Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudence Jurnal Inovasi Ekonomi Jurnal Yustisiabel
Ali Ismail Shaleh
Diponegoro University
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine Hari Sutra Disemadi; Mochammad Abizar Yusro; Ali Ismail Shaleh
Jurnal Jurisprudence Vol 10, No 1 (2020): Vol. 10, No. 1, Juni 2020
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i1.11006

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis Direksi BUMN yang dikriminalisasi akibat keputusan bisnis tersebut merugikan keuangan negara. Metodologi: Penelitian yang bersifat deskriptif ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengedepankan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan kepada Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnisnya dapat berupa hak imunitas, yang mana dengan hak ini seorang Direksi BUMN dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang telah diambil dan dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (business judgement rule) sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.Kegunaan: Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat berkontribusi dalam literatur mengenai perlindungan hukum bagi keputusan bisnis Direksi BUMN yang telah dikriminalisasi.Kebaruan/Orisinalitas: Berbeda dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini menunjukkan business judgment rule doctrine dapat dipergunakan untuk menlindungi keputusan bisnis Direksi BUMN yang merugikan negara dan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum keputusan bisnis Direksi BUMN setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013.  
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI SEBAGAI NEGARA NON INTERNASIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WOKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES Ali Ismail Shaleh; Raihana Nasution
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.245 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.481

Abstract

Jumlah penduduk Negara Indonesia yang begitu banyak tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia perpindah ke negara lain dalam rangka mendapatkan pekerjaan. Sebagai warga negara yang tidak bekerja di negaranya juga harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai jaminan dari negara hukum terhadap warganegaranya. Bentuk upaya perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia, pada tanggal 22 September 2004 di New York, Indonesia menandatangani “Internasional Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Wokers and members Of Their Families”. Kemudian dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia di negara yang tidak meratifikasi “Internasional Convention On the Protection of The Rights of All Migrant Wokers and members of Their Families” seperti Arab Saudi, pada tangal 19 februari 2014 delegasi pemerintah Indonesia melalui Muhaimin Iskandar dengan delegasi Arab Saudi yaitu Adel M. Fakieh telah menandatangani Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers (Persetujuan mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik).
Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia Hari Sutra Disemadi; Ali Ismail Shaleh
Jurnal Inovasi Ekonomi Vol. 5 No. 02 (2020): Economic Challenges in Covid-19 Outbreak
Publisher : Center for Economics, Business and Entrepreneurship Development Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jiko.v5i02.11790

Abstract

In Indonesia, the spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) affects economic stability. The problem faced by Indonesia today is that the performance and capacity of debtors in carrying out their credit obligations have been disrupted by the spread of COVID-19, which has the potential to disrupt banking performance in credit management. Encouraging the optimization of the banking intermediary function a policy is needed in tackling the impact of the spread of COVID-19. The research method used is a normative legal research method using secondary data. The results of this study indicate that policy settings in overcoming economic instability due to the spread of COVID-19 are the issuance of policies to provide national economic stimulus through the application of Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020. This policy regulates the existence of credit restructuring, namely the quality of restructured loans can be determined smoothly if given to debtors identified as being affected by the spread of COVID-19. The implementation of the restructuring scheme can vary and is determined by the policies of each bank depending on the assessment of the debtor's profile and capacity to pay. We emphasize that amid uncertainty, such as the current policy will be truly useful if each party takes the process carefully and responsibly.
Co-Authors Hari Sutra Disemadi Mochammad Abizar Yusro Raihana Nasution