Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Jurnal Pendidikan dan Konseling Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya
Muhlin Muhlin
Universitas Tompotika Luwuk Banggai
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Political participation of communities in the Legislative General Elections (Pemilu) Rahmawati Halim; Muhlin Muhlin; Rudi Salam
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 31 No. 3 (2018): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.403 KB) | DOI: 10.20473/mkp.V31I32018.278-290

Abstract

The active involvement of the community at all stages of the election is very much needed, because our voice has an important value for the quality of democracy. The purpose of this study was to determine the extent of the political participation of the community in the legislative elections held in the electoral district of Banggai III in Banggai District. This research was conducted in Banggai III election area, which consists of 6 districts; Bualemo, Pagimana, Lobu, Bunta, Nuhon, and Simpang Raya. The study population amounted to 101,296 people. The samples were taken using cluster sampling and random sampling, with a 5% margin of error criteria. The total sample was made up of 236 people. The type of research methodology was a survey. The data was analysed using descriptive and inferential analysis. The methods of data collection were observations, in-depth interviews and questionnaires. The results showed that the political participation of the community involved seven variables: 1) the social and economic status of society, 2) geographic situation; 3) parental affiliation; 4) organisational experience; 5) political knowledge and awareness; 6) trust in the Government and 7) mass media socialisation and informal discussions. The social and economic status variables of the community, the experience of community organising and the trust in the Government should be taken seriously by the Regional Government and the KPU. While the models can provide positive nuances in relation to the political participation of the community such as a model capable of providing nuances such as 1) an improvement in social and economic status, 2) increased access regarding the geographical situation, 3) empowering community groups and affiliated politics, 4) improving the organisational experience of the community, 5) increasing public awareness, 6) increasing public trust to Local Government and DPRD, and 6) empowering mass media and informal discussions
MODEL PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BALANTAK UTARA KABUPATEN BANGGAI Muhlin Muhlin
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 5 No 1 (2019): Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Februari)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPendamping desa direkrut memiliki tanggungjawab yang amat besar dalammemastikan terlaksananya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangdesa. Pendamping desa tidak hanya sebagai fasilitator tetapi harus masuklebih jauh kedalam tatakelola pemerintahan desa. Rumusan masalah yaknibagaimana program kegiatan pendamping desa yang telahdilakukan,bagaimana capaian kegiatan pendamping desa yang telah dilakukandan bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan pendamping desa,sertabagaimana model pendampingan desa yang digunakan dalam meningkatkantatakelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kegiatan pendampingan desa yang dilaksanakan olehtenaga pendamping desa masih relatif kurang, sedangkan capaian kegiatanpendampingan desa masih tergolong rendah, kurangnya peran sertapendamping desa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan disebabkanbeberapa hal yang menjadi kendala diantaranya pendamping desa belummemiliki kantor di Kecamatan Balantak Utara, belum ada jaringantelekomunikasi di Kecamatan Balantak, dan jumlah tenaga pendamping yangmasih kurang. Adapun model yang dapat dijadikan rujukan perbaikanpendampingan desa yaitu identifikasi masalah, merumuskan programpendampingan, mengadakan pelatihan/bimbingan teknis/workshop danmonitoring dan evaluasi.
Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan Anies Handayani; Muhlin Muhlin; Siska Siska
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11736

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di kabupaten banggai kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan populasi yang berjumlah 5.518 orang dan sampel berjumlah 58 orang. Sampel ditarik secara nonprobability sampling, dengan penetapan sampel pada kelompok populasi para pelaksana menggunakan purposive sampling dengan jumlah 13 orang, dan penetapan sampel pada kelompok populasi masyarakat menggunakan rumus taro yamane dengan jumlah 45 orang. Data yang diambil dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data digunakan metode persentase. Hasil Penelitian menunjukan secara keseluruhan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan bisa dikatakan sangat baik, karena diperoleh hasil persentase rata-rata sebesar 76,80% (termasuk kategori sangat baik) yaitu sub variabel standar dan sasaran kebijakan pada kategori sangat baik dengan persentase 78,73%, sub variabel Sumber Daya pada kategori baik dengan persentase 62,21%, sub variabel karakteristik organisasi pelaksana pada kategori sangat baik dengan persentase 80,60%, sub variabel Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pada kategori sangat baik dengan persentase 78,44%, sub variabel disposisi atau sikap para pelaksana pada kategori sangat baik dengan persentase 79,31%, variabel Lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada kategori sangat baik dengan persentase 83,83%. Artinya bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan dijalankan dengan sangat baik. Akan tetapi, proses perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya kurangnya SDM di internal dinas lingkungan hidup dalam hal pihak pejabat pengawas lingkungan hidup, dan penyuluh lingkungan hidup, dan belum tersedianya pos anggaran yang khusus untuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove itu sendiri sehingga perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara substantif belum terlaksana dengan maksimal dan perlu diperbaiki lagi.
Co-Authors Anies Handayani Rahmawati Halim Rudi Salam Siska Siska