Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.925
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Policy and Management Review
Budi Puspo Priyadi
Departemen Administrasi Publik
Arts Humanities

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS KEBERHASILAN PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI OEMAH PINTAR PETANI DI KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG Muhammad Dian Rifqi; Nina Widowati; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41429

Abstract

Oemah Pintar Petani is a non-governmental organisation (NGO) in Kandri Village, Gunungpati Subdistrict, Semarang City that oversees the field of agricultural education. Oemah Pintar Petani functions as an empowerment platform for farmer groups, an agricultural education tourism destination for the community, and an independent economic area for Kandri Tourism Village. The purpose of this study is to determine the Empowerment of Oemah Pintar Petani and analyse the achievements that have been achieved by Oemah Pintar Petani in increasing community empowerment in Kandri Village, Gunungpati District, Semarang City. The research method used by researchers is a mix method (mixed method) used is embedded design. This research focuses on descriptive qualitative data as primary data and quantitative as secondary data by collecting data using interviews with farmers, administrators, and programme members. The analysis technique used is data reduction carried out on qualitative data, data presentation and coding used on quantitative data, and conclusion drawing. The results show that Oemah Pintar Petani has succeeded in bringing about positive changes in accordance with the principles of empowerment. In overcoming the decline in the number of active farmers, the programme empowers farmers through increasing knowledge and skills, which is a central aspect of empowerment theory, seen from the survey that reached 92% success rate, confirming that the provision of knowledge and skills has turned farmers into agents of change in agriculture.
ANALISIS PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN WISATA NEPAL VAN JAVA Yurika Santi; Hartuti Purnaweni; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40946

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia yang menjadi penunjang perekonomian terbesar bagi masyarakat. Pembangunan pariwisata saat ini gencar dilakukan sebagai bentuk kebangkitan setelah adanya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan aktivitas wisata. Peran swasta sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam bentuk modal guna pembangunan pariwisata yang direalisasikan melalui skema public-private partnership. Desa Wisata Nepal Van Java yang menawarkan keindahan alam sebagai produk utama telah menggunakan skema public-private partnership sebagai upaya pengembangannya melalui kerja sama antara Pemerintah Desa Temanggung dengan Bank Rakyat Indonesia. Pemerintah Desa Temanggung ini mewakili Dusun Butuh yang merupakan lokasi spesifik wisata Nepal Van Java. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan public-private partnership serta mengidentifikasi faktor pendukung pelaksanaan public-private partnership dalam pengembangan wisata Nepal Van Java. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan public-private partnership berdasarkan prinsip keberhasilan kemitraan terdiri dari transparansi dan komitmen, negosiasi dengan pembahasan mengenai konsep pengembangan wisata dan profit oriented yang menghasilkan kesepakatan mengenai keuntungan yang akan didapatkan oleh kedua pihak, pengawasan yang dilakukan BRI kepada Pemerintah Desa Temanggung terkait progres pengembangan; komitmen pihak desa; penggunaan dana pembangunan wisata; pemeliharaan dan perawatan hasil pembangunan, serta kesetaraan peran antar kedua belah pihak. Faktor pendukung terdiri dari kemudahan dan fleksibilitas komunikasi antara Pemerintah Desa dengan BRI serta tingginya rasa kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak terhadap partnernya
KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU UNTUK PENANGANAN MENANGANI KUMUH DI KELURAHAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO Azkya Falabiba; Budi Puspo Priyadi; Hartuti Purnaweni
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41354

Abstract

Tingginya kepadatan penduduk di Indonesia berakibat munculnya permasalahan pada beberapa aspek, salah satunya masalah permukiman kumuh. Permukiman kumuh adalah suatu wilayah dengan beberapa permasalahan seperti kualitas permukiman tidak sesuai dengan standar minimal serta minimnya ketersediaan sarana prasarana pada suatu daerah sehingga perlu penanganan serius melalui strategi dan program penanganan yang tepat. Kelurahan Kutoarjo Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah kumuh yang berhasil mengurangi luasan wilayah kumuhnya sebesar 12% dalam kurun waktu 6 (enam) tahun melalui Program Kotaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa implementasi Program Kotaku di Kelurahan Kutoarjo dapat berhasil. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Kotaku diawali dengan puncak kesuksesan pada kegiatan sosialisasi karena masyarakat sangat aktif dan mendukung adanya Program Kotaku. Adanya masalah yang terjadi pada tahap pelaksanaan dapat diselesaikan dengan baik oleh warga yang peduli terhadap kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini mempengaruhi proses implementasi pada tahap-tahap selanjutnya karena sebagian besar pelaksana Program Kotaku adalah masyarakat sendiri. Masyarakat Kelurahan Kutoarjo diharapkan dapat lebih mengetahui mengenai Program Kotaku sehingga ketika mendapatkan kembali program dapat mendukung kegiatan serta memiliki rasa peduli terhadap lingkungannya.
KOMPONEN PRODUK WISATA DALAM MANAJEMEN PARIWISATA KEBUN RAYA BOGOR Josiah Horas Pamintori; Hartuti Purnaweni; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41234

Abstract

Manajemen pariwisata di Kebun Raya Bogor mengalami permasalahan terkait jumlah kunjungan wisatawan yang stagnan. Padahal, objek wisata tersebut merupakan kebun raya terbesar di Asia Tenggara dan termasuk dalam “Pesona Wisata Kota Bogor”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam manajemen pariwisata Kebun Raya Bogor sebagai objek wisata berbasis konservasi tumbuhan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kebun Raya Bogor. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling melalui wawancara kepada ahli lingkungan, sedangkan pengunjung Kebun Raya Bogor selaku informan tambahan dipilih secara accidental sampling. Pengumpulan data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang sudah baik, yaitu atraksi dan harga tiket, sedangkan fasilitas masih belum baik. Atraksi wisata sudah dibuat secara tematik dan memuat informasi yang berguna bagi pengunjung. Harga tiket sudah masuk akal dan terjangkau bagi pengunjung. Fasilitas di Kebun Raya Bogor masih perlu beberapa perbaikan, seperti jalan yang berbatu dan papan lokasi yang luntur.
ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Muhammad Yanwar Darmadi Putra; Budi Puspo Priyadi; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41355

Abstract

Villages as the spearhead of national development have broad autonomy to improve the welfare of their people. This is in accordance with the substance of Village Law Number 6 of 2014 to provide wider autonomy to villages so that they can progress and be independent through village funds. Based on the Regulations of the Minister of Villages, Development Regions Disadvantaged, and Transmigration Republic of Indonesia Number 13 Year 2020 about Priorities Use of Village Funds Year 2021explained that priority usage village funds for the 2021 fiscal year are focused on community empowerment. Tarubatang Village, seen from the allocation of village fund costs for the 2021 fiscal year, is not in accordance with existing regulations because village funds for community empowerment are still small. In fact, the welfare of the people in Tarubatang Village has decreased in the last three years as evidenced by a decrease in poverty. The aim of this research is to determine the management of village funds for the 2021 fiscal year for community empowerment in Tarubatang Village and the factors that influence its management. This research uses village fund management theory. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this research show that from the analysis of village fund management starting from the planning, implementation and reporting stages, it is known that the cause of non-compliance with existing regulations is due to the community's lack of understanding of village development and hamlet consultation mechanisms that do not comply with regulations. Factors that influence the management of village funds for empowerment include human resources from village officials, the quality of the population, and openness of village information.
Co-Authors Adam Adi Pamungkas Amni Zakarsyi Rahman Ananda Setia Ningsih Arneta Rahma Aqila Augustin Rina Herawati Azkya Falabiba Cindy Yuanita Falda Wisnu Ardiansyah Hartuti Purnaweni Jessica Valentina Satria Josiah Horas Pamintori Maesaroh Maesaroh Mohammad Irsza Ramadhan Muhammad Dian Rifqi Muhammad Yanwar Darmadi Putra Nina Widowati Shendy Yasmin Arafat Tritanti Tritanti Yurika Santi Ziyan Capella Amalia