Mochammad Abizar Yusro
Brawijaya University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine Hari Sutra Disemadi; Mochammad Abizar Yusro; Ali Ismail Shaleh
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.11006

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN yang dikriminalisasi akibat keputusan bisnis tersebut merugikan keuangan negara. Metodologi: Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengedepankan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnisnya dapat berupa hak imunitas, yang mana dengan hak ini seorang Direksi BUMN dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang telah diambil dan dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (business judgement rule) sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.Kegunaan: Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat berkontribusi dalam literatur mengenai perlindungan hukum bagi keputusan bisnis Direksi BUMN yang telah dikriminalisasi.Kebaruan/Orisinalitas: Berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini menunjukkan business judgment rule doctrine dapat dipergunakan untuk menlindungi keputusan bisnis Direksi BUMN yang merugikan negara dan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum keputusan bisnis Direksi BUMN setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013.  
The Problems of Consumer Protection in Fintech Peer To Peer Lending Business Activities in Indonesia Hari Sutra Disemadi; Mochammad Abizar Yusro; Wizna Gania Balqis
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 3 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.3.2.1798.91-97

Abstract

Industrial Revolution 4.0 has influenced the development of technology and information. The presence of financial technology (fintech) especially fintech peer to peer lending in Indonesia is proof that the Industrial Revolution 4.0 has had an influence on economic aspects as a fundamental aspect of the country. The implementation of fintech peer to peer lending in providing alternative financing to consumers is currently faced with several problems, especially issues related to consumer protection. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. This research shows that the state has tried to provide preventive protection to consumers through several regulations, namely Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology that regulates the procedures for implementing fintech in Indonesia and also the OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Lending and Borrowing Services that regulates OJK's supervisory function in implementing fintech peer to peer lending in Indonesia. This protects consumers through the regulation of digital-based savings and loan providers which must be officially registered to guarantee the legality of the organizer, electronic documents by statutory provisions, and dispute resolution mechanisms in the event of a dispute related to fintech peer to peer lending business activities.