Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Suherry
Stisipol Raja Haji
Arts Humanities Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdaganganbebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan Suherry
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.1.2.2016.229-246

Abstract

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) adalah serangkaian langkah-langkah kegiatan dalam proses penerapan atau pelaksanaan suatu keputusan yang diambil dalam suatu aturan yang telah ditetapkan.Untuk melihat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan) ini, maka faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya keberhasilan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari dimensi Komunikasi,Sumber daya, Sikap Pelaksana Kebijakan,dan struktur Birokrasi. Penelitian ini dilakukan bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Studi pada Bidang Organisasi dan Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwapelaksanaannya menunjukkan kondisi yang yang tidak baik seperti yang diharapkan. Terutama jika dilihat dari sumber daya, baik itu dari ketersediaan pegawai/ staf yang memadai, pegawai/ staf yang berkompeten dibidangnya maupun fasilitas fisik atau sarana prasarana kerja yang tidak memadai karena dari segi bangunan dari Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.
The Evaluation of Community Empowerment through Society Forest Schemes Rendra Setyadiharja; Raja Dachroni; Suherry
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.2.2019.90-103

Abstract

The Community Empowerment Program in the Busung and Kuala Sempang Villages of the Bintan Regency is carried out through a community forestry scheme, with a Mangrove Ecotourism program, a Mangrove Nursery, and Planting Program, a Fish, Shrimp, and Mangrove Crab Program, and a Mangrove Product Management Program. But there are still symptoms of problems in the administration of the program. This study aims to evaluate community empowerment programs in coastal villages through the community forestry scheme in Bintan Regency. Using Dale's concept of Program Evaluation, this research resulted in a holistic and evaluative explanation of the village community empowerment program through the community forestry scheme established in Bintan Regency. The results of this research are formative evaluative recommendations for the government and other stakeholders both at the regional and national scale in terms of formulating policies related to village community empowerment programs that use forest natural resources in the future.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Rendra Setyadiharja; suherry; Raja Dachroni
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.89-119

Abstract

Kebijakan pembangunan desa merupakan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara teknis di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan desa sangat tinggi. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa wilayah pesisir serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan desa tersebut. Adapun lokasi penelitian adalah pada Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang dan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Konsep implementasi kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn, serta Konsep Agustino untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pada desa pesisir di Kabupaten Bintan berjalan dengan baik dengan didukung dengan tujuan kebijakan yang baik, kapasitas sumber daya yang baik, baik sumber daya manusia, dan finansial, karakteristik dan sikap pelaksana yang lebih mengarah kepada mencapai tujuan kebijakan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan kolaborasi di dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan optimal.
Co-Authors A Karim, Zamzami A Karim, Zamzami Angraini, Rany Angraini, Rany Jenawi, Billy Raja Dachroni Rendra Setyadihardja Setyawan, Firman