Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Ius Constituendum Undang: Jurnal Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan KERTHA WICAKSANA SOL JUSTICIA Kosmik Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi
Rocky Marbun
Universitas Pancasila
Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Sexual Harassment Through Language Strategies of Power in Higher Education Based on the Trichotomy of Relationships Approach Liza Agnesta Krisna; Rocky Marbun
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.2.4115

Abstract

Women are considered vulnerable under the UN Charter of Human Rights due to many factors, two of which are historical and systemic marginalization. Women, as a vulnerable group, increase their chances of becoming victims of sexual harassment, both physical and verbal abuse. This practice occurs across various settings, including Higher Education environments where such behaviors against students are prevalent. Legal science is no longer superior in reaching holistically when there is an inability to track language strategies based on the unconscious marginalization of binary opposition. This article aims to shed light on the ideological interests concealed behind a semantic model and the spread of semiotic symbols with sexual connotations. Using the legal research method with a Trichotomy of Relations approach, it uncovers the glorification of social status - as a lecturer, as capital in creating instrumental communication with sexual connotations. Regulations are needed to combat the misuse of communication for power and remove barriers hindering meaningful discourse. This policy should also enforce the use of clear and formal language to minimize interpretational ambiguities within the institution.Keywords: Criminal Law; Sexual Harassment; Trichotomy of Relation.
Komunikasi NonVerbal Dalam Praktik Peradilan Pidana Dengan Kewenangan Melakukan Interpretasi Hukum Rocky Marbun
Kertha Wicaksana Vol 15 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.1.2021.62-71

Abstract

The logical consequence of submitting to the civil law system - one of which is paper working or administrative mindedness. As characterized by Article 75 of the Criminal Procedure Code, that is, every legal action must be in the form of an Investigation Report (BAP). Thus, a BAP is a legal document that contains information for Law Enforcement Officials (APH) to obtain a description of a criminal event. Normative Legal Studies, in essence, focus on APH activities to interpret legal documents in order to be able to bring up a legal decision. Thus, legal practitioners and academics forget about the ability of APH as an ordinary human being who can build a non-verbal communication in relation to the legal decisions it will make. Therefore, this study focuses on a form of non-verbal communication that has an influence on the praxis realm of legal science, namely by asking the problem is "how is the influence of non-verbal communication in the criminal justice process on the Criminal Justice System in Indonesia?" In order to answer this problem, the researcher used the Normative Juridical Research Method as a logical consequence in law based on secondary data through library research. In order to complement this research, the researcher used several models of research approaches, namely the philosophical approach, the semiotic approach, and the hermeneutic approach, with the analysis method being qualitative analysis. The results of the study indicate that there are efforts to marginalize legal interpretation as a basis for making decisions, by promoting non-verbal communication in criminal justice practices.
The Language Strategy of Power in the Separation of Case Files through the Concept of the Truth Game Rocky Marbun; Erli Sandiana; Dellia Rahma Sari
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i2.26990

Abstract

The Criminal Procedure Code provides juridical rights based on the principle of functional differentiation, to the Public Prosecution Service of the Republic of Indonesia to make internal rules that will be implemented by the Public Prosecutor in the trial process of criminal cases. One of the authorities that is technically regulated by the Public Prosecutor's Office is the splitting of case files that contain elements of participation. This legal action is used to obtain witness testimony by confronting the Defendants. This article aims to show the violation of procedural law committed by the Public Prosecutor through its artificial authority in prosecuting criminal cases. The method used is a legal research method with a Trichotomy Relation Approach, namely the concept of Truth-Games based on secondary data. The result is that the Public Prosecutor utilizes internal rules as true knowledge in the form of written language and an Indictment to separate case files. The purpose of this legal action, was so that each defendant provide incriminating testimony against the other, under the shadows of criminal threats if they gave false testimony or refused to testify. Thus, this legal action is a violation of the principle of non-self-incrimination.
PAROLE SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA Rocky Marbun
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2020): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i1.1824

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meganalisa parole sebagai alat komunikasi dalam praktik peradilan pidana. Bahasa adalah "rumah besar" untuk setiap sains, termasuk untuk Hukum. Praktisi Akademik & Hukum - khususnya Hukum Pidana, dalam tradisi keluarga hukum Eropa Kontinental dengan sistem hukum sipil, menyebabkan bahasa ditafsirkan hanya sebagai bahasa tertulis atau teks. Jadi, seringkali makna konstitutif dari teks mengalami ekspansi dan penyempitan - tergantung pada kepentingan khusus ketika diartikulasikan dalam bentuk bahasa-bahasa. Bahasa tertulis atau teks sebagai konvensi (langue) di komunitas Hukum Pidana, memiliki makna yang berbeda ketika diwujudkan dalam bentuk parole (bahasa tuturan). Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian perpustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan hasil penelitian, yaitu bahwa parole yang digunakan dalam komunikasi verbal menyusupi minat pembicara dan reaksi psikologis dari pendengar mereka. Otoritas publik yang dimiliki oleh pembicara menyebabkan interpretasi teks didasarkan pada manfaatnya, tanpa memperhatikan dampak sosial pada masyarakat. Jadi, Negara perlu membuat aturan hukum berdasarkan moralitas dan etika untuk memutuskan saluran komunikasi verbal yang dilakukan di luar proses peradilan pidana. Bahkan untuk komunikasi dalam proses inspeksi, itu harus menciptakan rasa aman dan tenang bagi siapa saja yang diperiksa.
LOGIKA MONOLOG DALAM TRIKOTOMI RELASI PADA PROSES PRA-ADJUDIKASI Rocky Marbun; Wibisono Oedoyo; Debby Monica Sinaga
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pertukaran pesan dan tanda dalam suatu komunikasi antara tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya dengan Penyidik dan Penuntut Umum, pada dasarnya, bukanlah merupakan proses kontaminasi biner. Dimana, Penyidik dan Penuntut Umum sebagai pemegang kekuasaan merupakan oposisi biner the central melakukan produksi pengetahuan berbasis kepada kepentingannya. Pada akhirnya, proses permintaan turunan BAP dan Berkas Perkara tersebut, lebih dinuansai oleh logika monolog dimana ketidakmampuan tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membantah atau menyanggah pengetahuan yang menyimpangi teks Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang patut diduga pula sebagai upaya langgengkan kepentingan dari pemiliki otoritas dengan tidak menyiapkan upaya hukum atas penolakan tersebut. Padahal, rangkaian teks Pasal 72 jo  Pasal 143 ayat (4) KUHAP seharusnya dimaknai sebagaimana landasan filosofis dalam Konsideran Menimbang huruf a KUHAP sebagai suatu bentuk perlindungan atas hak yang asasi dari tersangka/terdakwa guna melakukan dan mempersiapkan pembelaan bagi dirinya dalam proses persidangan. Pembentukan logika monolog tersebut bertitik tolak dari suatu perumusan masalah yaitu Bagaimana pembentukan logika monolog dalam praktik peradilan pidana dalam kaitannya penerapan Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya suatu bentuk ujaran/tindak tuturan dalam suatu proses komunikasi sebagai semiotika konotatif terhadap norma hukum Pasal 72 KUHAP jo Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang menghindari kewajiban normatif dari Penyidik dan Penuntut Umum terhadap tersangka/terdakwa.
Membongkar Permainan-Kebenaran (Truth-Games) Penuntut Umum Dalam Kasus Korupsi Tata Niaga PT. Timah Rocky Marbun
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.11099

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membongkar model permainan-kebenaran (truth-games) dari Penuntut Umum melalui komunikasi instrumental berbasis logika monolog guna mencapai kepentingannya dalam mempersalahkan Terdakwa—sebagai tujuan utama, dalam proses penegakan hukum pidana pada perkara Korupsi Tata Niaga PT. Timah. Diskursus validitas terhadap Surat Dakwaan—sebagai bagian dari tindakan Penuntutan, dalam proses pembuktian di depan persidangan, selalu dikonstruksikan berdasarkan keterpenuhan akan asas jelas, cermat, dan lengkap melalui Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dengan ancaman Surat Dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Asas Jelas, Cermat, dan Lengkap dipandang sebagai suatu parameter untuk mengukur bahwa telah muncul pemahaman dan keyakinan Penuntut Umum akan adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Namun demikian, dalam kajian Ilmu Hukum yang bersifat normatif tersebut, tidak mampu melakukan teoretisasi terhadap strategi bahasa kekuasaan sebagai kapital simbolik yang bersifat subyektif dari kesadaran diri Penuntut Umum. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengungkapkan tehnik komunikasi yang dikembangkan oleh Penuntut Umum dalam merasionalisasikan dakwaannya, dalam proses jawab menjawab guna mempertahankan pendapatnya melalui dialektika pada pemeriksaan Ahli Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan partisipatoris. Data yang digunakan dikumpulkan melalui studi literatur dan rekaman persidangan. Hasil penelitian menunjukkan (1) komunikasi Penuntut Umum bersifat instrumental; (2) perilaku generalisasi fakta; (3) menghindari kajian hubungan hukum dan subyek hukum; (4) terjadinya sesat pikir dalam penggunaan bahasa normatif sebagai strategi bahasa kekuasaan; dan (5) konstruksi strategi bahasa kekuasaan melalui dominasi penafsiran guna pemenuhan unsur kerugian keuangan negara sebagai representasi tindak pidana korupsi.
Co-Authors Debby Monica Sinaga Dellia Rahma Sari Erli Sandiana Krisna, Liza Agnesta Maisha Ariani Muhamad Irfan Sofyana nfn Armilius Wibisono Oedoyo