Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Achmad Sani Alhusain
Setjen DPR RI
Economics, Econometrics & Finance

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KENDALA DAN UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI BATIK DI SURAKARTA MENUJU STANDARDISASI Achmad Sani Alhusain
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v6i2.348

Abstract

Gencarnya produk batik impor yang masuk ke Indonesia merupakan tantangan bagi industri Batik Surakarta untuk dapat bersaing. Dalam hal ini standardisasi merupakan salah satu strategi untuk dapat meningkatkan kualitas dan daya saing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha di Surakarta menjaga kualitas produk batik dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaku usaha agar dapat memenuhi standar sehingga dapat meningkatkan daya saing batik Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha industri. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar pelaku usaha Batik Surakarta berusaha sendiri untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk batiknya. Pelaku usaha Batik Surakarta khususnya industri kecil dan menengah menghadapi kendala untuk memenuhi standar kualitas nasional (SNI) terutama memenuhi persyaratan izin usaha dan biaya untuk memperoleh SNI. Sangat disayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah, khususnya pemerintah daerah, masih belum memiliki infrastruktur yang cukup terutama laboratorium pengujian untuk memverifikasi pengajuan SNI sukarela. Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha meningkatkan kualitas produk unggulan daerahnya agar dapat memenuhi SNI melalui program peningkatan kapasitas industri dan sumber daya manusia.
KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN ANGGARAN DAN KEBIJAKAN SEKTOR PENDIDIKAN Ariesy Tri Mauleny; Achmad Sani Alhusain
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i2.85

Abstract

State Budget (APBN) becomes the main instrument of the government to manage the income and spending of the country to reach welfare’s people. Therefore it needs join understanding between parliament and government in order to implement 'checks and balances' to the effective, and efficient. This is due the instrument of welfare like the budget funds for education still low, altaough the budget reachedf 20% to total budget based as mandated by the Constitution. This study aims to explore the constitutional mandate for education budget, in which this study shows that, basically, the state has able to allocate 20% for education sector as seen from the trend of increasing state revenue. However, this trend likely is always accompanied by the increase in spending that is resulted by a deficit budget policy. Therefore, DPR and the government needs a commitment to prioritise the budget each year through budget planning, controlling and accountability in the use of the budget of education.
PERKEMBANGAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PROVINSI SUMATERA UTARA Achmad Sani Alhusain
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i1.67

Abstract

Salah satu keterlibatan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengembangan sektor industri, yaitu membangun infrastruktur fisik. Pembangunan ini mempunyai andil besar dalam upaya meningkatkan produktivitas dan mendorong minat investor sektor industri untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan infrastruktur fisik yang ada, rencana pembangunan, dan kendala yang dihadapi dalam membangun infrastruktur fisik di Provinsi Sumatera Utara. Untuk menjawab tujuan tersebut maka digunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dan literatur. Hasil yang diperoleh adalah infrastruktur fisik (jalan non tol dan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara, energi listrik) yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara belum dapat memenuhi kebutuhan sektor industri. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memiliki rencana pembangunan infrastruktur dan sebagian sedang dalam proses pembangunan. Namun demikian dalam rangka mewujudkan pembangunan tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan pembiayaan, kendala penyediaan lahan, dan kendala koordinasi antar pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengefektifkan program kemitraan dengan merangkul pihak swasta untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat akan manfaat dari pembangunan ini dan yang terpenting adalah melakukan koordinasi antar pemerintah daerah agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SEKTOR KORPORASI Asep Ahmad Saefuloh; Achmad Sani Alhusain; Sahat Aditua F. Silalahi; Teuku Ade Surya; Achmad Wirabrata
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v6i1.157

Abstract

Dana Pensiun sangat penting dalam menggerakkan perekonomian karena selain menjamin kesejahteraan tenaga kerja di masa pensiun, juga membantu perkembangan sektor riil melalui investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Pensiun sekaligus merumuskan kebijakan yang dapat diambil untuk memperbaiki pengelolaan Dana Pensiun di masa mendatang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Perkembangan Dana Pensiun menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan cenderung menurun, karena kemampuan pendiri ataupun terdapat program pensiun lain. Karakteristik dari penyelenggaraan Dana Pensiun di daerah adalah: perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan di pusat; bagi perusahaan yang mapan sudah mampu mendirikan Dana Pensiun sendiri; perusahaan menjadi mitra pada DPPK; dan, perusahaan belum menerapkan Dana Pensiun, tetapi hanya memfasilitasi pegawai untuk secara mandiri menjadi peserta DPLK. Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Dana Pensiun yang lebih baik, maka perlu revisi terhadap UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Beberapa substansi perubahan, antara lain perlunya pengaturan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, pengaturan tersendiri ketika pendirian Dana Pensiun melibatkan mitra yang banyak sehingga beban menjadi tanggung jawab kolektif, dan untuk mencapai GPFG maka kewajiban mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebaiknya diberlakukan kepada kedua belah pihak, baik pengurus maupun pengawas. Selain itu, adanya implementasi program jaminan pensiun SJSN yang bersifat wajib maka jumlahnya harus terjangkau bagi kedua belah pihak. Ketentuan program pensiun wajib (BPJS-ketenagakerjaan) harus memperhatikan kemampuan pendiri, dengan implementasi bertahap. Harmonisasi terhadap pengaturan sistem pensiun secara menyeluruh merupakan suatu keharusan agar program yang dijalankan berdampak positif bagi masyarakat.
Co-Authors Achmad Wirabrata Ariesy Tri Mauleny Asep Ahmad Saefuloh Sahat Aditua F. Silalahi Teuku Ade Surya