Raja Dachroni
STISIPOL Raja Ali Haji

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Evaluation of Community Empowerment through Society Forest Schemes Rendra Setyadiharja; Raja Dachroni; Suherry
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.2.2019.90-103

Abstract

The Community Empowerment Program in the Busung and Kuala Sempang Villages of the Bintan Regency is carried out through a community forestry scheme, with a Mangrove Ecotourism program, a Mangrove Nursery, and Planting Program, a Fish, Shrimp, and Mangrove Crab Program, and a Mangrove Product Management Program. But there are still symptoms of problems in the administration of the program. This study aims to evaluate community empowerment programs in coastal villages through the community forestry scheme in Bintan Regency. Using Dale's concept of Program Evaluation, this research resulted in a holistic and evaluative explanation of the village community empowerment program through the community forestry scheme established in Bintan Regency. The results of this research are formative evaluative recommendations for the government and other stakeholders both at the regional and national scale in terms of formulating policies related to village community empowerment programs that use forest natural resources in the future.
THE ANALYSIS OF ANTI-CORRUPTION BEHAVIOR (CASE STUDY: BATAM CENTRAL BUREAU OF STATISTIC (BPS) SERVICES) Raja Dachroni; Ady Muzwardi
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.96-102

Abstract

Anti-Corruption Behaviour Survey is a national programme that measures individual Indonesians' anti-corruption knowledge, attitudes and experiences. The Survey also assesses the nationwide implementation of the National Anti-Corruption Strategy for the Prevention and Eradication of Corruption (STRANAS-PPK) to establish a culture of zero tolerance for corruption in the country. A key activity in support of this assessment is to set the baselines for the STRANAS-PPK anti-corruption strategies.This study is aimed to analyze the mainly determined the anti-corruption behavior on Batam Central Bureau of Statistic (BPS). This research used descriptive statistical analysis method. Data collected in this research use interview technique, observation, and questioner. This sample of this research has been taken from government institution/ Regional Work Unit (SKPD)/ Research and Education Institution : National and International/ Mass Media/ Banking/ Private.The result of the analysis indicates that Batam Central Bureau of Statistic (BPS) is relatively high compared with the average score of hope, The low average score of expectation shows that anti-corruption conditions in Batam Central Bureau of Statistic (BPS) services are clean enough
Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Rendra Setyadiharja; suherry; Raja Dachroni
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.89-119

Abstract

Kebijakan pembangunan desa merupakan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara teknis di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan desa sangat tinggi. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa wilayah pesisir serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan desa tersebut. Adapun lokasi penelitian adalah pada Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang dan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Konsep implementasi kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn, serta Konsep Agustino untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pada desa pesisir di Kabupaten Bintan berjalan dengan baik dengan didukung dengan tujuan kebijakan yang baik, kapasitas sumber daya yang baik, baik sumber daya manusia, dan finansial, karakteristik dan sikap pelaksana yang lebih mengarah kepada mencapai tujuan kebijakan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan kolaborasi di dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan optimal.
IMPLEMENTASI SISTEM LELANG ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) OLEH PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Raja Dachroni; Raja Erafidah; Edward Mandala; Sigit Sepriandi
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 2 No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.612 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v2i1.737

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi sistem e-procurement melalui Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang telah diadopsi pada tahun 2011. Penelitian ini juga ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi e-procurement. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara dan dokumenter. Sedangkan target dari penelitian ini adalah pihak yang memahami secara detail bagaimana proses penerapan sistem e-procurement di pemerintahan kota Tanjungpinang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi sistem e-procurement di kota Tanjungpinang telah berjalan efektif dengan nilai indeks efektivitas 3,13. Parameter yang berkontribusi pada efektivitas kejelasan implementasi perencanaan e-procurement (3,32), tujuan dan sasaran yang jelas (3,28), jenis sistem situs web (3,26), sumber daya manusia (3,25), infrastruktur dan jaringan (3,01), efisiensi dan efektifitas (2,96) regulasi adalah parameter terendah dengan nilai 2,84. Meskipun demikian, implementasi e-procurement di pemerintah Kota Tanjungpinang telah dilakukan secara efektif, tetapi masih ditemukan adanya pengaruh pollitik dalam sistem e-procurement tersebut. Namun dengan kemauan politik pemerintah kota Tanjungpinang yang cukup kuat.