Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.884
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Jurnal Ilmiah Spirit Jurnal Ekonomi dan Manajemen (JEKMA) Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Sri Wahyu Handayani
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
NILAI TAMBAH OLAHAN PEDANG (C. ENSIFORMIS) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELOMPOK TANI DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN PENGASIH, KABUPATEN KULONPROGO Ari Astuti; Maria Theresia Darini; Ag.Eko Susanto; Driska Arnanto; Sri Wahyu Handayani; Wahyu Setya Ratri1
Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koro pedang (Canavalia ensiformis Jack) merupakan salah satu dari suku polongan yang mempunyai prospek ekonomi untuk dikembangkan. Melalui program Pengabdian Masyarakat (Abdimas) Kemendikbud Dikti, Fakultas Pertanian, Teknik dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa kegiatan pengolahan koro pedang dengan sasaran kelompok tani Rukun Maju dan Dadi Arum Sari desa Kedungsari, Pengasih, Kulonprogo. Kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama adalah sosialisasi mengenai kelebihan, pemanfaatan dan prospek ekonomi tanaman koro pedang. Tahap kedua adalah pelatihan pengolahan koro pedang menjadi tempe, kecap dan bahan isi (chip) kue ku, bakpia, onde-onde.Tujuan kegiatan dapat mengolah biji koro pedang menjadi berbagai olahan makanan yang dapat meningkatkan nilai tambah koro pedang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok tani tersebut. Untuk mendukung kegiatan pengolahan biji koro pedang diserahkan berbagai peralatan meliputi alat pengupas dan pengrajang koro, panci, siler, alat pemanggang bakpia, alat penggiling koro menjadi susu, dan wajan. Dari hasil pelatihan tersebut warga merasakan manfaat pelatihan dan tertantang untuk mencoba dan berkreasi, hanya saja warga masih memerlukan pendampingan terutama untuk pemasaran hasil. Berdasarkan perhitungan HPP dari masing-masing produk antara lain, bakpia Rp 2000/ biji atau Rp 20.000/pack, kue ku Rp 3000/biji, onde-onde Rp 3000/biji, dan tempe Rp 2500/plastik. Nilai kelayakan dari masing-masing produk adalah 1.7 untuk bakpia, 1.8 kue ku, 1.03 untuk onde-onde, dan 2.08 untuk tempe. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan 10 (sepuluh) mahasiswa yang terdiri dari program studi Agribisnis, Agroteknologi dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (boga).
PENGARUH FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE APPLE Sri Wahyu Handayani; Sutanto
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 2 No. 2 (2023): Juni : Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/jekma.v2i2.774

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan pembelian smartphone Apple pada mahasiswa manajemen Universitas Gunadarma Karawaci. Data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dan data valid yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi tidak berpengaruh terhadap keputusan Pembelian, sedangkan variabel persepsi, pembelajaran, dan sikap berhubungan positif dan berpengaruh terhadap keputusan Pembelian. Secara simultan variabel motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Serta nilai Adjusted R Square pada uji koefisien determinasi adalah sebesar 0,661. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 66,1%. Sedangkan sisanya sebesar 33,9% merupakan pengaruh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
PENGABDIAN MASYARAKAT KEMAMPUAN LISTENING BERDASARKAN ILMU LANGUAGE SKILL Kuncara, Tommy; Sri Wahyu Handayani; Dia Ragasari; Adam Huda Nugraha; Rezzi Nanda Barizki
 Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2024): April: JURNAL ABDI MASYARAKAT MULTIDISIPLIN
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/jammu.v3i1.1547

Abstract

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Penggunaan Kemampuan Listening berdasarkan Ilmu Language Skill dalam Bidang Pendidikan Bersama Asosiasi Dosen Muda Indonesia (ADMI). Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk kerjasama Universitas Gunadarma dengan Asosiasi Dosen Muda Indonesia (ADMI). Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama tahun ajaran ATA 2023-2024 dan sebagian besar dilakukan melalui pertemuan online dan offline. Target luaran pengabdian masyarakat semester ini difokuskan pada Kemampuan Listening berdasarkan Ilmu Language Skill. Hasil yang kami harapkan adalah agar dapat membantu antar sesama manusia dan bisa meringankan beban kehidupan bagi masyarakat dalam bidang keilmuan mengenai Kemampuan Listening berdasarkan Ilmu Language Skill yang digunakan untuk pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari sebagai daerah tujuan yang terdapat di kota Bekasi. Teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) di lapangan merupakan terapan dari bidang unggulan dan isu strategis penelitian Universitas yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti Training, Education and Research Center pada kedua bagian kegiatan tersebut diatas secara bersamaan, dengan cara melibatkan 4 Fakultas dengan 10 bidang ilmu terkait yaitu sistem informasi, sistem komputer, akuntansi, manajemen, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik sipil, ilmu komunikasi, dan Sastra Inggris.
PENINGKATAN DAYA SAING UMKM MELALUI STRATEGI BRANDING YANG EFEKTIF DAN INOVATIF Kuncara, Tommy; Ariyanto, Ariyanto; Immi Fiska Tarigan; Sri Wahyu Handayani
 Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin Vol. 3 No. 3 (2024): Desember: JURNAL ABDI MASYARAKAT MULTIDISIPLIN
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/jammu.v3i3.1882

Abstract

Enhancing the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is a key focus in supporting national economic growth. This community service program aims to provide training and guidance for MSME actors on effective and innovative branding strategies to improve their ability to compete in local and national markets. The program is a collaboration between Gunadarma University and the Indonesian Association of Young Lecturers (ADMI), conducted during the PTA 2024/2025 academic year through online and offline sessions. The program integrates the university's expertise in Information and Communication Technology (ICT), involving four faculties and ten related disciplines, such as information systems, accounting, and communication studies. The training includes digital branding, brand identity management, and technology-based marketing strategies. This program is expected to enhance the skills of MSME actors in building competitive brands and produce outputs such as scientific publications, activity documentation, and increased lecturer participation in community service initiatives.
Konsep Integratif Pengadilan Khusus Agraria sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Ridho Zam Yani; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2284

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia bersifat multidimensi dan sistemik, melibatkan aspek perdata, administratif, dan sosial-budaya, sementara penyelesaian sengketa yang terfragmentasi antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara menimbulkan berbagai masalah struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem peradilan existing dan merumuskan konsep integratif Pengadilan Khusus Agraria sebagai solusi holistik. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, konseptual, dan analisis kasus melalui kajian terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dualisme peradilan menyebabkan sengketa berlarut, kesulitan eksekusi, dan ketidakpastian hukum, sehingga diusulkan pembentukan Pengadilan Khusus Agraria dengan karakteristik: kewenangan integratif yang menggabungkan aspek perdata, pidana, dan Tata Usaha Negara; hukum acara khusus yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan; hakim spesialis yang memahami kompleksitas agraria; serta posisi kelembagaan yang independen di bawah Mahkamah Agung. Implementasi konsep ini memerlukan pengaturan undang-undang khusus yang mendefinisikan kewenangan, prosedur, dan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi proses, dan keadilan substantif.
Kepastian Hukum Hak Ulayat: Dilema Pengakuan Masyarakat Adat dalam Sistem Pertanahan Nasional Yunita Adinda Wulandari; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2285

Abstract

Kepastian hukum hak ulayat di Indonesia menghadapi dilema yang kompleks antara pengakuan yuridis dan realitas implementatif di lapangan. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 telah menegaskan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, praktiknya masih dihambat oleh tumpang tindih kepentingan, birokrasi yang pasif, serta paradigma pembangunan nasional yang berorientasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dilema kepastian hukum hak ulayat dalam sistem pertanahan nasional melalui pendekatan yuridis normatif dengan telaah terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta studi kasus konflik agraria di Kampar, Ketapang, dan Sawahlunto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jurang antara teori dan praktik masih lebar, terutama akibat mekanisme pengakuan masyarakat adat yang birokratis dan stagnasi RUU Masyarakat Adat yang belum disahkan. Meskipun Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 menghadirkan inovasi prosedural, kekuatan hukumnya tetap lemah tanpa harmonisasi lintas sektor dan komitmen politik yang kuat
Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Dibawah Tangan Fadli Firdaus; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2303

Abstract

Peralihan hak atas tanah merupakan proses perpindahan kepemilikan terkait hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang sering terjadi di masyarakat khususnya dalam mekanisme jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara dibawah tangan, serta meninjau dasar hukumnya sebagai syarat dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara di bawah tangan menimbulkan akibat hukum yaitu pihak pembeli tidak memiliki kepastian hukum terhadap objek tanah yang telah dibeli dan tidak mempunyai bukti resmi terkait perpindahan kepemilikan hak atas tanah karena jual beli hak atas tanah dilakukan tanpa dihadapan PPAT. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli wajib dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) hal ini bertujuan sebagai syarat pendaftaran tanah
Keterkaitan Bank Tanah dengan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia Satria Anom Pradhana; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2304

Abstract

Tanah sebagai sumber daya vital yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diatur dalam UUPA 1960 kerap menghadapi ketimpangan dan konflik, sehingga melalui UU Cipta Kerja 2020 dibentuk Bank Tanah untuk mengelola dan mendistribusikannya bagi kemakmuran rakyat serta reforma agraria. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Bank Tanah dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, keterkaitannya dengan hak atas tanah menurut UUPA, serta implikasinya terhadap reforma agraria dan kepastian hukum. Menggunakan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa Bank Tanah merupakan badan hukum khusus nirlaba yang tidak menciptakan hak baru, melainkan menyalurkan tanah dalam bentuk hak-hak yang diatur UUPA. Keberadaannya berpotensi mempercepat redistribusi tanah untuk reforma agraria, tetapi juga menimbulkan risiko tumpang tindih kewenangan dengan BPN, konflik dengan masyarakat adat, serta ancaman terhadap kepastian hukum jika implementasinya tidak transparan. Penelitian merekomendasikan perlunya regulasi teknis yang lebih rinci, penguatan mekanisme transparansi, perlindungan khusus terhadap hak masyarakat adat, serta evaluasi berkala terhadap kinerja Bank Tanah
Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah berdasarkan Akta Kuasa Jual dan Penguasaan Fisik Bidang Tanah : Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 334/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel Faisal Indra Fadilla; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2305

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif dengan kecenderungan positif, yaitu data yang tercantum dalam sertipikat hak atas tanah dianggap sah dan benar selama tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dihadapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan akta kuasa jual dan penguasaan fisik bidang tanah serta menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap keabsahan akta kuasa jual dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 334/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan mendapati bahwa penggunaan akta kuasa jual serta penguasaan secara fisik dengan itikad baik sebagai dasar peralihan hak atas tanah karena jual beli menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 334/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel. dalam memutuskan kepemilikan hak atas tanah
Perlindungan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional di Tengah Arus Pembangunan Nasional Thalia Firda Soraya; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2309

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional di tengah arus pembangunan. Hak ulayat merupakan hak fundamental yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat adat. Secara normatif, hak ulayat telah diakui dalam UUD 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Namun, dalam praktiknya, pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi seringkali mengabaikan hak ulayat, sehingga memunculkan konflik agraria, marginalisasi, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan normatif sudah ada, implementasi perlindungan hak ulayat masih menghadapi tantangan, seperti minimnya regulasi teknis, lemahnya perlindungan hukum, tumpang tindih perizinan, serta dominasi kepentingan ekonomi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan hak ulayat sebagai bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Adam Huda Nugraha Ag.Eko Susanto Ari Astuti Aulia Ananta Syahidah Cut Asmaul Husna David Kurniawan Hartanto Deni Widiyanto Desi Marlizar Dia Ragasari Dian Nirmala Putri Driska Arnanto Fadli Firdaus Fahmi Aditya Faisal Indra Fadilla Immi Fiska Tarigan Kukuh Kurniawan Kuncara, Tommy Maria Theresia Darini Mohammad Ryar Mirzad Aroffa Mulvi Muhammad Ihsan Nur Aziah Eka Putri Nurdian Permana Nurhaslita Sari Raihana Manila Azzahra Rezzi Nanda Barizki Ridho Zam Yani Satria Anom Pradhana Sutanto Thalia Firda Soraya Wahyu Setya Ratri1 Yani Triakyuni Yunita Adinda Wulandari Zulfikar