Garuda - Garba Rujukan Digital

KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER - Studi Materi Muatan QÄnÅ«n JinÄyat Aceh dan Brunei Darussalam Aziz, Samsudin
AL-AHKAM Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : AL-AHKAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.419 KB)

Artikel ini secara spesifik memotret kodifikasi Hukum Pidana Islam di komunitasÂ Muslim, yaitu Brunei Darussalam yang merupakan negara dengan asas Islam dan Aceh yang secara administratif masuk ke wilayah Indonesia namun diberikan otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam. Meskipun memiliki kualitas yang berbeda, -sebagai sebuah negara dan sebuah provinsi- keduanya memiliki kesamaan sebagai sebuah kekuasaan politik yang menerapkan Hukum Pidana Islam. Dengan mengacu pada dua qÄnÅ«n jinÄyat di Brunei dan Aceh tersebut, penulis menjelaskan substansi hukum pidana di kedua wilayah ini, sembari juga mempertegas pelaksanaan Hukum Pidana Islam dalam kerangka negara modern. Artikel ini berkesimpulan bahwa pada dasarnya penerapan Syariat Islam, terutama Hukum Pidana Islam, sangat terkait erat dengan situasi dan kondisi sosio-politik sebuah komunitas atau negara. Sistem politik yang berbeda, misalnya, telah memberikan kontribusi pada perbedaan produk atau keluaran dari kebijakan yang dibuat oleh negara atau wilayah kekuasaan tertentu. Di sisi yang lain, kasus Brunei dan Aceh menunjukkan bahwa telah terjadi penyesuaian-penyesuaian Hukum Pidana Islam secara spesifik yang termaktub dalam kitab-kitab fikih (sebagai gambaran dari al-Qurâan dan Sunnah) dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri.***This article will view specifically codification of Islamic Criminal Law in `Muslim community, such as Brunei Darussalam, a country based on Islamic principles, and Aceh is a part of Indonesian territory administratively, granted special autonomy to impleÂment Islamic Sharia. Despite having different qualities, -as a country and a province- both have in common as a political power which apply Islamic Criminal Law. Refer to both qÄnÅ«n jinÄyat in Brunei and Aceh, the authorâll explain the substance of the criminal law in both area, while also reinforces the implementation of Islamic Criminal Law in the framework of a modern state. The article concludes that basically the application of Islamic Sharia, particularly the Islamic Criminal Law, is closely related to the situation and socio-political conditions of a community or country. The differences of political system, for example, has contributed to the difference in the output of product or policy made by a particular country or territory. On the other hand, Brunei and the Aceh case show that there has been adjustment Islamic Criminal Law specifically set forth in the books of fiqh (as illustration of the Quran and Sunnah) with the needsÂ of the community itself.***Keywords: kanun, fiqh jinÄyah, á¸¥udÅ«d, jarÄ«mah, pidana Islam

KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER Studi Materi Muatan QÄnÅ«n JinÄyat Aceh dan Brunei Darussalam Aziz, Samsudin
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Walisongo

This article will view specifically codification of Islamic Criminal Law in `Muslim community, such as Brunei Darussalam, a country based on Islamic principles, and Aceh is a part of Indonesian territory administratively, granted special autonomy to implement Islamic Sharia. Despite having different qualities, -as a country and a province- both have in common as a political power which apply Islamic Criminal Law. Refer to both qÄnÅ«n jinÄyat in Brunei and Aceh, the authorâ€™ll explain the substance of the criminal law in both area, while also reinforces the implementation of Islamic Criminal Law in the framework of a modern state. The article concludes that basically the application of Islamic Sharia, particularly the Islamic Criminal Law, is closely related to the situation and socio-political conditions of a community or country. The differences of political system, for example, has contributed to the difference in the output of product or policy made by a particular country or territory. On the other hand, Brunei and the Aceh case show that there has been adjustment Islamic Criminal Law specifically set forth in the books of fiqh (as illustration of the Qur'an and Sunnah) with the needs of the community itself

KANUNISASI FIKIH JINAYAT KONTEMPORER Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam Samsudin Aziz
Al-Ahkam Volume 24, Nomor 2, Oktober 2014
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

This article will view specifically codification of Islamic Criminal Law in `Muslim community, such as Brunei Darussalam, a country based on Islamic principles, and Aceh is a part of Indonesian territory administratively, granted special autonomy to implement Islamic Sharia. Despite having different qualities, -as a country and a province- both have in common as a political power which apply Islamic Criminal Law. Refer to both qānūn jināyat in Brunei and Aceh, the author’ll explain the substance of the criminal law in both area, while also reinforces the implementation of Islamic Criminal Law in the framework of a modern state. The article concludes that basically the application of Islamic Sharia, particularly the Islamic Criminal Law, is closely related to the situation and socio-political conditions of a community or country. The differences of political system, for example, has contributed to the difference in the output of product or policy made by a particular country or territory. On the other hand, Brunei and the Aceh case show that there has been adjustment Islamic Criminal Law specifically set forth in the books of fiqh (as illustration of the Qur'an and Sunnah) with the needs of the community itself

DOMPET ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PELANGGAN OVO MENURUT PERSPEKTIF MAQA>ṢID SYARĪ’AH Afif Muamar; Samsudin Samsudin; Linda Fitriyah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v5i1.6814

AbstractElectronic wallet (e-wallet) on the OVO application as an online payment system that provides many attractive offers for users. Online payment system that always provides convenience in transactions so that it has enough benefits in the application. Although it has quite a number of benefits in the application and ease of use, the suitability of the electronic wallet with the maqâṣid syarī'ah still needs to be discussed. Compliance with the syarī'ah maqâṣid is very important to determine whether the electronic wallet on the OVO application is in accordance with Islamic law or not. The method used in this study is a qualitative method with the type of field research. Data collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. From the results of the study, it was generally obtained that the electronic wallet in the OVO application was in accordance with the maqâṣid syarī’ah. This suitability is obtained by fulfilling the principle of preserving wealth and benefit. With the security of the OVO application, this security code explains that there is a conformity in the syarī'ah maqâṣid. Keywords: Electronic Wallet, OVO User, dan Maqa>ṣid Syarī’ah. AbstrakDompet elektronik (e-wallet) pada aplikasi OVO sebagai salah satu sistem pembayaran online yang memberikan banyak tawaran yang menarik bagi penggunanya. Sistem pembayaran online yang selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi sehingga memiliki cukup banyak manfaat di dalam aplikasi tersebut. Walaupun memiliki cukup banyak manfaat di dalam aplikasi tersebut serta kemudahan pada penggunaannya, kesesuaian dompet elektronik dengan maqâṣid syarī’ah masih perlu didiskusikan. Kesesuaian dengan maqâṣid syarī’ah sangat penting untuk menentukan apakah dompet elektronik pada aplikasi OVO telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh secara umum dompet elektronik pada aplikasi OVO telah sesuai dengan maqâṣid syarī’ah. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Dengan adanya keamananan pada aplikasi OVO yaitu security code ini menjelaskan bahwa adanya kesesuaian dalam maqâṣid syarī’ah. Kata Kunci: Dompet Elektronik, Pelanggan OVO, and Maqa>ṣid Syarī’ah

HUKUMAN MATI DI INDONESIA: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Tinjauan Humanisme Samsudin -
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Perdebatan utama dalam hukuman mati adalah apakah hukuman itu melanggar hak-hak setiap orang dan untuk itu harus dihentikan atau tetap harus diterapkan mengingat besarnya kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dari penerapannya tersebut. Ada banyak pandangan yang muncul namun titik terang yang dapat dikemukakan adalah bahwa perdebatan ini perlu memiliki aspek-aspek lain di dalam penerapan hukuman mati itu sendiri, selain juga merumuskan suatu pendekatan yang dapat diaplikasikan dan relevan dengan permasalahan di suatu negara. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan hukum progresif dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukuman mati di Indonesia yang selama ini banyak dikritik oleh sejumlah pihak, dengan meletakkan kepentingan masyarakat secara luas dalam penerapannya dan serta menghilangkan aspek-aspek diskriminatif yang justru menjadikan hukuman mati justru jauh dari kepentingan publik. Dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun pendekatan humanis terhadap hukuman mati, yang didasarkan pada kepentingan masyarakat secara umum, namun di sisi yang lain tetap mempertimbangkan orisinalitas hukum Islam. Untuk itu, adalah penting untuk menggunakan metode historis dalam hukum Islam dan pendekatan budaya yang tidak hanya memperhatikan justifikasi sosial politik di kalangan umat Islam, namun juga kepentingan metode tersebut untuk dapat menjawab permasalahan yang muncul dalam hukuman mati di Indonesia dewasa ini

ACCURACY TEST OF SUPERMARKET'S MUSHOLA QIBLA DIRECTION IN CIREBON CITY Rizal Ramadhan; Kusdiyana Kusdiyana; Samsudin Samsudin
JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v8i2.5432

This study aims to answer the questions that become the formulation of the problem “How is the method of measuring the Qibla direction of the supermarket prayer room in Cirebon City” and “How to analyze the accuracy of the supermarket prayer room Qibla direction in Cirebon City.” This study uses qualitative research; the data collected uses observation, interviews, documentation, and literature study. They were then analyzed by the descriptive analysis method in narration. The results of this study: that the Qibla direction of the supermarket in Cirebon City has all measured the Qibla direction. The method of measuring the Qibla direction was carried out by the musala supermarket, where the author’s research uses the Qibla compass and the Qibla direction application on the smartphone. Of course, using the Qibla direction application on a smartphone is an inaccurate method. This method’s method is partly an error in determining the Qibla direction. Due to his ignorance of astronomy in measuring the Qibla direction and ignorance of the magnitude of the Qibla direction angle in the Cirebon City area, resulting in the Qibla direction of the supermarket in the Cirebon City area experiencing a wrong Qibla direction.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search