Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

SIMPLIFIKASI YANG BELUM SEDERHANA : STUDI KASUS CORETAX DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT. NMA Chivalrind Ghanevi Ayuntari
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 10 No 2 (2026): Edisi Mei - Agustus 2026
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v10i2.7645

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai melalui Coretax pada PT NMA, dengan fokus pada penerapan prosedur pelaporan, kendala yang dihadapi perusahaan, dan upaya menjaga kepatuhan administratif setelah penggunaan Coretax. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal yang terlibat dalam proses pelaporan pajak, observasi terbatas terhadap alur kerja pelaporan, serta analisis dokumen yang mencakup data penjualan, data pembelian, faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, bukti pembayaran, bukti penerimaan elektronik, dan dokumen pendukung lainnya. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses reduksi data, pengelompokan temuan berdasarkan fokus penelitian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Coretax pada PT NMA membantu menyederhanakan administrasi pelaporan pajak karena proses pembuatan faktur, pengelolaan pajak masukan dan pajak keluaran, pembayaran, pelaporan, serta pengarsipan dokumen menjadi lebih terintegrasi. Namun, implementasi Coretax masih menghadapi beberapa kendala, seperti gangguan sistem pada periode tertentu, perubahan format data dari sistem sebelumnya, kebutuhan input manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan, serta faktur pajak masukan yang belum selalu dapat diunduh secara langsung. Untuk menjaga kepatuhan administratif, perusahaan menerapkan prosedur kerja internal, menetapkan batas waktu pelaporan sebelum jatuh tempo, melakukan rekonsiliasi data penjualan dan pembelian, memverifikasi dokumen pendukung, serta menggunakan alat bantu pencatatan tambahan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Coretax tidak hanya ditentukan oleh sistem digital, tetapi juga oleh kesiapan perusahaan dalam mengelola data, prosedur, koordinasi internal, dan pengendalian administratif secara konsisten.
MENJAGA KEPATUHAN WITHHOLDING TAX MELALUI PROSEDUR PPH PASAL 23 : STUDI KASUS CV. CAB Chivalrind Ghanevi Ayuntari; Haidar Al Farisy Anfa
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 10 No 2 (2026): Edisi Mei - Agustus 2026
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v10i2.7786

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. CAB, khususnya atas transaksi jasa konsultan pajak yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menelusuri kesesuaian antara praktik yang dilakukan perusahaan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan pajak, penerapan tarif, pembuatan e-Bupot, penyetoran, hingga pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. CAB telah mengidentifikasi transaksi jasa konsultan sebagai objek PPh Pasal 23, menetapkan dasar pengenaan pajak dari nilai jasa tanpa memasukkan Pajak Pertambahan Nilai, serta menerapkan tarif 2% sehingga menghasilkan PPh Pasal 23 terutang sebesar Rp30.000. Prosedur administrasi dilanjutkan melalui pembuatan e-Bupot, penyusunan SPT Masa PPh Unifikasi, pembuatan kode billing, pembayaran, dan pelaporan melalui Coretax. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada CV. CAB telah berjalan sesuai alur administrasi perpajakan. Namun, perusahaan tetap perlu memperkuat prosedur internal, terutama dalam validasi data rekanan, pemeriksaan invoice, pemisahan dasar pengenaan pajak dari unsur PPN, pengecekan kesesuaian e-Bupot dan SPT, serta pengarsipan dokumen digital agar kepatuhan perpajakan dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan.
Optimalisasi Perencanaan Pajak PPh Pasal 21: Analisis Komparatif Metode Gross, Net, Gross-up, dan Mixed Berdasarkan PMK 168/2023 pada PT PN Dwiqi Ibnu Khoririn; Chivalrind Ghanevi Ayuntari
Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4 No. 1 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sur.v4i1.1431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan pajak (tax planning) atas PPh Pasal 21 di PT PN dengan membandingkan metode gross, net, gross-up, dan mixed sesuai PMK 168 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 baik tanpa maupun dengan pemberian bonus akhir tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa bonus seluruh metode menghasilkan kondisi lebih bayar, sedangkan dengan bonus Rp3.000.000 hanya metode mixed yang menghasilkan kurang bayar. Strategi yang direkomendasikan adalah penggunaan metode mixed dengan pengaturan bonus akhir tahun karena lebih efisien, menjaga kepatuhan, serta meminimalkan risiko pemeriksaan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam merancang kebijakan penggajian dan perencanaan pajak karyawan.