Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemanfaatan Buah Labu Kuning Dan Buah Nanas Dalam Pembuatan Fruit Leather Ridho Ridho; Noviar Harun; Rahmayuni Rahmayuni
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian Vol 8 (2021): Edisi 2 Juli s/d Desember 2021
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fruit leather adalah produk makanan sejenis manisan kering berbentuk lembaran tipis yang mempunyai konsistensi dan cita rasa khas suatu jenis buah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh rasio terbaik dari perbandingan bubur buah labu kuning dengan bubur buah nanas terhadap mutu fruit leather.Penelitian ini dilaksanakan secara eksperimen dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4 ulangan sehingga diperoleh 16 unit percobaan.Perlakuan dalam penelitian fruit leather terdiri dari kombinasi rasio bubur buah nanas dan bubur labu kuning dengan perbandingan NLk1 (20:80), NLk2 (30:70), NLk3 (40:60), dan NLk4 (50:50).Parameter yang diamati dari fruit leather yaitu kadar air, kadar abu, derajat keasaman (pH), kadar gula pereduksi, dan uji organoleptik. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik menggunakan ANOVA dan DNMRT pada taraf 5%. Perlakuan terbaik fruit leather dari penelitian ini adalah NLk1 (rasio bubur buah nanas dan bubur buah labu kuning 20:80) yaitu memiliki kadar air 10.26%, kadar abu 0.77%, derajat keasaman (pH) 4.71, kadar gula pereduksi16.01%, berwarna cokelat (skor 4.20) beraroma buah labu kuning (skor 3.90), berasa manis (skor 3.50) dan bertekstur keras (skor 2.40). Panelis juga melakukan penilaian hedonik secara keseluruhan fruit leather yaitu perlakuan NLK1 disukai (Skor 3.90).Keywords:fruit leather, buburbuah labu kuning, bubur buah nanas.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN (Studi Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayan Kota Serang) Lies Tyedono; Ridho Ridho
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v2i2.4882

Abstract

The studi aims to find out the basic service performance at the Department of Education and Culture in Serang City. The research lays on questing the influencing factors with respect to the basic service performance at the Department. A hundred questioners was answered by teachers living in the city, coming along with semi-structured interviews. Respondents were selected based on their experiences in accessing government educational service. This research has indicated adequate performance of the Department’s officers seen from adequate numbers of personnells, proper skills, suitable knowledge. Nonetheless, suppoting resources and personnels behaviours seem to have been inadequate. Slow service respons were indicated as the first issue, followed by lack of suitable and up-to-date public service skills. This study suggests the needs to have a system analysis along with the analysis of required resources in terms of adequate realocation of the resources. As well, it is a necessity to design mechanism in which people can send their complains regarding the service.  Personnels analysis is needed to have a sense of identification in determining human resources issues. Overall, the research recommends leadership measures as to be included in assessing service performance.
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM Ridho Ridho
Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 12 No. 2 (2016): Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan
Publisher : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum (PTU) telah memperoleh landasan yang kokoh sejak dikeluarkan Ketetapan MPRS Nomor II Tahun 1960 dan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961, yang mewajibkan pengajaran mata kuliah agama di perguruan tinggi negeri. Di dalam GBHN dinyatakan bahwa dasar dan tujuan pendidikan nasional adalah Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Berangkat dari fenomena tersebut, maka beberapa pertanyaan yang menarik yang akan dijadikan fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; (1) bagaimana kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diterapkan di PTU? (2) bagaimana profil dan kualifikasi ketenagaan pendidikan/ dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam di PTU? (3) bagaimana respon mahasiswa terhadap pembelajaran Pendidkan Agama Islam di PTU? (4) apa metode/ strategi pembelajaran Pendidkan Agama Islam yang dikembangkan di PTU? (5) apa sarana dan prasarana pembelajaran Pendidikan Agama Islam di PTU? (6) bagaimana sistem penilaian /evaluasi yang dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di PTU? Sesuai dengan hasil temuan penelitian yang ada, maka Pembelajaran PAI di PTU seyogyanya perlu penambahan SKS, sesuai dengan kebutuhan, bisa jadi menjadi 4 SKS atau lebih. Disamping itu, perlu juga dibentuk lembaga konsultasi keagamaan, yang berfungsi sebagai pusat konsultasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Jenjang karir dosen PAI di Perguruan Tinggi Umum seyogyanya diperhatikan, karena dosen agama sering dianggap tidak setara dengan dosen-dosen bidang ilmu lainnya, sehingga sering sekali terhambat jenjang karir mereka, baik dari aspek kepangkatan, jabatan structural dan lain-lainnya. Perlu diadakan sertifikasi bagi para dosen agama yang belum memiliki kualifikasi atau latarbelakang pendidikan Agama yang berkualitas, agar proses pembelajaran PAI berjalan sesuai dengan harapan. Perlu dilakukan upaya standarisasi sarana dan prasarana pembelajaran PAI di PTU agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif, efisien, meanrik, dan produktif.
Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2024 Ridho Ridho; Yudhanto Satyagraha Adiputra; Eki Darmawan
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 3 (2025): September : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Pub
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i3.1054

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the priority policy for the use of Village Fund in 2024 in Lanjut Village, Singkep Pesisir District, Lingga Regency. The main focus of this study is how the national policy on the priority use of Village Fund is practically implemented at the village level, including the supporting and inhibiting factors. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and document studies. The analytical model used refers to the implementation theory of Van Metter and Van Horn, which includes six main variables: policy objectives and size, resources, characteristics of the implementing agents, disposition of the implementers, communication, and social, economic, and political conditions. The results of the study show that the policy implementation was carried out participatively through village deliberation forums, involving the community in every stage of planning and decision-making. Several priority programs, such as Direct Cash Assistance (BLT), food security programs, and reducing stunting, were successfully realized, providing direct benefits to the village community. However, the implementation of this policy is not without challenges. Some identified obstacles include limited use of information technology to support transparency and efficiency, the readiness of human resources (HR) for implementation that still needs improvement, and the capacity of village institutions that has not yet reached its full potential. Despite these challenges, the overall implementation of the Village Fund policy in Lanjut Village can be considered relatively effective, given the successful realization of various priority programs that support participatory, transparent, and sustainable village governance. The conclusion of this study is that, although there are obstacles, the Village Fund policy in Lanjut Village has provided positive impacts on the community's welfare.