Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINGKAT KESEJAHTERAAN ORANGUTAN (Pongo spp.) DALAM KONSERVASI EX-SITUDI KEBUN BINATANG KASANG KULIM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR RIAU Kukuh Kurniawan; Defri Yoza; Viny Volcherina Darlis
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian Vol 7 (2020): Edisi 2 Juli s/d Desember 2020
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Orangutancan be used as one of the most unique primate species in Indonesia. The shrinking and destruction of lowland forest, which is the habitat for orangutan has now reached a critical point. Forest fires and rampant poaching have caused the orangutanpopulation to decline. The formulation of an orangutanconservation strategy is necessary to preserve the orangutan population. One of the efforts to prevent the extinction of endangered species is to maintain natural individuals under controlled conditions and under human supervision, known as ex-situ conservation. The purpose of this study was to determine the level of orangutan welfare in ex-situ conservation at Kasang Kulim Zoo. The welfare level oforangutan inex-situconservation at Kasang Kulim Zoo got a good predicate with a final score was 78.35. The aspects of orangutanwelfare include being free from hunger and thirst, free from environmental discomfort, free from pain, injury and disease, free from fear and pressure and free from behaving normally.Keywords :Orangutan, ex-situ conservation, intensity, prosperity level
Kepastian dan Keadilann Hak Atas Tanah di Indonesia Analisis Komprehensif Hak Atas Tanah di Indonesia: Dasar Hukum, Karakteristik, dan Tantangan Kontemporer Kukuh Kurniawan; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2328

Abstract

Tanah tidak hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan politik yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap sistem hukum pertanahan nasional, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960) sebagai fondasi utama yang mengakhiri dualisme hukum kolonial dan membentuk kerangka hukum agraria yang tunggal dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta isu-isu kontemporer dalam praktik pertanahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN) menjadi dasar bagi hierarki hak atas tanah, mulai dari Hak Milik hingga Hak Pakai, dengan prinsip fungsi sosial sebagai pengendali utama. Namun, implementasi sistem ini menghadapi tantangan serius, seperti pengakuan hak ulayat masyarakat adat, tumpang tindih sertifikat, serta maraknya mafia tanah akibat lemahnya sistem digitalisasi pertanahan. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi sistem administrasi pertanahan dan penguatan perlindungan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan
Pemberatan Pidana Akibat Kehamilan Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Kukuh Kurniawan
Jurnal Kajian Hukum dan Sosial (JKHS) Vol 1 No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jkhs.2024.1.2.13752

Abstract

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif di Indonesia dan pemberatan pidana akibat kehamilan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa paksaan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun regulasi tersebut tidak mengatur kehamilan sebagai akibat yang dapat memperberat sanksi pidana. Pemberatan pidana akibat kehamilan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak tanpa paksaan bahwa perbuatan yang dilarang memiliki sifat ketercelaan yang tinggi karena ancaman pidana relatif tinggi yaitu berada pada rentang 10-20 (sepuluh sampai dua puluh) tahun penjara. Rentang bobot ini jika dikaitkan dengan konsep maksimal umum dalam KUHP selama 20 (dua puluh) tahun penjara, maka kedua undang-undang merumuskan ½ (setengah) dari maksimal umum, hal ini menunjukkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama. Saran perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengakomodir akibat kehamilan sebagai keadaan tertentu yang dapat memperberat ancaman pidana dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak