Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

3.186

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Pembaharuan Hukum SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Jambura Law Review Jurnal Yuridis Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Global Science Society Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Hukum Legalita Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi International Journal of Applied Business and International Management Journal of International Conference Proceedings Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia

Krisna, Liza Agnesta

Universitas Samudra

Author-ID : 3107340

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Krisna, Liza Agnesta
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

The purpose of this study was to determine the sanction of criminal law to the father as the perpetrator of rape according to Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 and Qanun No. 6 of 2014 on the Law Jinayat and analysis of Court Decision shar ' Yeah Langsa No. 05 / JN / 2016 / MS. The method used in this research is the analysis of the content or the content analysis, which uses secondary data research that is in-depth discussion of the content of a written document from the book and other scientific papers relevant to criminal law arrangements. But in this study also used the sociological method / empirical to do an interview to one Syar'iyah Court judges. The conclusion is that there is a difference writings criminal sanctions in Law No. 35 of 2014, with Qanun No. 6 of 2014. The criminal sanction in Qanun No. 6 of 2014 was lower than in Act No. 35 of 2014 which is the legal umbrella of safeguards against child.

DUALISME KEWENANGAN MENGADILI PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA LANGSA-ACEH Krisna, Liza Agnesta; Fitriani, Rini
Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota LangsaAceh. Penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode meneliti hak kewenangan mengadili perkara anak di Kota Langsa-Aceh dalam penerapan kenyataan hukumnya terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota Langsa. Kesimpulan yang dihasilkan adalah dualisme terjadi akibat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penegakan hukum perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri sedangkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada Mahkamah Syar?iyah. Penanggulangan yang harus dilakukan oleh Mahkamah Syar?iyah adalah melengkapi sarana dan prasarana sistem peradilan anak yang memadai.

Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana Yusi Amdani; Liza Agnesta Krisna
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art4

Criminalization is an act against a criminal, but many criminal cases are completed as a result of theimplementation of peace by apologizing. This research focuses on the following problems: first, how the reconceptualization of apologizing as the part of the punishment is reviewed in accordance with the positive law and Islamic law, and second, how the realization of the concept of apoligizing as a punishment in a criminal case is. The research method used in this study is normative juridical. From the results of the study, it can be concluded that, first, the concept of apologizing is known in criminal law and Islamic law. Regarding the virtue of Islamic law, the concept of apologizing is able to eliminate the criminal acts; thus, the value of the apologizing concept in Islamic law can be applied in criminal law. In national criminal law, the concept of apologizing is implicitly accommodated in the peace process, which in certain criminal acts, especially in the category of minor criminal offenses, is permitted to make peace. Second, some cases that can be given peace are also determined for certain cases such as accidents in traffic, crimes committed by underage child, and other acts constituting the minor crimes by the category of complaint offenses.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PENUNTUTAN PIDANA Liza Agnesta Krisna
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.495 KB)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang kasus subianto yaitu seseorang yang menyerang pencuri gas elpiji 3 kilogram dirumahnya hingga tewas. Perbuatan subianto disebut sebagai pengadilan jalanan atau main hakim sendiri. Sementara banyak masyarakat yang berpendapat perbuatan subianto adalah benar karena melindungi harta bendanya. Dalam pengaturan hukum pidana perbuatan pembelaan terpaksa memiliki unsur syarat, dengan demikian harus dianalisis apakah perbuatan subianto memenuhi unsur syarat tersebut serta untuk melihat faktor penyebab seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan pengadilan jalanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi atau content analysis, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu dokumen tertulis baik dari buku maupun tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan. penyebab terjadinya pengadilan jalanan melalui pendekatan ilmu kriminologi digunakan teori anomie. Analisis dari teori ini menyimpulkan adanya deviasi sebagai akibat pengadilan jalanan. Unsur syarat mengenai pembelaan terpaksa adalah : Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa, Untuk mengatasi adanya serangan harus dilakukan karena sangat terpaksa seketika yang bersifat melawan hukum Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan pada 3 kepentingan hukum yaitu : kepentingan hukum atau badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain, Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam. Perbuatan subianto tidak memenuhi unsur syarat pembelaan terpaksa.

HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGADILAN ANAK Liza Agnesta Krisna
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.158 KB)

Penelitian Kemasyarakatan dalam UU SPPA memiliki posisi yang sangat penting, peran dari Penelitian Kemasyarakatan adalah untuk menginformasikan mengenai kondisi pribadi anak, hubungannya dengan keluarga, lingkungan dan hal lainnya dari Pembimbing Kemasyarakatan yang kemudian ikut berperan dalam penentuan putusan oleh hakim terhadap perkara pidana anak. Lebih lanjut, dalam UU SPPA, Penelitian Kemasyarakatan memiliki porsi yang lebih besar. Misalnya dalam semua tahapan proses peradilan dan Diversi, penyidik dan penuntut umum sampai dengan Hakim diwajibkan mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan. sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut. Akan tetapi dalam beberapa putusan hakim anak, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut masih belum digunakan secara efektif.

DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM KEHIDUPAN DI MASYARAKAT GAMPONG ALUE BU TUHA KECAMATAN PEUREULAK BARAT KABUPATEN ACEH TIMUR Cut Elidar; Rini Fitriani; Liza Agnesta Krisna
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.733 KB)

Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut yakni antara seorang pria dengan seorang wanita. Pengaturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam membina bahtera rumah tangga sering dijumpai berbagai keluhan yang dapat berujung pada terjadinya perceraian. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan yaitu di Mahkamah Syar'iyah, maka ketentuan ini berlaku juga bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini untuk kemaslahatan dan kepastian hukum. Perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak terhadap persoalan tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama selama berumah tangga), penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah isteri selama masa iddah. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Liza Agnesta Krisna
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v9i2.434

Problematika Persidangan Perkara Pidana di Masa Kahar Siti Sahara; Nurasyiah Nurasyiah; Liza Agnesta Krisna
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 5 Issue 1 (2022) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

This study is aimed at finding a model for the implementation of online criminal trial after the publication of SEMA Number 1 of 2020. This is an empirical legal research. Interviews were done with related parties to find models for the implementation of online trials and the obstacles faced by law enforcement institutions. Online criminal trials are meant to keep the defendants from the possible spread of COVID-19 in detention centers or prisons. However, the trials are legally weak. Data collection techniques include interviews and observations. The interviews were conducted using free guided techniques. The findings show that there are differences in the implementation of online criminal trials because the procedural law mechanism policy is very dependent on the ability of each institution. These constraints caused unfair trials, in other words, violate the principles of fair trial.

Implementation of Social Security Protection for Workers at the Village Level (Research Study at Langsa City-Aceh) Bustami Bustami; Rini Fitriani; Liza Agnesta Krisna
International Journal of Applied Business and International Management Vol 3, No 2 (2018): December 2018
Publisher : AIBPM Publisher

This research aims to analyze the implementation of social security protection for works at the village level through Social Security Administrator (BPJS) at Langsa city, Aceh. The type of this research is juridical Empirical, approach methodology that used in this research is sociological juridical which get the truth in empirical way by reviewing directly to the people about the implementation of social security protection for workers at the village level. In fact, the implementation of social security protection for workers at the village level has not ran optimally, even though the dues for the social security protection is not from the workers’ salary, but funded by the government, there are 2 (two) obstacles that faced which is internally each village’s headman wisdom, and the workers’ incomprehension to the rights of the social security protection for workers they have, meanwhile externally is lack of socialization from the Social Security Administrator (BPJS) so that there is information misunderstanding that received by the village’s headman, and the election for the new village’s headman is still on process. The effort to increase the socialization and give the understanding in detail to the village’s headman about the purpose and the use of social security protection for workers.

Implementation of Social Security Protection for Workers at the Village Level (Research Study in Langsa-Aceh City) Bustami Bustami; Rini Fitriani; Liza Agnesta Krisna
Journal of International Conference Proceedings (JICP) Vol 1, No 2 (2018): Proceedings of the 2nd International Conference of Project Management (ICPM) Gor
Publisher : AIBPM Publisher

The purpose of this study was to analyze the implementation of employment social security for workers at the village level through the Social Security Organizing Agency in Langsa-Aceh City. The type of research used is empirical juridical, the approach method used in this research is sociological juridical namely obtaining the truth empirically by directly reviewing the community towards the implementation of social security protection for workers at the village level. In reality the implementation of social security protection for workers at the village level has not run optimally, even though the social security contributions for the employment program are not taken from the salaries of the workers, but are funded by the government, there are 2 (two) obstacles which are internal policies of each -one of the village heads, and workers' lack of understanding of the rights to social security protection they have while externally is a lack of socialization from the Social Security Organizing Board so that misunderstandings of information received by the village head, and the election of new village heads are in the process. Efforts are made to improve socialization and provide detailed understanding to the village head about the objectives and benefits of the social security employment program for workers. Keywords: protection, social security, at the village level

Co-Authors Adabi, Muhammad Ikhwan Adiati, Gadis Aldino, Hanri Apri Rotin Djusfi Asmi, Anggie Thania Aulia, Eza Bustami Bustami Bustami Bustami Chandra Darusman S Cut Elidar fatimah Fatimah Fuadi Fuadi Hayati, Vivi Ilham, Muhammad Zawil Meta Suriyani Mufatikhatul Farikhah Muhammad Iqbal Muhammad Natsir Muhammad Natsir Muhammad Yusuf Nasution, Rahmad Maulana Nazarova, Lola G. Nur Asyiah Nurasyiah Nurasyiah Nurini Aprilianda Phoenna Ath Thariq Rachmad, Andi Rahayu, Puri Rahmat Jhowanda Ramaita, Muslima Rini Fitriani Rini Fitriani Rini Fitriani Rini Fitriani Rocky Marbun Safuridar Siti Sahara Siti Sahara Tarigan, Tuahta Rivaldo Sabaqal Vivi Hayati Wilsa, Wilsa Yanti, Rika Afrida Yusi Amdani Zaki Ulya, Zaki Zuleha, Zuleha Zulfiani Zulfiani Zulfiani Zulfiani

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search