Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Ariesy Tri Mauleny
Setjen DPR RI
Economics, Econometrics & Finance

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PDRB SEKTORAL, HARGA BERAS, DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KEBIJAKAN SWASEMBADA PANGAN DI PROVINSI RIAU Ariesy Tri Mauleny; Nidya Waras Sayekti
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v3i1.169

Abstract

Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang kaya keragaman sumber daya alam namun belum bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan ancaman krisis pangan. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui pengaruh antara PDRB, harga beras, dan kemiskinan dengan menggunakan data tahun 2005-2009 dan metode estimasi regresi data panel fixed effect untuk setiap kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara agregat PDRB sektor pertanian dan migas saling bertentangan pengaruhnya terhadap kemiskinan di mana sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sektor migas berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sementara harga beras berpengaruh negatif terhadap prevalensi kemiskinan. Apabila dilihat per daerah, maka kabupaten yang memiliki tanda fixed effect cross positif di mana PDRB sektor pertanian negatif adalah Kuantan Singgigi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kampar.
ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: PRA DAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH Nidya Waras Sayekti; Ariesy Tri Mauleny
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v4i1.66

Abstract

Bank memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat suatu negara, dan bank syariah dapat menjadi alternatif dalam membantu pencapaiannya. Perbankan syariah membutuhkan landasan hukum dalam operasionalisasinya sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kinerja perbankan syariah pra dan pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta permasalahan yang dihadapinya dan strateginya dalam mengembangkan perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan melakukan review dan sintesis serta analisis tren terhadap perkembangan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang tersebut telah mendukung kinerja perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kinerja perbankan syariah dilihat dari sisi aktiva, penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, jumlah jaringan kantor bank, serta rasio-rasio keuangan. Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak luput dari permasalahan yang dihadapi oleh Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas serta pelaku industri dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Permasalahan tersebut antara lain, belum adanya fatwa dan peraturan teknis operasionalisasi beberapa produk perbankan syariah yang prospektif untuk dikembangkan, minimnya tenaga profesional di bidang perbankan syariah, dan kebutuhan modal yang tinggi untuk melakukan spin off bagi unit usaha syariah. Strategi yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan pelaku industri perbankan syariah antara lain yaitu (a) proaktif mempromosikan sistem perbankan syariah kepada masyarakat luas, dan (b) meningkatkan layanan dan permodalan untuk mewujudkan perbankan syariah yang kuat dan sehat.
KEMAMPUAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMENUHAN ANGGARAN DAN KEBIJAKAN SEKTOR PENDIDIKAN Ariesy Tri Mauleny; Achmad Sani Alhusain
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v1i2.85

Abstract

State Budget (APBN) becomes the main instrument of the government to manage the income and spending of the country to reach welfare’s people. Therefore it needs join understanding between parliament and government in order to implement 'checks and balances' to the effective, and efficient. This is due the instrument of welfare like the budget funds for education still low, altaough the budget reachedf 20% to total budget based as mandated by the Constitution. This study aims to explore the constitutional mandate for education budget, in which this study shows that, basically, the state has able to allocate 20% for education sector as seen from the trend of increasing state revenue. However, this trend likely is always accompanied by the increase in spending that is resulted by a deficit budget policy. Therefore, DPR and the government needs a commitment to prioritise the budget each year through budget planning, controlling and accountability in the use of the budget of education.
AGLOMERASI, PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAKARTA Ariesy Tri Mauleny
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v6i2.351

Abstract

Perpaduan pembangunan Jakarta dan daerah sekitarnya secara alami berawal dari aglomerasi yang didorong oleh konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi yang meliputi aspek ruang, tingkat komunitas, skala kota, dan kawasan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan keterkaitan antara aglomerasi, pertumbuhan, dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah metode estimasi regresi data panel fixed effect menggunakan data kota/kabupaten administrasi di Jakarta tahun 2008-2013. Hasil penelitian menunjukkan aglomerasi produksi berpengaruh nyata dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun negatif terhadap tingkat kemiskinan dan IPM. Sementara aglomerasi penduduk berpengaruh nyata dan negatif bagi pertumbuhan dan tingkat kemiskinan namun positif terhadap IPM. Kota/kabupaten yang memiliki tanda fixed effect cross positif terhadap perkembangan sosial ekonomi adalah Jaksel, Jaktim, Jakpus, dan Jakbar, sementara Jakut dan Kepulauan Seribu menunjukkan tanda negatif. Rancangan kawasan megapolitan Jabodetabekjur diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan Jakarta seperti banjir, kemacetan dan sampah, serta permasalahan tata ruang lainnya. Mempercepat koordinasi untuk penanganan isu-isu strategis daerah yang dapat meningkatkan kinerja perekonomian secara keseluruhan dan memperluas dampak pemerataan pembangunan, harus segera dilakukan. Pengembangan sistem transportasi yang menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, perbaikan kualitas jalan, pengembangan angkutan umum massal, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian urbanisasi dan pengelolaan tata ruang dan wilayah, menjadi alternatif solusi yang dapat dilakukan.
KEBIJAKAN SEKTOR HULU DAN HILIR GAS BUMI DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI Sahat Aditua Silalahi; Ariesy Tri Mauleny
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v2i1.99

Abstract

Natural gas shall play an important role in national energy needs mainly due tothe scarcity of petroleum reserves. The government shall formulate policies inboth the upstream and downstream sides that support the paradigm of naturalgas utilization for domestic purposes. On the upstream side, the long chain ofbureaucracy needs to be cut in order to create a more conducive investmentclimate. Meanwhile, on the downstream side, the government should acceleratethe infrastructure development for natural gas transmission and distribution.The availability of this infrastructure is vital in order to distribute the natural gasto consumers. To strengthen the downstream sector, the most important issue isto release the dependency of consumption by the industrial sector.Revitalization program especially on city gas and fuel gas is a strategy that canbe taken in order to expand the use of natural gas in households andtransportation sectors.
Co-Authors Achmad Sani Alhusain Nidya Waras Sayekti Sahat Aditua Silalahi