Anies Handayani
Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Tompotika Luwuk

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KAYOA KECAMATAN BATUI KABUPATEN BANGGAI Anies Handayani
Jurnal Sosio Sains Vol 1 No 1 (2015): Jurnal Sosio Sains
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1341.849 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan alokasi dana desa di Desa Kayota Kecamatan Batui
Analisis Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Banggai (Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Luwuk Kabupaten Banggai) Anies Handayani
Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol 4 No 3 (2018): Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya (Agustus)
Publisher : Ideas Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Di Kabupaten Banggai. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dan teknik pemilihan informan secara purposive dengan jumlah informan terpilih 7 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan editing data, kategorisasi, interpretasi makna data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Banggai dengan Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Luwuk Kabupaten Banggai belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dapat terlihat pada belum adanya revisi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Banggai dimana sebagai dasar pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima tersebut. Serta tidak adanya aturan teknis yang secara khusus mengatur tentang pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Banggai. Masih minimnya sumber daya fasilitas, belum adanya SOP (Standart Operating Procedurs), masih kurangnya ketegasan pelaksana kebijakan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak menunjang pelaksanaan kebijakan.
Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan Anies Handayani; Muhlin Muhlin; Siska Siska
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11736

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di kabupaten banggai kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan populasi yang berjumlah 5.518 orang dan sampel berjumlah 58 orang. Sampel ditarik secara nonprobability sampling, dengan penetapan sampel pada kelompok populasi para pelaksana menggunakan purposive sampling dengan jumlah 13 orang, dan penetapan sampel pada kelompok populasi masyarakat menggunakan rumus taro yamane dengan jumlah 45 orang. Data yang diambil dengan menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data digunakan metode persentase. Hasil Penelitian menunjukan secara keseluruhan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan bisa dikatakan sangat baik, karena diperoleh hasil persentase rata-rata sebesar 76,80% (termasuk kategori sangat baik) yaitu sub variabel standar dan sasaran kebijakan pada kategori sangat baik dengan persentase 78,73%, sub variabel Sumber Daya pada kategori baik dengan persentase 62,21%, sub variabel karakteristik organisasi pelaksana pada kategori sangat baik dengan persentase 80,60%, sub variabel Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan pada kategori sangat baik dengan persentase 78,44%, sub variabel disposisi atau sikap para pelaksana pada kategori sangat baik dengan persentase 79,31%, variabel Lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada kategori sangat baik dengan persentase 83,83%. Artinya bahwa implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Banggai Kepulauan dijalankan dengan sangat baik. Akan tetapi, proses perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya kurangnya SDM di internal dinas lingkungan hidup dalam hal pihak pejabat pengawas lingkungan hidup, dan penyuluh lingkungan hidup, dan belum tersedianya pos anggaran yang khusus untuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove itu sendiri sehingga perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara substantif belum terlaksana dengan maksimal dan perlu diperbaiki lagi.
The effectiveness of industrial relations dispute settlement (IRDSS) in the banggai district labor and transit migration office Sri Lestari; Anies Handayani
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 01 (2024): Education, Sosial science and Planning technique, 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v13i01.2184

Abstract

The progress of the business environment is highly dependent on several things such as cost issues, service, and product quality improvement which greatly impact customer satisfaction where the supply chain is faced with high dynamics and uncertainty in the business environment, which is more obvious when end customer demands and orders are considered. The supply chain network must be able to deal with uncertain demand from all its elements including manufacturers, suppliers, and distribution centers. Therefore, this study aims to optimize the multi- product distribution system and multi-level delivery of product flow under uncertain conditions. A multi-objective mathematical model is developed that minimizes supply chain costs while maximizing customer satisfaction and different scenarios. In addition, the significant diversity of different channels in terms of product information, price, consumer experience, and service level it possible to introduce of the Internet to the business world has offered new communication channels to facilitate shopping, making product sales by manufacturers, and product purchases by customers faster and more precise. In addition, purchases through computers, mobile phones, and various applications as well as traditional purchasing methods such as buying from a store or selecting desired items from a catalog have covered all social strata, tastes, and habits. This method of using all available means, called omnichannel, allows organizations to take greater control over pricing and product selection and to receive precise feedback from the market and customers assisting them in the best production and pricing decisions.
Enhanced of analysed optimization learning model for multi product retail and distribution system Anies Handayani; Sri Lestari; Budianto Taib; Abdul Rachman Saida
Jurnal Scientia Vol. 13 No. 01 (2024): Education, Sosial science and Planning technique, 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/scientia.v13i01.2213

Abstract

This study aims to describe and analyze the supervision of Disnakertrans in fulfilling the minimum wage of Banggai Regency. This research is based on the curiosity of researchers on supervision related to the minimum wage received by the workforce amid economic growth and inflation as well as a fairly rapid industry in Banggai Regency. This research is a qualitative descriptive research with the sampling technique used is purposive sampling, The number of informants is 5 people. Data collection techniques are taken from interview and observation techniques which are then explained descriptively to obtain valid and accountable research results. The results of this study can be concluded that the supervision carried out by the Disnakertrans is still not good or ineffective, The form of supervision carried out by the Banggai Regency Disnakertrans is related to the fulfillment of wages including the preparation of work plans, the preparation stage, the implementation of activities, evaluation and reporting of supervisory results. Supervision is carried out on companies with a priority scale, namely companies that are considered often problematic, the results obtained from supervisory activities are recorded and reports are made, if there is a violation regarding MSEs, an inspection memorandum will be issued and can be reported to the authorities. There are several things that cause ineffective supervision, namely the lack of employees, while employers are increasing day by day in the Banggai Regency area, besides that direct supervision activities are rarely carried out in supervising the District Minimum Wage due to many agendas in the disnakrertrans, the large number of companies so that the period of time used is very much in conducting supervision and lack of facilities.