Budi Puspo Priyadi
Departemen Administrasi Publik

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

DIMENSI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGADUAN MASYARAKAT LAPOR HENDI DI KOTA SEMARANG Mohammad Irsza Ramadhan; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v9i4.29000

Abstract

Kota Semarang dengan layanan pengaduan Lapor Hendi merupakan salah satu kota dengan tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat dengan 95,73% ketuntasan laporan dari total laporan sebanyak 12.019 laporan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dimensi pelayanan publik dalam pengaduan masyarakat Lapor Hendi Kota Semarang menggunakan teori pelayanan publik berdasarkan pada, yaitu Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Keadilan, Komitmen, Keamanan, Kemudahan Akses, Pencatatan dan Pemulihan Layanan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pengelolaan pengaduan sudah cukup baik dengan pengenalan program yang efektif serta akses pengaduan berbagai kanal sosial media yang mempermudah masyarakat untuk melapor. Kecepatan dari program Lapor Hendi cukup baik sesuai dengan SOP yang ada namun masih ada kekurangan pada aspek sumber daya manusia pengelolaan sehingga masih adanya pengaduan yang belum terproses. Adanya pencatatan pengaduan yang dibuat berdasarkan kategori aduan serta adanya pemeriksaan dari Walikota Semarang untuk mengawasi OPD yang paling banyak pelaporannya. Diharapkan kedepannya Lapor Hendi dapat meningkatkan pelayanan publik dengan memaksimalkan personalia pegawai pengelola Lapor Hendi serta untuk pengaduan melalui sosial media bisa lebih memberikan keamanan akan privasi pelapor dan juga penindaklanjutan laporan pengaduan yang lebih baik lagi.
SISTEM MANAJEMEN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI LAPOR! KEMENDAGRI Jessica Valentina Satria; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.548 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v9i2.27360

Abstract

Manajemen pengaduan berbasis teknologi menjadi jawaban dalam mewujudkan penanganan pengaduan yang lebih baik. LAPOR! Kemendagri hadir sebagai kanal aspirasi dan pengaduan berbasis online bagi masyarakat yang memiliki keluhan mengenai pelayanan publik di lingkungan Kemendagri yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan pengaduan masyarakat melalui LAPOR! Kemendagri yang berada pada Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori sistem dan dimensi manajemen komplain yang lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek input dalam pengelolaan pengaduan LAPOR! Kemendagri masih mengalami kekurangan pada aspek sumber daya manusia. Aspek proses dilaksanakan tidak secara individual melainkan hasil kerjasama pegawai dan seluruh komponen Kementerian Dalam Negeri dengan menjaga komunikasi sebagai kunci kesuksesan.Sosialisasi kejelasan LAPOR! Kemendagri belum dilaksanakan secara maksimal. Pada aspek output, program evaluasi dan monitoring penanganan pengaduan telah dilaksanakan secara rutin. Feedback yang didapatkan berasal dai fitur rating yang disediakan dalam sistem sedangkan dari pihak masyarakat telah merasakan perkembangan akan pelayanan pengaduan. Saran yang dapat diberikan adalah penambahan jumlah sumber daya manusia pada Sub Bidang Fasilitasi Pengaduan, sosialisasi secara lebih menyeluruh agar masyarakat mengetahui adanya LAPOR! Kemendagri, dan penempatan Admin LAPOR! Kemendagri oleh pegawai yang berkompeten dan teliti.
ANALISIS HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS CILACAP TENGAH I Cindy Yuanita; Maesaroh Maesaroh; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 10, No 4: Oktober 2021
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v10i4.32006

Abstract

Health is an important aspect of the development of the country. The government was realizing the first level of health services then formed the Puskesmas. Patients want satisfaction through improving the quality of health services. In 2015-2019 there was a decrease in the number of visitors to the Puskesmas Cilacap Tengah I. It was due to the lack of service quality, unfriendly staff, and doctors who were not clear in providing information related to patients' illnesses. This study aims to analyze the relationship between service quality and patient satisfaction at Puskesmas Cilacap Tengah I. This study uses a quantitative approach. The sample of this research is 99 using the accidental sampling technique. The analysis technique used the Kendall b test and the Kendall W test. The results showed that reliability, responsiveness, empathy, and the physical evidence had a positive and significant relationship to satisfaction, while assurance had a positive but not significant relationship. Simultaneously reliability, responsiveness, physical assurance, empathy, and evidence have a relationship with patient satisfaction
ANALISIS PERAN AKTOR DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA UMBUL SUSUHAN DI DESA MANJUNGAN KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN Shendy Yasmin Arafat; Budi Puspo Priyadi; Amni Zakarsyi Rahman
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34696

Abstract

Dampak pandemi Covid-19 merembet hampir ke seluruh sektor industri, salah satunya pada industri pariwisata. Pemerintah selama pandemi membuat peraturan untuk menutup sementara tempat wisata untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Obyek Wisata Umbul Susuhan juga terkena dampak dari pandemi dan diharuskan tutup untuk sementara waktu sehingga pendapatan daerah mengalami penurunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, para aktor atau stakeholders saling memutar otak dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis aktor yang terlibat dalam pengembangan obyek wisata Umbul Susuhan serta menganalisis peran masing-masing aktor yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor atau stakeholder yang terlibat dalam pengembangan obyek wisata Umbul Susuhan terdiri dari: Stakeholder Primer; Stakeolder Kunci; dan Stakeholder Sekunder. Aktor atau stakeholder dalam pengembangan obyek wisata ini memiliki peran, antara lain: Policy Creator, Koordinator, Implementator, Fasilitator dan Akselerator. Stakeholder primer dalam pengembangan obyek wisata Umbul Susuhan, yaitu BUMDes Mahanani yang berperan sebagai Policy Creator, Implementor dan Koordinator. Selanjutnya, stakeholder kunci dalam pengembangan ini ada dua, yaitu Pemerintah Desa Manjungan yang berperan sebagai Policy Creator, Koordinator dan Fasilitator; serta Dispermasdes Kabupaten Klaten yang berperan sebagai Koordinator dan Fasilitator. Kemudian, stakeholder sekunder dalam pengembangan ini, antara lain: Pemerintah Kabupaten, Kecamatan Ngawen, pihak swasta yang berperan sebagai Fasilitator dan BPD, Ketua RW, Ketua RT, PKK, Karangtaruna yang berperan sebagai Akselerator. Terdapat beberapa aktor yang belum bisa menjalankan peran dengan maksimal karena adanya Pandemi Covid-19.
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI GANDORIAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT Ananda Setia Ningsih; Hartuti Purnaweni; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34286

Abstract

In formulating tourism development strategies, there are analytical tools used in formulating tourism development strategies. The analytical tool used here is a SWOT analysis. This study aims to describe and analyze the potential of tourist attractions and the condition of the tourist attraction of Gandoriah Beach and formulate a suitable development strategy for Gandoriah Beach tourism. This study uses a descriptive type with a mixed method approach (combination). The results of this study indicate that Gandoriah Beach tourism has a potential attraction in the form of natural tourism, namely marine tourism with sloping and wide beaches with views of offshore islands. The condition of the potential tourist attraction owned by Gandoriah Beach is quite good and the tourism development strategy of Gandoriah Beach, among others: (1) intensify tourism promotion using social media and print media by displaying the advantages of tourist destinations and festivals typical of Gandoriah Beach; (2) complete tourism supporting facilities and infrastructure; (3) improve the development of small islands on Gandoriah Beach, especially Angso Duo Island to increase tourist interest in traveling to Gandoriah Beach; (4) maintain the consistency of tourist entrance fees which are currently relatively cheap in order to increase the number of visitors.
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNA PROGRAM MOBILE JAMINAN KESEHATAN NASONAL DI BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG SEMARANG Adam Adi Pamungkas; Budi Puspo Priyadi; Augustin Rina Herawati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 4: Oktober 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i4.36200

Abstract

Program Mobile Jaminan Kesehatan Nasional merupakan aplikasi bagi peserta BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi penting dan layanan terpadu agar dapat memudahkan peserta dalam mengakses fasilitas kesehatan. Program mobile Jaminan Kesehatan Nasional pada BPJS Cabang Semarang senantiasa perlu dianalisis untuk mengkaji bagaimana efektivitas aplikasi tersebut kepada pengguna. Diketahui, bahwa kepuasan pengguna, partisipasi pengguna, kebutuhan pengguna, dan pemeliharaan aplikasi belum sepenuhnya efektif pada aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengguna program Mobile JKN di BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut: (1) indikator ketepatan sasaran program memiliki nilai rata-rata sebesar 4,00 sehingga dikatakan efektif, (2) indikator sosialisasi program memiliki nilai rata-rata sebesar 3,89 sehingga dikatakan efektif, (3) indikator tujuan program memiliki nilai rata-rata sebesar 4,09 sehingga dikatakan efektif, dan (4) indikator pemantauan program memiliki nilai rata-rata sebesar 3,89 sehingga dikatakan efektif maka secara keseluruhan penelitian ini adalah efektif. Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan peningkatan pelayanan, sosialisasi, pemeliharaan aplikasi, dan optimalisasi fitur yang tersedia.
EVALUASI PROGRAM PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK DI PUSKESMAS BOGOR TIMUR KECAMATAN BOGOR TIMUR KOTA BOGOR Ziyan Capella Amalia; Budi Puspo Priyadi; Hartuti Purnaweni
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 1: Januari 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i1.37432

Abstract

Currently, the spread of HIV-AIDS has reached housewives and infants who aren’t part of the key population. More than 90% of cases of children infected with HIV are transmitted through HIV mothers. During breastfeeding, the risk of HIV transmission to children is 20%. The government's efforts to deal with the transmission of HIV from mother to child are through the procedure of feeding infants or children in the Prevention of Mother to Child Transmission program (PMTCT). East Bogor sub-district is one of the areas that has a high number of HIV-AIDS cases, including the number of HIV cases among housewives. This research aims to analyze the procedure for feeding infants or children in the PMTCT program at the East Bogor Public Health Center, East Bogor SubDistrict, Bogor City. This research used a qualitative descriptive method with data collection techniques used interviews, observation, and documentation. It came out with the result that these implementing officers at the East Bogor Public Health Center gave directions to mothers with HIV to provide food to their babies in accordance with Minister of Health Regulation Number 51 of 2013 concerning Prevention of HIV Transmission from Mother to Child Guidelines in the form of formula milk without mixed feeding. Then, there are several aspects that hinder the implementation of the procedure of feeding infants or children at the East Bogor Public Health Center, namely: not providing CIE materials or brochures that may be taken home, midwives are less involved in the program, low knowledge regarding HIV-AIDS, a lack of support from family members, and there’s still stigma and discrimination experienced by mothers with HIV, especially in the neighborhood. Thus, it can be concluded that the procedure for feeding infants or children at the East Bogor Public Health Center is still not optimal. Recommendations that can be given from this research are: the need for socialization to abolish stigma and discrimination; the provision of CIE materials or brochures that may be taken home; further training for midwives to participate in the program; active involvement of the MCH clinic is required; and providing detailed education to married PWHA about HIV transmission to infants.
KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KOTA JAKARTA TIMUR Tritanti Tritanti; Budi Puspo Priyadi; Hartuti Purnaweni
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 1: Januari 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i1.37368

Abstract

This research is motivated by employment problems, namely the high level of young people who are working or not working who lack competence, the occurrence ofskill gap, low productivity which results in losing competitiveness with foreign workers. The government's efforts to overcome these employment problems are by issuing a Pre-Employment Card program policy. The program was carried out when the Covid-19 pandemic caused the program to have other objectives, namely associal safety net. This caused the budget for the program to double. During its implementation, the Pre-Employment Card program drew a lot of criticism from the public, politicians and observers and even the program participants themselves who stated that the program was not on target and was not effective in helping the community during a pandemic, especially in increasing competency. Several program participants who live in East Jakarta City expressed the same thing. The purpose of this research is to find out the performance of the implementation of the Pre-Employment Card program in the midst of the Covid-19 pandemic in the City of East Jakarta which has not been maximized; as well as knowing the obstacles to the non-maximum implementation of the PreEmployment Card program in East Jakarta City seen from the background of the social and economic conditions of the program participants. This study uses a descriptive qualitative method with an approachpurposive sampling and Netnography as the data collection method. The results of the study showed that the standards and objectives of the Pre-Employment Card program were in accordance with the recipients of the Pre-Employment Card program which were right on target but found defects in the process of using the program by participants who were also influenced by the program, but indeed the program objectives had not been achieved properly, apart from that financial resources had been fulfilled but there are indications of inaccuracy target. Factors from the social, economic and occupational background of the participants during the pandemic also contributed to the program's ineffectiveness towards the participants. Obstacles found related to increasing participant competence were influenced by the high price of training, the quality of the training material content, and the need for internet quota. The recommendations given are that the government is reviewing the program regarding dual roles, immediately implementing job training on a regular basisoffline coordinating with DKI Jakarta Manpower Office, East Jakarta City Sudinasker and BLK in East Jakarta City as well as evaluating partnerships with training providers.
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA RAMAH LANSIA Arneta Rahma Aqila; Hartuti Purnaweni; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39935

Abstract

It cannot be denied that as time goes by, technology is increasing and ultimately affecting progress in various fields, one of which is the health sector. Improving the quality of health has an impact on increasing the number of elderly people in Indonesia, one of which is in Semarang City, the city with the largest population in Central Java. Elderly Friendly Cities are a solution to provide a better life for the elderly to live their lives. The purpose of this study is to describe and analyze the development of Semarang City government policies in realizing an Elderly Friendly City. To answer the problems and objectives of this study, the four conditions for an Elderly Friendly City according to WHO are used, combined with William Dunn's theory in analyzing the factors that influence the establishment of an Elderly Friendly City using a qualitative descriptive research method. In collecting data through interviews, documentation, and literature related to the title taken. The selected informants included: Bappeda, Social Service, Health Office, Central Java BKKBN, Population Control and Family Planning Office, and the elderly in Semarang City. The results of the study show that the realization of an Elderly Friendly City in Semarang City is not fully optimal. It is suggested that there is a big commitment from each executor to support the realization of an Elderly Friendly City both in providing a budget, providing local regulations, to awareness to create an Elderly Friendly City. It takes good communication coordination to support success
ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI DEWA RUCI JATIMALANG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO Falda Wisnu Ardiansyah; Hartuti Purnaweni; Budi Puspo Priyadi
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39942

Abstract

Collaborative governance merupakan konsep kerjasama antar pemangku kepentingan yang dapat meningkatkan efektivitas pengembangan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan collaborative governance dan mengkaji kriteria keberhasilan collaborative governance dalam pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model collaborative governance Ansell dan Gash serta teori Edward DeSeve. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah para pemangku kepentingan, yang informasi diambil dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat aktor dalam kolaborasi pengembangan pariwisata Pantai Dewa Ruci Jatimalang, yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Jatimalang, Kelompok Sadar Wisata Dewa Ruci dan swasta/pelaku usaha kuliner. Kondisi awal dan kepemimpinan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat banyak masalah terkait desain institusional dan dalam proses kolaboratif yang menunjukkan permasalahan pada komitmen yang kurang kuat dan pemahaman bersama para pemangku kepentingan yang masih lemah. Kriteria keberhasilan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata, yakni network structure, trust to the among participants, distributive accountability, information sharing dan acces to ressources, sedangkan yang bukan kriteria keberhasilan, yaitu commitment to a common purpose, governance dan acces to authority.