Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945 Selviana, Maya; Syahputra, Ikhsan Rahim; Mawaddah, Alfi; Fachri, Muhammad Rafly; Ramadhan, Sahri
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 2, Juni 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i2.2004

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan manusia dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Pemerintah berhak memberikan pendidikan". Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan meliputi wajib belajar, pemberian bantuan bahasa pendidikan, dan pengembangan sistem pendidikan. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah berhak memberikan pendidikan". Dalam menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah harus memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. -tama, tanggung jawab negara dalam wajib belajar. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ""Wajib belajar"" yang dimaksudDinyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Pemerintah harus menjamin kesempatan bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Kedua, tanggung jawab jawab negara dalam memberikan bantuan pendidikan. Ketiga, tanggung jawab negara dalam pengembangan sistem pendidikan. Pemerintah mesti mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Sistem pendidikan tersebut harus memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat.Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan sangat penting untuk mengembangkan manusia dan masyarakat yang mandiri dan berkualitas.
Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945 Selviana, Maya; Syahputra, Ikhsan Rahim; Mawaddah, Alfi; Fachri, Muhammad Rafly; Ramadhan, Sahri
Mediation : Journal of Law Volume 3, Nomor 2, Juni 2024
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v3i2.2004

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan manusia dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Pemerintah berhak memberikan pendidikan". Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan meliputi wajib belajar, pemberian bantuan bahasa pendidikan, dan pengembangan sistem pendidikan. Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah berhak memberikan pendidikan". Dalam menjalankan tanggung jawab ini, pemerintah harus memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. -tama, tanggung jawab negara dalam wajib belajar. Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ""Wajib belajar"" yang dimaksudDinyatakan bahwa warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Pemerintah harus menjamin kesempatan bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Kedua, tanggung jawab jawab negara dalam memberikan bantuan pendidikan. Ketiga, tanggung jawab negara dalam pengembangan sistem pendidikan. Pemerintah mesti mengembangkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Sistem pendidikan tersebut harus memperhatikan kebutuhan dan potensi masyarakat.Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan sangat penting untuk mengembangkan manusia dan masyarakat yang mandiri dan berkualitas.
ANALISIS MEKANISME PERDAGANGAN SAHAM, FAKTOR PEMBENTUK HARGA, SERTA KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA Siregar, Emiel Salim; Selviana, Maya; Ramadhan, Sahri; Mawaddah, Alfi; Jufri, Faisal
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i2.8654

Abstract

Perdagangan saham merupakan aktivitas jual beli surat berharga yang memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan harga saham, serta mengidentifikasi keuntungan dan risiko yang dihadapi investor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur ilmiah, regulasi pasar modal, dan laporan resmi lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa perdagangan saham tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi individu, tetapi juga sebagai instrumen pendanaan perusahaan dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mekanisme perdagangan saham berlangsung secara terstruktur melalui sistem elektronik yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI. Harga saham dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan seperti kinerja keuangan, kebijakan dividen, dan kualitas manajemen, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan sentimen pasar global. Meskipun menawarkan potensi keuntungan berupa capital gain dan dividen, investasi saham mengandung risiko signifikan yang memerlukan pemahaman mendalam dari investor. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara optimal dan bertanggung jawab di pasar modal Indonesia.