. Kolaborasi menjadi istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih. Wood dan gray (1991) menggambarkan kolaborasi merupakan suatu proses dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah untuk menemukan solusi dari perbedaan tersebut melalui keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Dalam perkembangannya lebih lanjut, ERM dalam SCM merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. ERM sendiri adalah proses pengukuran atau penilaian resiko untuk kemudian mengembangkan strategi pengelolaan resiko. Strategi ini dapat dapat melibatkan pemindahan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko (mitigasi), atau berbagi resiko (risk sharing). penggabungan ERM didalam SCM akan mampu meningkatkan kinerja organisasi.